Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2022
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2022
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
Ringkasan
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023. Mengingat 3 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340); 4
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuiblik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6322); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 5
83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran,dan Laporan Pertangungjawaban Pengunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 6
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257). 7 Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalarn sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Bupati adalah Bupati Konawe. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pasal 1 : PERATURANDAERAHTENTANGANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN 2023 Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN KONAWE dan BUPATI KONAWE Dengan Persetujuan Bersarna 8 6. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. 9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan.
11. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau meneruna manfaat yang bemilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
15. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 9 Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rpl.689.749.506.701 (Satu Triliuri Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Enam Ribu Tujuh Ratus Satu Rupiah}, yang bersumber dari:
dan
Pasal 3 Pembiayaan Netto (Rp. 36.333.823.385,-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,- 34.346.567.615,-70.680.391.000,- Rp.Rp. c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan 2. Pengeluaran
a. Pendapatan Daerah Rp. l.689.749.506.701,- b. Belanja Daerah Rp. l.653.415.683.316,- Surplus/Defisit Rp. 36.333.823.385,- Pasal 2 10
dan
ribu Rupiah).
huruf c direncanakan sebesar Rp313.235.000 (Tiga Ratus Tiga Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), yang terdiri atas:
dan
11 12
dan f. Belanja bantuan sosial. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rpl.653.415.683.316 (Satu Triliun Enam Ratus Lima Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Lima Be las Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Be las Rupiah), yang terdiri atas: a. Belanja operasi; b. Belanja modal; c. Belanja tidak terduga; dan d. Belanja transfer. Pasal 7 Pasal 8 13
a. Belanja modal tanah; b. Belanja modal peralatan dan mesin;
14
c. Belanja modal bangunan dan gedung; d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan f. Belanja modal aset tidak berwujud. 15 Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan terdiri atas: a. Penerimaan pembiayaan; dan b. Pengeluaran pembiayaan.
dan
(l) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(.3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.000.000.000 (Enam Miliar Rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pasal 11 Pasal 10 16 Pasal 13
huruf a direncanakan sebesar Rp.34.346.567.615 (Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Lima Belas Rupiah), yang terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.
huruf b direncanakan sebesar Rp.35.680.391.000 (Tiga Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilari Puluh Satu Ribu Rupiah}, yang terdiri atas: a. Pembentukan Dana Cadangan. b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
dan/ atau
17 Pasal 16 Pasal 15
36.333.823.385 (Ti.gaPuluh Enam Milyar Tiga Ratus Tiqa Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah).
18 Ringkasan APBDyang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI Pasal 17 Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe ini terdiri dari:
dan/ atau
19 Bupati menetapkan Peraturan Bupati Konawe tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. Pasal 18 Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; Sinkroriisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; Silcronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain; Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); Daftar Dana Cadangan; dan Daftar Pinjaman Daerah. 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10. Lampiran X 11. Lampiran XI 12. Lampiran XII 13. Lampiran XIII 14. Lampiran XIV 15. Lampiran XV 16. Lampiran XVI 20 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE, PROVINS! SULAWESI TENGGARA NOMOR (6/ 121/2022) ONGGOASA Diundangkan di Unaaha Pada tanggal, ~ O~eW\~ 2022 SEKRETARIS DAERAH KONAWE, ;_;,,;,-.....;;~~~- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe. Ditetapkan di Unaaha Pada tanggal, ~ o <!S'l\M\.?er- 2022 Pasal 19 Kode Uraian Jumlah 4 PENDAPATAN DAERAH 4.1 PENDAPATAN ASU DAERAH (PAD) 235.920.676.540 4.1.01 Pajak Daerah 108.964.691.643 4.1.02 Retribusi Daerah 34.583.560.000 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4.000.000.000 4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 88.372.424.897 4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.453.515.595.161 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.388.016.008.000 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 65.499.587.161 4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 313235.000 4.3.01 Pendapatan Hibah 313.235.000 Jumlah Pendapatan 1.689. 749.506.701 5 BELANJA 5.1 BELANJA OPERASI 1.157.598.573.169 5.1.01 Belanja Pegawai 681.989221.819 5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 275.773.496.796 5.1.03 Belanja Bunga 4.520.100.228 5.1.05 Belanja Hibah 195315.754.326 5.2 BELANJA MODAL 208.869.233.047 5.2.01 Belanja Modal Tanah 1.580.000.000 5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin . 22.064.064.502 5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 55.982.472.683 5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan lrigasi 122.844.137.162 5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.398.558. 700 5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 5.000.000.000 5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 6.000.000.000 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 6.000.000.000 5.4 BELANJA TRANSFER 280.947.877.100 KABUPATEN KONAWE RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 6 Tahun 202229 Desember 2022 KonaweNomorTanggalPeraturan Daerah Kabupaten Lampiran I Kode Uraian Jumlah 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 280.947.Bn.100 Jumlah Belanja 1.653.415.683.316 Total Surplus/(Defisit) 36.333.823.385 6 PEMBIAYAAN 6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 34.346.567.615 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 34.346.567.615 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 34.346567 .615 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 70.680.391.000 6.2.01 Pembentukan Dana Cadangan 35.000.000.000 6.2.03 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo 35.680.391.000 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 70.680.391.000 Pembiayaan Netto (36.333.823.385) 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan 0 KABUPATEN KONAWE RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2023 6 Tahun 202229 Desember 2022 KonaweNomorTanggalPeraturan Daerah Kabupaten Lampiran I
Membuka PDF…