DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Prinsip dan Tujuan; Ruang Lingkup; Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang; Data dan Informasi Kebencanaan; Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah; Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana; Kerja Sama; Hak dan Kewajiban Masyarakat; Pengawasan dan Pertanggungjawaban; Pemantauan dan Evaluasi; Penyelesaian Sengketa; Peran Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Lembaga Internasional; Forum Pengurangan Risiko Bencana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa wilayah Daerah Kabupaten Konawe memiliki geologis, geografis, demografis, sosiografis yang menjadikannya berpotensi, rawan bencana, baik bencana alam, bencana non -alam, maupun bencana sosial yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, kerugian harta benda, dan kerugian dalam ben tuk lain yang tidak temilai;
b.bahwa untuk mengurangi resiko bencana dan mengembalikan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai masyarakat diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan semua potensi yang ada di Kabupaten Konawe;
c.bahwa untuk melaksanakan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia melalui peran dan fungsi organ negara termasuk pemerintah daerah termasuk di dalamnya memberikan perlindungan kepada warga negara untuk mendapatkan pemulihan terpadu melalui pelaksanaan urusan pemerintahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Konawe.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 ten tang Pembentukan Daerab Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tabun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tabun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 12, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 144, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubaban Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintaban Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintab Nomor 21 Tabun 2008 teritang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 43, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829); - . tah Nomor 26 Tahun 2004 P t an Pemenn .
9.era ur P bahan Nama Kabupaten Kendan tentang eru b Negara Menjadi Kabupaten Konawe (Lem ar;~ . Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1 ), 2008 10 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tah.unal d . Peran Serta Lembaga IntemaSlOn an tentang . h dalam Lembaga Asing Non Pemennta Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 4:, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
11.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umym Pengkajian Resiko Bencana;
14.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;
15.Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dan BUPATI KONAWE MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DI KABUPATEN KONAWE.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalahBupati Konawe;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe;
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe;
6.Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe(ExOfficio);
7.Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe;
8.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam darr/ atau faktor non-alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
9.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa burni, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kebakaran; 11. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non-alam yang antara lain b~rupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epideroi, dan wabah penyakit; ., Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh pensuwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia y~g meliputi konflik social antar kelompok atau antar komurntas masyarakat dan teror; . . . Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bias 10. 12. menimbulkanbencana;
13.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis,biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
14.Penyelenggaraan penanggulangan beneana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko tirobulnya bencana,kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
15.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
16.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa teran cam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat;
17.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah yang tepatguna dan berdayaguna;
18.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
19.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
20.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana;
21.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
22.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat baik fisik maupun secara psikis dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan menfungsikan kernbali kelembagaan,p rasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi baik;
23.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang mernadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
24.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan saran a , serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sa saran utama tumbuh dan berkernbangnya kegiatan perekonomian, sosialdan budaya, tegaknya hokum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
25.Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian bantuan yang disediakan dan digunakan pada pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
26.Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
27.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana;
28.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana;
29.Dana siap pakai adalah dana yang dicadangkan oleh pemerintah daerah untuk dapat dipergunakan sewaktu-waktu apabila terjadi bencana;
30.Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/ akta pendirian Zanggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain: asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian, yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan; 31. . dalah organisasi yang berada dalam Lembaga IntemaslOnal a . an Bangsa-Bangsa atau yang lingku P organisasi perse~l~at ik tan Bangsa-Bangsa atau . mewakib Persen a . menjalankan tuga~ . d 1 baga asing non-pemenntah organisasi intemaslOnallamnya an em dari Negara lain di luar Perserikatan Bangsa Bangsa. BAB 11 ASAS, PRINSIPDAN TUJUAN Pasal 2

