DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Umum; Azas, Tujuan dan Prinsip; Ruang Lingkup; Hak dan Kewajiban Guru; Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, Masyarakat, Orang Tua dan Keluarga; Kedudukan Guru; Wewenang Guru; Pelaksanaan Perlindungan Guru; Larangan; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Pembiayaan; Sanksi dan Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa guru dalam menjalankan fungsi, peran dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan pendidikan sering menghadapi permasalahan, sehingga perlu mendapatkan jaminan perlindungan hukum, profesi, keselamatan, kesehatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual;
b.bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan akuntabilitas pendidikan di daerah yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, diperlukan upaya pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perlindungan Guru Di Kabupaten Konawe.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); ... . 39 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Nomor 3. Hak Asasi Manusia; ah 2003 tentang
4.Undang-Undang Nomor ~O Tl lLeunmbaranNegara Sistem Pendidikan NaslOna \. Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7~, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesla Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ten~g
5.Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 ten tang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103 );
10.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tabun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKlLANRAKYATDAERAH KABUPATENKONAWE Dan BUPATI KONAWE MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN GURU DI KABUPATENKONAWE BABI KETENTUANUMUM Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintab Daerab adalah Pemerintah Kabupaten Konawe. 3 Bupati adalah Bupati Konawe. ah elanJ'utnya disingkat DPRD . akilan Rakyat Daer yang s
4.Dewan Perw . t Daerah Kabupaten Konawe. adalah Dewan Perwakllan Rakya 1 arakan urusan pemerintahan
5.Dinas adalah Dinas yang menye ~~g d aan daerah di bidang pendidikan dan e u ay. d'lakukan P d'd'kan adalah usaha sadar dan tersencana yang 1.
6.en 1 1 al dan informal untuk mewuJudkan secara formal, non form , didik eeara suasana belajar dan proses pe~b~l~jaran agar pes::~ik: ~e:uatan aktif mengembangkan potensi dirinya untuk m d dali di kepribadian kecer asan, spiritual keagamaan, peneg Ian In, .' . . ahklak mulia, serta keterampilan yang dlperluk~ dirinya, masyarakat, bangsa dan negarayang diselenggarakan di Kabupaten Konawe.
7.Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah daeradh, ~altau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pa a J ur pendidikan formal.
8.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utarna mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan Formal, non formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
10.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
11.Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru.
12.Unit Pelayanan Hukum dan Perlindungan Guru yang selanjutnya disingkat UPHPGadalah unit yang dibentuk Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Dinas yang bertugas rnem bp.rikan Iay a n a n dan perlindungan guru yang mengalami tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat dan pemerintah, atau pihak lain guna mendapatkan perlindungan hukum.
13.Perlindungan Guru adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi guru dan hak-haknya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan kerja darr/ atau hak atas kekayaan intelektual.
14.Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. h bazi dari hak asasi manusia 15 Hak Guru adala agian . ti leh . . di hi dan dlhorma 1 0 dijamin dilindungl, ipenu keluarg~, masyarakat, pemerintah dan Negara. harus dilaksanakan
16.Kewajiban Guru adalah segala sesuatu yang oleh guru sesuai dengan fungsi dan peran guru.
17.Orang tua adalah orang tua kandung, atau wali yang bertanggung jawab penuh atas peserta didik. yang wajib orang tua,

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 7

Setiap guru memilikikewajiban:

a.Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
b.Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
c.Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
d.Menjunjung tinggi ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai agama dan nilai etika; dan
e.Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. BABV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI PROFESI GURU, MASYARAKAT, ORANG TUA DAN KELUARGA

(1)Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan guru meliputi:
1. a.Menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnis, budaya dan bahasa;
2. b.Menyusun rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. c.Mendorong tanggung jawab organisasi profesi guru, masyarakat, orang tua dan keluarga;
4. d.Melakukan koordinasi dan kerjasama meminimalisir dan menangani terjadinya eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
5. e.Mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
6. f.Menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
7. g.Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru;
8. h.Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang tugas dan tanggung jawab profesi guru;
  1. 1.Melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi; dan dalam mencegah, tindak kekerasan, J. Mewajibkan penyelenggara pendidikan swasta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan guru. untuk
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana strategis perlindungan guru jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam peraturan bupati.
1. a.Mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
2. b.Menerima laporan, koordinasi dan kerjasarna dalam mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
3. c.Menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat; dan
4. d.Menjamin guru untuk bergabung dalam organisasi profesi guru.
5. a.Menghormati, melindungi dan memajukan, menegakan dan menjamin pemenuhan hak asasi setiap guru tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa;
6. b.Mencegah, meminimalisir, dan menangani guru yang menjadi korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah terhadap guru;
7. c.Menerima laporan, koordinasi dan kerja sarna dalarn mencegah, meminimalisir dan menangani terjadinya tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap guru;
8. d.Menjamin guru untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat dan tergabung dalam organisasi profesi guru;
9. e.Memfasilitasi terwujudnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru; dan
10. f.Menyusun rencana strategis perlindungan guru dengan berpedoman pada rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Pasal 11

Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perlindungan guru melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan guru. BABVI KEDUDUKAN GURU

Pasal 13

(1)Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang Pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan formal dan non formal yang diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat pendidik danIatau serta keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasa114 Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 13 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai penyelenggara pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

BAB VII

WEWENANGGURU

Pasal 15

(1)Guru memiliki kewenangan memberikan penilaian hasil belajar kepada peserta didiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar penilaian pendidikan.
(3)Guru ikut menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan sesuai dengan standar kelulusan.

