DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 4 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Tahun Anggaran 2024; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJA pAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR l-\ TAHUN2024 BUPATI KONAWE PROVINS! SULA WEST TENGGARA Menimbang 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Rcpuonx mconesra i anun 1'!1<+0; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tcntang Pcnctapan Pcraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); 7. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintah Daerah (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Pcraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 4502) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pcraturan Pcmerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);

10.Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177); • 2 • Mengingat
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pernerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18Tahun 2017 tcntang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6847);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia 4028); JS. Pcraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan EvaJuasi Penyclenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lernbaran Negara
17.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 6883);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83), sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mentcri Daiam NegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pcnghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, danLaporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 36 Tahun 2018tentang Tata Cara Pcnghitungan, Penganggaran daiam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaiuran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
22.Peraturan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengclolaan Keuangan Daerah, (Serita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Dacrah tentang Penjabaran Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lcmbaran Daerah Kabupatcn Konawe Nomor 5), sebagaimana tclah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kabupaten Konawe (Lembaran Dacrah Kabupaten Konawe Tahun 2024 Nomor 270); 25. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2023 Nomor 269); • 4 . Rp l.803.161.564.629,00 l .706.321.990.320,00,00 96.839.574.309,00,00 2. Belanja Daerah : a. Semula Rp. b. Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Belanja sctelah Perubahan Rp l.828.417.829.611,00
1.707 .655.804.405,00 120.762.025.206,00 1. Pendapatan Daerah : a. Semula Rp. b. Bcrtambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pcndapatan setelah Pcrubahan Pasal l Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. l.742.002.372.020,00 (satu triliun tujuh ratus empat puluh dua milyar dua juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh rupiah bertambah sebesar Rp96.839.574.309,00 (Sembilan puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus Sembilan rupiah) schingga mcnjadi Rpl.838.841.946.329,00 (Satu triliun delapan ratus tiga puluh delapan milyar delapan ratus empat puluh satu jut.a sembilan ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut: : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE Dengan Persetujuan Bersama 14.388.407 .275,00 Rp 13.55 7.407. 27 5,00 831.000.000,00 Rp l.587.962.300.866,00 l .459.832.934.151,00 128.129.366.715,00 c. Lain-lain Pcndapatan Asli Daerah Yang Sah. 1) Scmula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp.Rp. b. Pendapatan Transfer.1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 1

angka 1, bersumber dari: a. Pendapatan Asli Daerah. 1) Semula Rp. 234.265.462.979,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (8.198.341.509,00) Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Rp 226.067.121.470,00 perubahan Rp 35.680.381.700,00 Rp 0,00 Rp 0,00 35.680.381.700,00 0,00 Rp 10.424.116.718,00 34.346.567.615,00 (23.922.450.897,00) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Pembiayaan 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(bcrkurang) Rp. Jumlah Pembiayaan setelah Pcrubahan b. Pengeluaran Pembiayaan 1) Semula Rp. 2) Bcrtambah/(berkurang) Rp. 3) Jumlah Pcmbiayaan setelah Perubahan Rp. Jumlah Pernbiayaan netto setelah Perubahan Sisa lebih pcmbiayaan anggaran setelah perubahan

(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari: a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. 1) Semula Rp. l.367.532.912.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 116.949.246.030,00 ,Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Rp l.484.482.158.030,00 Pusat setelah perubahan

83.200. 000. 000, 00 Rp 85.100.000.000,00(l.900.000.000,00) d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. .Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan 4.357.902.979,00 Rp 4.357.902.979,00 0,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hasil Pengelolaan Kckayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan 37 .836.400.000,00 Rp 40.112.560.000,00(2.276.160.000,00) Rp.Rp. b. Hasil Retribusi Daerah. 1) Semula 2) Bertambab /Ibcrkurang)Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Pasal 3

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ber surnber dari: a. Pendapatan Pajak Daerah. 1) Sernula Rp. 104.695.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.022.181.509.00) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 100.672.818.491,00 Rp. l.263.342.825.358,00 Rp 14.388.407.275 0,00 Rp0,00 0,00 Rp 103.480. 142.8~6,00 Rp Rp. l .188.728.099.390,00Rp. 74.614.725.968,00 Pasal 4 Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2, terdiri atas :a. Belanja Operasi 1) Semula 2) Bertarn bah/ (berkura.ng) Jumlah belanja operasi setelah perubahan 13.557.407 .275,00

831.000. 000 I 00 1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak sctelah perubahan c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 0,000,00 Rp.Rp. b. Dana Darurat.I) Semula 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Dana Darurat setelah perubahan 0,00O 00 Rp.Rp. 92.300.022.151,0011.180.120.685,00 b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Pendapatan Transfer Antar Dacrah setelah pcrubahan

