DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 29 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KonaweTahun Anggaran 2024; Mengingat .. 3 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Ten tang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan yang Berbasis Akrual (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ten tang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); . ,. 4
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 ten tang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Pengangaran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan Bantuan Keuangan partai politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran,dan Laporan Pertangungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten KonaweNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257). 5 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Bupati adalah Bupati Konawe. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. 9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Pasal 1 : PERATURANDAERAHTENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN 2024 Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENKONAWE dan BUPATIKONAWE Dengan Persetujuan Bersama 6 Pembiayaan Netto (Rp. 1.333.823.385,-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,- 34.346.567.615,-35.680.39 l .OOO,- Rp.Rp. c. Pembiayaan Daerah1. Penerimaan 2. Pengeluaran

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBDKabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rpl.742.002.372.020,00, (Satu triliun tujuh ratus empat puluh dua milyar dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp. l.707.655.804.405,-
2. b.Belanja Daerah Rp. l.706.321.990.320,-Surplus/Defisit Rp. 1.333.814.085,- Pasal 2
  1. 10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
  2. 11.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerirna sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
  3. 12.Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
  4. 13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
  5. 14.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
  6. 15.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 ( satu) periode anggaran. 7
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar Rp4.357.902.979 (Empat MiZyar Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh. Sembilan Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp85.100.000.000 (Delapanpuluh Zimamilyar seratusjuta rupiah).
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp104.695.000.000 (Seratus empat miZyarenam ratus sembiZanpuZuh Zimajuta rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40. l 12.560.000 (Empat puZuh milyar seratus dua belas juta Zimaratus enam puluh. ribu rupiah).
(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp234.265.462.979 (Dua ratus tiga puluh. empat miZyar dua ratus enam puluh. Zima juta empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilari rupiah}, yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;b. Retribusi daerah;c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dand. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pasal 4 Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rpl.707.655.804.405 (Satu triliuri tujuh ratus tujuh milyar enam ratus limapuluh Zima juta deZapanratus empat ribu empat ratus Zimarupiah), yang bersumber dari:
2. a.Pendapatan asli daerah;b. Pendapatan transfer; danc. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pasal 3 8
(2)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO (Nol Rupiah).
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp 13.557.407.275 (Tiga belas milyar Zimaratus Zimapuluh tujuhjuta empat ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh. Zimarupiah).
(1)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rpl3.557.407.275 (Tiga belas milyar Zima ratus Zima puluh. tujuh juta empat ratus tujuh ribu dua ratus tujuh puluh. Zimarupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan hibah; danb. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rpl.367.532.912.000 (Satu triliuri tiga ratus enampuZuh tujuh milyar Zimaratus tigapuZuh duajuta sembiZanratus dua belas ribii rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp92.300.022.151 (SembilanpuZuh dua milyar tiga ratusjuta duapuluh dua ribu seratus Zimapuluh satu rupiah).
(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.459.832.934.151 (Satu triliuri empat ratus Zima puluh. sembilan miZyar deZapanratus tiga puluh. dua juta sembilan ratus tiga puluh. empat ribu seratus Zima puluh. satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; danb. Pendapatan transfer antar daerah. Pasal 5 9
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 737.304.916.761 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus empat juta sembilan ratus enam belas ribu tujuh ratus enam puluh. satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp 343.430.038.857 (Tiga ratus empat puluh tiga milyar empat ratus tiga puluhjuta tiga puluh delapan ribii delapan ratus Zima puluh. tujuh rupiah).
(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rpl.188.728.099.390 ( Satu triliuri seratus delapan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh. delapan juta sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;b. Belanja barang dan jasa;c. Belanja bunga;d. Belanja subsidi;e. Belanja hibah; danf. Belanja bantuan sosial.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rpl.706.321.990.320 (Satu triliun tujuh ratus enam milyar tiga ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu.tiga ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer. Pasal 7 10

(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rpl.500.000.000 (Satu milyar Zimaratus juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp23.492.419.978 (Dua puluh. tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c direncanakan sebesar RplOl.896.138.368 (Seratus satu milyar delapan ratus sembilanpuluh enamjuta seratus tigapuluh delapan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah).
(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp208.005.849.430 (Dua ratus delapan milyar Zimajuta delapan ratus empat puluh. sembilan ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah;b. Belanja modal peralatan dan mesin;c. Belanja modal bangunan dan gedung;
2. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;e. Belanja modal aset tetap lainnya; danf. Belanja modal aset tidak berwujud.