Pasal 16

(1)Guru memiliki kewenangan memberikan penghargaan kepada peserta didiknya yang terkait dengan prestasi akademik dan / atau prestasi non-akademik.
(2)Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pencapaian istimewa peserta didik dalam penguasaan satu atau lebih mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran, termasuk pembiasaan perilaku terpuji dan patut diteladani untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian.
(3)Prestasi non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah pencapaian istimewapeserta didik dalam kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 17

(I) Guru berwenang memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan satuan pendidikan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya.

(2)Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan / atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan kepentingan terbaik bagi anak.
(3)Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada di luar kewenangan guru, dilaporkan kepada pemimpin satuan pendidikan.
(4)Pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanju ti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIn PELAKSANAANPERLlNDUNGANGURU Umum Pasal 18
(1)Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, Organisasi Profesi Guru, orang tua dan keluarga dan/ atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugasnya dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan.
(2)Rasa aman dan jaminan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui perlindungan:
1. a.Hukum;
2. b.Profesi;
3. c.Keselamatan dan kesehatan kerja; dan/ atau
4. d.Hak atas kekayaan intelektual.

Pasal 19

(1)Perlindungan hukum terhadap guru dilakukan apabila mendapatkan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain.
(2)Perlindungan hukum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: a. konsultasi hukum; dan b. pendampingan hukum di luar pengadilan.
(3)Guna mengefektifkan dan menjamin pelaksanaan perlindungan hukum bagi guru dibentuk UPHPG

Pasal 20

(1)UPHPG sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) beranggotakan wakil dari Pemerintah Daerah, Organisasi Profesi Guru, Satuan Pendidikan, Akademisidan Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang bantuan hukum.
(2)UPHPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
1. a.Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, pemerintah, atau pihak lain terhadap guru;
2. b.Memberikan pelayanan konsultasi hukum kepada guru;
3. c.Memberikan layanan pendampingan hukum di dalam maupun di luar pengadilan kepada guru;
4. d.Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap guru; dan
5. e.Melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, keanggotaan, anggaran dan mekanisme kerja UPHPGdiatur dalam Peraturan Bupati.
(1)Perlindungan profesi terhadap guru dilakukan oleh organisasi profesi guru.
(2)Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal guru mengalami:
1. a.Pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Pemberian imbalan yang tidak wajar
3. c.Pembatasan dalam menyampaikan pandangan
4. d.Pelecehan terhadap profesi; dan
5. e.Pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat profesionalitas guru.
(3)Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)dilakukan dalam bentuk:
1. a.Layanan pengaduan dan konsultasi bagi guru;
2. b.Layanan pendampingan dan advokasi;
3. c.Mengusulkan kebijakan mengenai tafsiran terhadap tindakan pendidikan yang menjadi kontroversial; dan
4. d.Merumuskan kode etik profesi.
(1)Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap guru dilakukan oleh satuan pendidikan dan penyelenggara satuan pendidikan.
(2)Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.Resikogangguan keamanan kerja;
2. b.Kecelakaan kerja;
3. c.Kebakaran pada waktu kerja;
4. d.Bencana alam;
5. e.Kesehatan lingkungan kerja; dan
6. f.Konfliksosial.
(3)Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2)dilakukan dalam bentuk: fasilitas layanan keselamatan dan kecelakaan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Iatau jaminan asuransi.

Pasal 23

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 ayat (1)huruf d berupa perlindungan terhadap:

a.Perlindungan hak atas kekayaan atas karya yang diciptakan atau dihasilkan oleh guru.
b.Perlindungan hak atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berupa perlindungan : 1) Hak Cipta dan hak Kekayaan Industri. 2) Perlindungan atas hak mendapatkan bimbingan intelektual untuk persyaratan kenaikan pangkat/ golongan. BABIX LARANGAN Pasa124 Guru dilarang un tu k :
a.Melakukan kekerasan terhadap peserta didik yang bukan dalam rangka memberikan sanksi pendisiplinan;
b.Melanggar kode etik guru;
c.Meminta dan Zatau menerima uang darr/atau hadiah yang bertujuan untuk memanipulasi nilai akademik;
d.Melakukan tindakan asusila kepada peserta didik;dan
e.Perbuatan lain yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasa125 Peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, atau pihak lain dilarang untuk:
a.Mengintervensiguru dalam menentukan penilaian dan kelulusan;
b.Intimidasi dan mengancam guru terkait dengan proses pembelajaran;
c.Perlakuan diskriminatif;
d.Melakukan kekerassan dan penghinaan terhadap guru; dan
e.Perbuatan salah lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1)Bupati berwenang melakukan pernbinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan perlindungan guru.
(2)Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…