DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Landasan, Asas, Tujuan dan Prinsip; Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan; Pelaksanaan dan Koordinasi Pemberdayaan; Bentuk Kegiatan Pemberdayaan dan Usaha Mikro; Pelaporan; Perlindungan, Iklim Usaha dan Kemitraan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa fasilitasi pengembangan koperasi dan UMKM merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Kabupaten;
c.bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat yang ingin diwujudkan melalui ketahanan serta kemandirian ekonomi maka terhadap koperasi dan usaha mikro sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi di Kabupaten Konawe perlu diberdayakan;
d.bahwa pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagaimana dimaksud huruf c perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkelanjutan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha koperasi dan usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 ten tang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 );
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
18.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106;
19.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
20.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/m.kukm/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
21.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/lX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah;
22.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/Per/M.KUKM/IX/2015 ten tang Revitalisasi Koperasi;
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Konawe. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE Dan BUPATI KONAWE MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.DPRDadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro Daerah. 6: Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan Orang Pero~an~an .at~u Badan Hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan pnnsip-pnnsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan berdasarkan atas asas Kekeluargaan.
7.Dewan Koperasi Indonesia Daerah adalah organisasi yang di dirikan dari dan oleh gerakan koperasi di daerah untuk memperjuangkan kepentingan dan menyalurkan aspirasi koperasi, merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah gerakan koperasi dalam perjuangan cita-cita, nilai- nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi yang berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam rang mewujudkan pembangunan bidang Koperasi.
8.Dunia Usaha adalah usaha mikro, usaha keeil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
9.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau bad an usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
10.Akta Pendirian Koperasi adalah suatu akta yang dibuat oleh para Pendiri Koperasi yang di dalamnya memuat Anggaran Dasar Koperasi.
11.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perorangan.
12.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Badan Hukum Koperasi.
13.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah koperasi yang mempunyai kegiatan Usaha Simpan Pinjam sebagai satu-satunya usaha.
14.Unit Simpan Pinjam adalah salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi.
15.Kinerja Koperasi adalah keragaan dengan pendekatan kuantitatif dan kuantitatif terhadap aspek-aspek organisasi, usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh koperasi pada satu periode tertentu.
16.Rapat Anggota adalah perangkat organisasi koperasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi.
17.Pemeringkatan Koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja sesuatu koperasi dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian.
18.Hasil Pemeringkatan Koperasi adalah hasil penilaian Pemeringkatan dengan kualifikasi sangat berkualitas, berkualitas, cukup berkualitas, kurang berkualitas dan tidak berkualitas.
19.Penilaian kesehatan koperasi adalah kegiatan untuk menilai kondisi dan atau kinerja koperasi simpan pinjam dan koperasi primer yang memiliki unit usaha simpan pinjam dalam suatu periode tertentu dengan menggunakan kriteria dan atau standar penilaian.
20.Hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi adalah hasil penilaian kesehatan dengan kualifikasi sehat, eukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.
21.Hibah adalah pemberian uang dan atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa, sebagai modal usaha.
22.Modal Penyertaan adalah penyetoran modal pada koperasi berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan dan atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.
23.Selisih hasil usaha adalah surplus hasil usaha defisit hasil usaha yang diperoleh dari hasil usaha atau pendapatan koperasi dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan pengeluaran atas berbagi beban usaha.
24.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap usaha terhadap koperasi dan usaha mikro, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
25.Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan pemerintah daerah untuk memberdayakan koperasi dan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang- undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
26.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
27.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi dan Usaha Mikro.
28.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman koperasi dan usaha mikro, oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
29.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dan Usaha Mikrodengan Usaha Besar.
30.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita dan tujuan koperasi.
31.Unit Pengelola Dana Bergulir selanjutnya disebut UPDBadalah unit pelaksana teknis pada dinas koperasi dan Usaha Mikro Daerah.
32.Badan Usaha adalah kesatuan organisasi terdiri dari faktor-faktor produksi yang bekerja mencari keuntungan.
33.Klinik Bisnis adalah media konsultasi dan promosi bagi pelaku usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pasa13 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II

LANDASAN,ASAS, TUJU AN DAN PRINSIP

Pasal 4

(1)Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
1. a.Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.Pengelolaan dilakukan secara dernokratis: ,
3. c.Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
5. e.Kemandirian.
(2)Dalam mengembangkan koperasi, maka k . lak ak operasi me san an pula prinsip koperasi sebagai berikut :
1. a.Pendidikan perkoperasian; dan
2. b.Kerja sarna antar koperasi.