(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:a. Pendapatan Hibah.l) Semula 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Pasal 5
(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4

huruf a, terdiri atas: a. Belanja pegawai1) Semula Rp. 737.304.916.761,00 2) Bertambah/ (berkurang) Rp. (15.898.330.122,00} Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 721.406.586.639,00 b. Belanja barang dan jasa1) Semula Rp. 343.430.038.857 ,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 86.839.734.382,00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 430.269.773.239,00 c. Belanja bunga,1) Semula Rp. 1.821.04 7 .057 ,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 1.821.047.057,00 303.040.991.500,00 Rp. 7 .000.000.000,00 Rp. c. Belanja Tidak Terduga.1) Semula Rp. 6.000.000.000,00 2) Bertam bah/ (berkurang) ""'R""p.,_. -""l."'0-"-0""0"". 0~0-"-0.,_,. O""'O~O"', O=O Jumlah belanja tidak tcrduga setelah perubahan d. Belanja Transfer.1) Semula Rp. 303.588.041.500,00 2) Bertambah/ (berkurang) .:..:R""P.:....· ---"'5"--4'-'7-'-.0"-'5"-"0'-'-.0"-'0"-"0'-.1.,0"'-'0"'l Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 229.777.747.771,00 Rp. 208.005.849.430,00 Rp.

21.771.898.341.00 b. Belanja Modal.1) Semula 2) Bertambah/ [berkurang] Jumlah belanja modal setelah pcrubahan -9 . 96.622.963.620,0042.613.565.846,00 3.100.000.000,00 Rp. 6.113. 770.000 ,00 103.731.648.423,00 0,00 Rp.Rp.Rp.Rp.Rp. Rp. 101.896.138.368,00 Rp. (5.273.174.748.00) c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan.1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah belanja modal setelah perubahan b. Belanja Modal Pcralatan dan Mesin.1) Semula Rp 23.492.419.978,00 2) Bertambah/ (berkurang) ,.,RJeep,_. ---=-19"".""'1~2""1."""1_,._4::a:;5.~8~6::a:;8,,.s,O~O Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan 1.500.000.000,001.600.000.000.00 Rp.Rp.

(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas:a. Belanja Modal Tanah.1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)Jumlah belanja pegawai setelah perubahan f. Belanja Bantuan Sosial.1) Semula Rp. 217.600.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.896.170.000.00 Jurnlah belanja bantuan sosial setelah perubahan 105.954.496. 715,00 {2.222.848.292.00) Rp.Rp. e. Belanja Hibah.1) Semula 2) Bertambah/ [berkurang)Jumlah bclanja hibah setelah perubahan 0,000,00 Rp.Rp. d. Belanja Subsidi1) Semula 2) Bertambah/(berkura.ng).Jurnlah belanja pegawai setelah perubahan - 10 - Rp. 303.040.991.500,00 Rp. 303.588.041.500,00 Rp. (547.050.000.00) b. Belanja Bantuan Keuangan1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang]Jumlah belanja pegawai setclah perubahan 0,00 Rp. jenis belanja :

Pasal 6

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d terdiri daria. Belanja bagi hasil1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) .,_,R'"'p.,_. ___:O:o.,,.><0-><0 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: a. Semula Rp. 6.000.000.000,00 b. Bertambah/(berkurang) Rp. 1.000.000.000.00 Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 7.000.000.000,00 1.960.000.0000,00 Rp. 7.070.000.000,00 Rp. (5.110.000.000.00) Rp. f. Belanja Modal Aset tetap Lainnya;l) Semula 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah belanja modal setelah perubahan 1.217.317.805,00 Rp. 5.459.272.430,00 Rp. (4.241.954.625.00) Rp. e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)Jumlah belanja modal setelah perubahan 84.263.900.500,00 Rp. d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi.1) Semula Rp 68.588.018.654,00 2) Bertambah/ (berkurang) R=P:....· -""15=·=6_,_7=5.,_,.8'--"8""1"-'.8"-4-'-'6<->·=0=0 Jumlah belanja barang dan jasa sctelah perubahan 0,00 Rp. 0,00 Rp.Rp. 10.424. 116.718,00Rp. 35.680.381.700,00Rp. 10.424.116.718,00 0,000,00 c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) Rp. Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan 34.346.567.615,00(23.922.450.897,00) Rp.Rp.
(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah penerimaan setelah perubahan b. Pencairan dana cadangan1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) .,_,R""p.,_. ___,,O.,_,.O=O Jumlah Pencairan dana cadangan setelah perubahan

Pasal 8

Rp. 35.680.381.700,00 Rp. 0.00 b. Pengeluaran Pembiayaan1) Semula 2) Bertambah I (berkurang) .Jurnlah pengeluaran setelah perubahan 34.346.567.615,00 (23. 922 .450. 897. 00) Rp.Rp.