(1)Penanggulangan bencana berasaskan:
1. a.Kemanusiaan;
2. h.Keadilan; .
3. c.Kesamaan kedudukan dalam hukumdan pemenntahan;
4. d.Keseimbangan,keselarasan,dankeserasian;
5. e.Ketertibandankepastianhukum;
6. f.Kebersamaan;
7. g.Kelestarian lingkungan hidup; dan
8. h.Ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu: ~. Cepat dan tepat;
1. b.Prioritas;
2. c.Koordinasidan keterpaduan;
3. d.Berdayaguna dan berhasil guna;
4. e.Transparansi dan akuntabilitas;
5. f.Kemitraan;
6. g.Pemberdayaan;
7. h.Non-diskriminatif;dan
  1. 1.Non-proletisiZtidakmenyebarkan aliran agama.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah adalah untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana. BABIII RUANG LINGKUP Pasa14 Ruang Lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah adalah:

a.Tugas, tanggung jawab dan wewenang;
b.Data dan informasi kebencanaan;
c.Penyelenggaraanpenanggulangan bencana;
d.Pendanaan dan pengelolaanbantuan bencana;
e.Kerjasarna;
f.Hak dan kewajiban masyarakat;
g.Pengawasan dan pertanggungjawaban;
h.Pemantauan dan evaluasi; dan
1. 1.Penyelesaian sengketa. BABrV TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG Pasal 5 Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk:
a.Menyusun rencana penanggulangan bencana untuk jangka waktu lima tahunan;
b.Menjamin pemenuhan hak masyarakat pengungsi dan masyarakat yang selamat dari bencana yang terkena dampak bencana sesuai dengan standar minimum pemerintah;
c.Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan dampak bencana;
d.Melakukan pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
e.Melakukan penguatan kapasitas terhadap Forum Pengurangan ResikoBencana Daerah (FPRB);
f.Pengalokasian dana siap pakai untuk penanganan bencana dan tanggap darurat bencana. Pasa16

(1)Pemerintah Daerah menjadi penanggungjawab dalam system penanggulangan bencana;
(2)Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagairnana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan oleh BPBD; BPBD dalam melaksanakan tugas penyelenggara~n penanggulangan
(3)bencana sebagaimana dimaksud ayat (2) mehbatkan Perangkat Daerah terkait dan unsure lain.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melipu ti: M al k ik d anggulangan bencana yang memadai

a.eng 0 as an ana pen dalam APBD;
b.Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan/ atau belanja tidak terduga;
c.Memadukan penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah dalam bentuk: 1) Mengintegrasikan pengurangan risiko bencana dan penanggulangan bencana dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); 2) Menyusun dan menetapkan rencana penanggulangan bencana serta meninjau secara berkala dokumen perencanaan penanggulangan bencana.
d.Melindungimasyarakat dari ancaman dan dampak bencana, melalui: 1) Pemberian informasi dan pengetahuan tentang ancaman dan risiko bencana di daerah; 2) Pendidikan, pelatihan dan peningkatan keterampilan dalam sistem penanggulangan bencana; 3) Perlindungan social dan pemberian rasa aman, khususnya bagi kelompok rentan bencana dalam system penanggulangan bencana; 4) Pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
e.Melaksanakan tanggap darurat sejak kaji cepat, penentuan tingkatan bencana, penyelamatan dan evakuasi, penanganan kelompok rentan dan menjamin pemenuhan hak dasar kepada masyarakat korban bencana.
f.Memulihkandan meningkatkan: 1) Kehidupan social ekonomi, budaya dan lingkungan, serta keamanan dan ketertiban masyarakat; dan 2) infrastruktur Ifasilitas umurrr/ sosial yang rusak akibat bencana.

Pasal 8

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah penanggulangan beneana meliputi:
1. a.Merumuskan dan menetapkan dalam penyelenggaran kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayah;
2. b.Menetapkan status keadaan darurat bencan asesuai dengan peraturan perundangan;
3. c.Mengerahkan seluruh potensi sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraanpenanggulangan bencana;
4. d.Menjalin kerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kabupaten lain dan / atau pihak-pihak lain guna mendukung sistem penanggulangan beneana di daerah;
5. e.Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologiyang berpotensi sebagai sumber aneaman yang berisiko menimbulkan bencana;
6. f.Mencegah dan mengendalika npenggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang melebihikemampuan alam di daerah;
7. g.Mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul kepala bpbd;
8. h.Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan Zatau barang serta jasa lain yang diperuntukkan bagi penanggulangan beneana, termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan di daerah;
  1. 1.Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraanpenanggulangan bencana; dan J. Merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai-nilai budaya, kearifan local dan kemandirian masyarakat.
(2)Menetapkan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )huruf b yang diukur dengan indikator:
1. a.Jumlah korban;
2. b.Kerugianharta benda;
3. c.Kerusakan prasarana dan sarana;
4. d.Cakupan luas wilayahyang terkena bencana; dan
5. e.Dampak sosial ekonorni yang ditirnbulkan.