Pasal 9

(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c clirencanakan sebesar Rpl.821.047.057 (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta empat puluh tujuh ribii Zima puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,00 (Nol Rupiah).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar RplOS.954.496.715 (Seratus Zima milyar sembilan ratus Zima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus Zimabelas rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2l 7.600.000 (Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah). 11
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a direncanakan sebesar Rp. 0,00 ( Nol Rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp303.588.041.500 (Tigaratus tiga milyar lima ratus delapan puluh delapan juta empat puluh satu ribu lima ratus rupiah),
(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp303.588.041.500 (Ti.garatus tiga milyar Zima ratus delapan puluh. deZapan juta empat puZuh satu ribu Zima ratus rupiah), yang terdiri atas:a. Belanja bagi hasil; danb. Belanja bantuan keuangan.

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000 (Enam Milyar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 10

(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp 68.588.018.654 (Enampuluh delapan milyar Zimaratus delapanpuluh delapanjuta deZapanbelas ribu enam ratus Zima puluh empat rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp 5.459.272.430 (Lima milyar empat ratus Zima puluh. sembilan juta dua ratus tujuh puZuh dua ribu empat ratus tiga puluh. rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 7.070.000.000 (Tujuh miZyartujuh puluh juta Rupiah). 12

Pasal 14

(1)Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12

huruf b direncanakan sebesar Rp35.680.38 l .OOO (Tiga puluh. Zimatniliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:a. Pembentukan Dana Cadangan. b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

(2)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar RpO (NolRupiah).
(3)Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp35.680.381.000 (Tiga puluh Zimamiliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh. satu ribu rupiah) Pasal 13
(1)Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12

huruf a direncanakan sebesar Rp34.346.567.615 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah}, yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

(2)Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp.34.346.567.615 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah). Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan. Pasal 12 13
(1)· Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran 2022 , dengan tata cara sesuai dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD,dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRDselanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atauc. Kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat. Pasal 16Pasal 15
(1)Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rpl.333.814.085 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh Zimarupiah).
(2)Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar (Rpl.333.814.085) (Minus Satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu delapan puluh. Zimarupiah). 14 Pasal 18 Bupati menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10. LampiranX 11. Lampiran XI Pasal 17 Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe ini terdiri dari: 1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 2. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; Sinkronisasi Program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD; Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD; Sikronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; 15 NOMORREGISTER PERATURAN DAERAHKABUPATEN KONAWE,PROVINS!SULAWESI TENGGARA NOMOR: 4/73/2023 Diundangkan di Unaaha Pada tanggal, 29 Desember 2023SEKRETARIS DAERAH . N KONAWE, Ditetapkan di UnaahaPada tanggal, 29 Desember 2023 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1n1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal 19 ,, Halaman 1 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 234.265.462.979,00 4.1.01 Pajak Daerah 104.695 000.000.00 4.1.02 Relribus1 Daerah 40.112 560.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.357 .902.979,00 4.1.04 t.am-lam PAD yang Sah 85 100 000 000.00 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.459.832.934.151,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemennlah Pusal 1.367.532.912.000.00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 92.300 022.151,00 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 13.557.407 .275,00 4.3.03 Lain-lain Pendapalan Sesuai dengan Kelenluan Peraluran Perundang-Undangan 13.557.407.275,00 Jumlah Pendapatan 1. 707 .655.804.405,00 5 BELANJA DAERAH 5.1 BELANJA OPERAS! 1.188.728.099.390,00 5.1.01 Belarua Pegawa1 737.304 916 761,00 5.1.02 Betanja Barang dan Jasa 343.430 038 857,00 5.1.03 Belanja Bunga 1 821 047.057,00 5.1.05 Belanja Hibah 105.954.496 715,00 5.1.06 Belanja Banluan Sosial 217 600.000,00 5.2 BELANJA MODAL 208.005.849.430,00 5.2.01 Belarua Modal Tanah 1.500.000 000,00 5.2.02 Belanja Modal Peralalan dan Mesin 23.492.419.978,00 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 101.896 138.368,00 5.2.04 Belanja Modal Jalan. Jaringan, dan lngas1 68.588 018 654,00 5.2.05 Belanja Modal Asel Tetap t.amnya 5.459 272 430,00 5.2.06 BetaruaModal Asel t.amnya 7.070.000 000,00 5.3 BELANJA TlDAK TERDUGA 6.000.000.000,00 5.3.01 Belanja T1dak Terduga 6.000.000.000,00 5.4 BELANJA TRANSFER 303.588.041.500,00 5.4.02 Belarua Bantuan Keuangan 303.588.041 500,00 Jumlah Bolanja 1. 706.321. 990.320,00 KABUPATEN KONAWE RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024 Lampiran I : Peraluran Daerah Nomor 04 Tahun 2023 Tanggal : 29 Desember 2023 Halaman 2 Kab. Konawe, 29 Desember 2023 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 Total Surplus/(Defisit) 1.333.814.085,00 6 PEMBIA YAAN DAERAH 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 34.346.567.615,00 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 34.346.567.615,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 35.680.381.700,00 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 35.680.381.700,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 35.680.381. 700,00 Pembiayaan Netto -1.333.814.085,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 ,.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…