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, terdiri atas : a. Pcncrimaan Pembiayaan 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah penerimaan setclah pcrubahan 0,00 Rp.

b.Penyertaan Modal Daerah 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/ (berkurang) ..R,,,P:..:..· -------"O.,_,.O=O Jumlah Penyertaan modal daerah Setelah Pcrubahan 0,00 Rp.

(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a. Pembentukan Dana Cadangan1) Semula · Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) :..:R~p"-. ------'0"-' 1'-"0""0 .Jurnlah Pembentukan dana cadangan Sctelah Perubahan 0,00 Rp. 0,000.00 Rp.Rp. 1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangansetelah perubahan f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 0,00 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah1) Semula Rp. 2) Bertambah/(berkurang) e,R,,,P:..:..·------== Jumlah Penerimaan kernbali pemberian pinjaman daerahsetelah perubahan 0,00 0,000.00 Rp. 0,000,00 Rp.
1. d.Penerimaan pinjaman daerah 1) Semula Rp. 2) Bertambah / (berkurang) ._R,..P:..:..· ------== .Iurnlah Penerimaan pinjaman dacrahsetelah perubahan - 13 -
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) meliputi: a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tcrsedia dalam tahunanggaran berjalan; b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

Pasal 9

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KonaweTahun Anggaran 2023.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. bencana alam, bencana non-alarn, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. 0,00 Rp. 1) Semula Rp. 0,00 2) Bertambah/(berkurang) ,..,R=p,_. -----=0,.,.,0=0 Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undanganSetelah Pcrubahan e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 0,00 Rp. 0,000,00 Rp.Rp. d. Pemberian Pinjaman Daerah1) Semula 2) Bertambah/(berkurang)Jumlah Pemberian Pinjaman DaerahSetelah Perubaha.n Rp. 35.680.381.700,00 Rp. 35.680.381.700,00Rp. 0,00 c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Setelah Perubahan -14 - Pasal 11 Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diaur dengan Peraturan Bupati. ringkasan Perubahan APBD Belanja, dan Pembiayaan; lampira.n II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan , Kelornpok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM; sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Raneangan Perubahan APBD; sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD; daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; daporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan denga.n Peraturan Daerah; dan daftar Pi.njaman Daerah. yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10. Lampiran X 11. Lampiran XI Lampiran I

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tereantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:1. c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan at.au rnasyarakat. NOMOR REGISTER PERATURANDAERAH KABUPATEN KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR: (4/73/2024) Diundangkan di Unaaha pada tanggal, 04 November 2024 Ditetapkan di Unaaha pada tanggal, 0'±_4 J!g;!!:S:gti: dalam Lembaran