Pasal 9

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan kewenangannya sebagaimana climaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan/ atau Pemerintah Pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BABV DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN Pasal 10

(1)Pengelolaan data dan informasi bencana adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian, diseminasi serta pelaporan data dan informasibencana.
(2)Pengelolaan data dan informasi Kebencanaan dilakukan oleh Sekretariat BPBDKabupaten Konawe.
(3)BPBD Kabupaten Konawe dalam hal ini Sekretariat BPBD dalam mengelola data dan informasi bencana menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dansinkronisasi, dengan tata kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan.
(4)Data dan informasibencana yang dikelola tersebut, antara lain:
1. a.Data pra bencana atau base line data;
2. b.Data tanggap darurat; dan
3. c.Data pasca bencana.
(5)Informasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berfungsi untuk:
1. a.Menyusun kebijakan, strategi dan rancang tindak penanggulangan bencana;
2. b.Mengidentifikasi, memantau bahaya bencana, kerentanan dan kemampuan dalam menghadapi bencana;
3. c.Memberikan perlindungan kepada masyarakat di daerah rawan bencana;
4. d.Pengembangan sistem peringatan dini; dan
5. e.Mengetahui bahaya bencana, risiko bencana dan kerugian akibat bencana.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Pasal 11

(1)Penyelenggaraanpenanggulangan bencana di daerah, meliputi:
1. a.Bencana alam; dan
2. b.Bencana non-alamo
(2)Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek, meliputi:
1. a.Sosial ekonomi dan budaya masyarakat;
2. b.Kelestarian lingkungan hidup;
3. c.Kemanfaatan dan efektivitas;dan
4. d.Lingkupluas wilayah.

Pasal 12

(1)Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat:
1. a.Merekomendasikan kepada Pemerintah terhadap tanah yang rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk perrnukiman;
2. b.Mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap orang atas suatu benda sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Setiap orang yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagairuana dimaksud pada ayat (1)huruf b berhak mendapat ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasa113 Sistem penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga)taha pmeliputi:
1. a.Pra-bencana;
2. b.Saat tanggap darurat; dan
3. c.Pasca-bencana.
4. a.Dalam situasi tidak terjadi bencana; dan
5. b.Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

Pasal 15

(1)Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalarn situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf a meliputi:
1. a.Perencanaan penanggulangan bencana;
2. b.Pengurangan risikobencana;
3. c.Pencegahan;
4. d.Pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
5. e.Persyaratan analisis risiko bencana;
6. f.Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang wilayah;
7. g.Pendidikan dan pelatihan; dan
8. h.Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.
(2)Untuk mendukung sistem penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 16

(1)Perencanaan penanggulangan- bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan dan rincian anggaran.
(2)Perencanaan penanggulangaan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi:
1. a.Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
2. b.Pemahaman tentang kerentanan masyarakat; Analisis kemungkinan dampak bencana; ~'. Pemilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
3. e.Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana;dan .
4. f.Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yang tersedia.
(3)Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh BPBD, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Rencana penanggulangan bencana disusun untuk jangka waktu 5 (lima)tabun dan dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
(5)Rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1)Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) buruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana.
(2)Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
1. a.Pengenalan sistem peringatan dini;
2. b.Pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
3. c.Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
4. d.Pengembangan budaya sadar bencana;
5. e.Pembinaan komitmen terhadap sistem penanggulangan bencana; dan
6. f.Penerapan upaya-upaya fisik, non-fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…