Pasal 5

Usaha Mikro berasaskan :

a.Kekeluargaan;
b.Demokrasi ekonomi:,
c.Kebersamaan;
d.Efisiensi berkeadilan: ,
e.Berkelanjutan;
f.Berwawasan lingkungan;
g.Kemandirian;
h.Keseimbangan kemajuan; dan
i.Kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 6

Usaha Mikro bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalarn rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. BABIII PRINSIP DAN TUJUAN PEMBERDAYAAN 8agian Kesatu Prinsip Pemberdayaan

Pasal 7

Prinsip pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro :

a.Penumbuhan kemandirian, kebersamaan dan kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
b.Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
c.Pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Koperasi dan Usaha Mikro;
d.Peningkatan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro;
e.Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu; dan
f.Efektifitas, efisiensi, keterpaduan, kesinambungan, profesionalisme dan sadar lingkungan.
a.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuh kembangkan Koperasi dan Usaha Mikro;
b.Mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
c.Meningkatkan produktivitas, daya saing dan bangsa pasar Koperaasi dan Usaha Mikro;
d.Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Koperasi dan Usaha Mikr~ menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengemba~gan ekonon:u kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadil~, berba~l~ pada sumber daya alam serta sumber daya manusia y~g produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan: dan
e.Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro dalam pembangunan D~erah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BABIV PELAKSANAANDANKOORDINASIPEMBERDAYAAN Pasa19 Pelaksanaan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA)Masyarakat, Dunia Usaha, dan Kamar Dagang Industri Daerah.

Pasal 10

(1)Pemberdayaan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh dinas dan/ atau instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Pelaksana pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berkoordinasi dengan Dinas.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai sejak perencanaan, Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk pendanaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1)Dalam hal pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikroyang dilakukan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA)sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBDpada setiap tahun anggaran dalam bentuk PernbiayaanjBantuan Sosial kepada Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA)Kabupaten Konawe.
(2)Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 10 ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana dari APBDpada setiap tahun anggaran.
(3)Badan Usaha Milik NegarajDaerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi dan Usaha Mikro dalam bentuk pemberian pinjaman, pembiayaan lainnya, hibah dan bentuk lainnya, yang menguntungkan kedua belah pihak.
(4)Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro yang bentuknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Dalam hal pemberdayaan terhadap Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dewan Koperasi Indonesia Daerah berperan :
1. a.Menyerap dan menyalurkan aspirasi koperasi;
2. b.Meningkatkan kesadaran berkoperasi dikalangan masyarakat;
3. c.Melakukan pendidikan perkoperasian melalui pendidikan dan pelatihan pengelolaan koperasi;
4. d.Mengembangkan kerjasama an tar koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lainnya.
5. e.Membantu pemerintah daerah dalam proses pendataan koperasi;
6. f.Meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha koperasi;
7. g.Meningkatkan koordinasi perencanaa, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemberdayaan dengan pemerintah provinsi, dunia usaha dan lembaga masyarakat;
(2)Pelaku usaha berperan :
1. a.Memfasilitasi kepada lembaga profesional perbankan untuk berpartisipasi aktif dalam pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Mikro;
2. b.Membantu koperasi dan usaha mikro dalam hal kemampuan penguasaan teknologiproses dan produksi;
3. c.Membantu pemasaran dan promosi;
4. d.Memprioritaskan pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. BABV BENTUK KEGIATAN PEMBERDAY AAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Pasal 13

(1)Pemberdayaan terhadap Koperasidan Usaha Mikrodalam bentuk kegiatan:
1. a.Bimbinganteknis dan penyuluhan;
2. b.Pendidikan dan pelatihan;
3. c.Perlindungan hukum;
4. d.Advokasi;
5. e.Pembinaan, pengendalian, penilaian kinerja dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
6. f.Fasilitasi penjaminan kredit koperasi;
7. g.Fasilitasi sarana dan prasarana usaha;
8. h.Fasilitasi pemasaran;
  1. 1.Fasilitasi teknologiinformasi (it); J. Fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (haki);dan
9. k.Klinikbisnis.
(2)Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap Koperasidan Usaha Mikroyang memenuhi kriteria :
1. a.Segalajenis dan kegiatan usaha koperasi yang sudah berbadan hukum;
2. b.Asosiasi,paguyuban, kelompokjasa usaha bersama.
(3)Dalam pernberdayaan dilakukan oleh Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Strategis Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA)Kabupaten Konawedan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)itu sendiri.
(4)Pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha, dapat dilakukan melalui sinergi kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Koperasidan Usaha Mikro.
(5)Pusat perbelanjaan dan toko modem memberikan prioritas kerjasama dengan Koperasi dan Usaha Mikro di sekitarnya dalam rangka mengembangkan akses pasarnya.

Pasal 14

(I) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Koperasi dan Usaha Mikroyang dilakukan oleh Kementerian Negara koperasi dan UMKMRI, Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB),Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat melalui Bank LembagaKeungan Bukan Bank yang ditunjuk.

(2)Lembaga Keuangan Bukan Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1)dilakukan setelah mendapat Rekomendasidari Dinas.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…