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengctahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran Daerah dengan penempatannya Daerah Kabupaten Konawe. tfaTar, ~1'11 LairnpranI. Peralus:!-'1Oaerari Nom,o;. 4 T.ihun 2024 TangG"ll · 4 No v e..r!)(lr 2024 KABUPATENKONAWE RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KE~OMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN2024 I JUMLAH (Rp)l<OOE U~IAN BERKURANGIBERTAMBAH SEBELUM (Rp) SESUDAH IRP) • 2 3 ' '• PENDAPATAN OAERAH 4.1 PENDAPATAN A$l.lOAERAH (PAO) 2:34,26S..462.979,00 22G,067.121,470,00 .S.198.341.509,004.1.01 PSf8k0:,cr~ lOd.69$ 000.000,00 100.672 818.491,00 -4 022.181 500.004,1.02 R~!ribu&I Oaerah ~o. 1t2 560 000,00 3i 636.400 000,00 ·2.276 160.00000 4100 HaSil Pcnoetotaan Keltayaan Oi1191'8h y:ing OlpiSl!llkan 4 351' 902.979 00 4.35,i' 902.979.00 0.004.1.04 L.iin-lain PAD yang Sllh as. 100 000.000.00 83 200 ()00.000,00 ·1.900 000.000,00.., PENDAPATAN TRANSFER 1.459.832.93'. 151,00 1.S87 .962.300.86-0,00 I 28, 129.366.715,00 <1.2.0i PendapMmi Trant1fer Peme,.rinl.ih Puset I .387.532.912.000()() 1..184 4~2 158.030.00 1 Hi 1M9.246 030.0o .C.2.02 Penda1>3t.1n lraB!:l!e1,V!tar O~wrtlh 92.J00,022. 151,00 103.4-!l0.142.a3e,oo 11 180.120.665,004.3 LAIH·LAJN PENOAPATAN OAEAAH YANG $AH 13.557..4(17 ,275,00 14.388.407 .275,00 131,000.000,00 4.J.03 Lain·l:lin Penda1:ntanSt?Su~li <'engan K«lenluan P(:rmursn 13.657 .407.27$,00 14.3!UIA07.2i'5,00 e.31.000 000,00 Perund&llg·Ur4.al'~~n Jumlat\ Pertd:tp.it.in 1.707,6SS.804.40S,OO 1.828A17.829.611,00 120.762.02$.206,00 • BELANJA DAERAH ,., BELANJA OPEAASI 1.188.728.090.390,00 1.20.J.34 2.112$,358,00 74.614,72$.968,00 5.1.01 Bol\1fli8 Pe,g.w,al 7J7.3!)4 916.761.00 721.4-0(l. ::~6.639.00 ·15898.330 12'2,00S 102 Bet.,nja Bara11g d...-. Jasa 3434Jo.03e.as1.oo 430.269.773 239,00 868.19 /3...382.00 51.03 Belafi.,i 81M'lg:i 1.821.0~7 057,00 ; $21.0-'7057.00 0,00 -S 1 05 Bel.<lnj;tHibah 105~4.4967Hl,OO 103.73'1.648.423.00 ·2.222~8 292,0) 15.1.08 fk:lla~a B;mtJan$:')8.i:11 211 eoo.000,00 611:l.770.000,0I) s ~.170.0.'Xl.OO ·-~---- ·- S.2 BELAHJA M00AL 208.005.849,-430,00 229.777 .747.771,00 21.771.898.341.00 5.2,01 8elanj.i Modal T:inwi 1.s:<1.000.000.00 3 ~00.000.000.00 1.600.000 000,00 5.2.02 Bofanla Modal Pera!a:;1n dan Mes1n 2J 492.419 978,00 42.613.5136. t\46,00 19.121. MS.86600 5.2.0J Bet&nja MOC31 G~~·ng cbn 8o1ngunari 101,800.13tl;)(i.lUXI 00 622.963.fj:.;'Q,00 -S.273. li'4 748.00 5.2.04 BefanJa Modal Jalan, Jariigan, d;in 1r19asi 6S stl8,018 654,00 84.28:). OCIJ.S00,00 15615.881.646.00 :.>.2.05 0QllNll8 Mo:~.,, Aiet T~!;,,;> Lainny11 5.459 212.430,00 ~ 217.31(.805,00 -4 241954.625,00 ·- 5 )06 Betan;., Modal A.smLai'll'ly., 1 070.000 -000,00 1.9&:>or.0000.00 ·5.110 000 000.00$.3 BElANJA TIOAK TEROUGA 6.000,000.000,00 7.0<l0,000.000,00 1.000.000.000,005 l()1 Befanj:l TIQak Ten:l~liid 6 000.000 ()00.00 7.000.0CO 000,00 1.000000.00000 ••• BELANJA TRANSFER 3(13.598 041.500,00 30:J.040,991.500,00 ·547.050.000,005A02 eetanJi, 0-1ntt.taoKov.ing.an 303 !185.041,500,00 '.I03,0<l0.91H .500,00 ·547 050.000,()Q Juml.ih S&bnfa 1,706.321.990.32<1,00 1.803.161.564.629,l)I) 9$-939.57 4.309.00 ~ --- --- ---- ---- - Toul Surplusf(Ocfislt) 1.333,81•.08$,00 25,Z56.284.1'182,00 ZJ,922.450.897.00 • PEMBIA'r'AAN DAERAH -2>.•22.<So.m.;~ •. , PENERIMAAN PEMDIAVAAN 3.4.346,$67.615,00 10 .. 24,116.718,00 t • ----- JUMI.AH (Rp)KODE URAIAN B,ERKURA.NG!BERTAMBAH SESELUM {Rp> SESUDAH (Ap) 1 2 3 4 •6.1,01 Slsa Lebih Perhi!ungan Anggaran Tahun Sebel1JtMya 34.3,t,6.567.615,00 10."24.116.718,00 ·23 922.<150.897,00s. , PENGElUARAN PEMBIAYAAH 35.680,3.81. 700,0,0 35.68-0.361,700,00 o.oo 62.00 Pcmt>aya1&t1 C'Cif.an Poto« Utallg yang Jat.il'I lffl"po 35.680.38t,700,00 3!1.680.381,'l'()(l,00 0,00 Juml.ah PengC!lu.iran Pemblayun 35,680.3'11.700,00 35,68-0.UI 1.700,00 0,00 P•mbi1yaanNet'lo •l.333,814.085,00 ·2S.236,:Z64.98:2,00 ·23.922.450.8.97,00.., Si~ lebih Pemb<ayaan Angguan Oaerah Tahun Berkc!na:in (SILPA) o.oo o.oo 0,00

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…