DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang pembentukan kecamatan baru dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, luas wilayah, jumlah desa/kelurahan, jumlah penduduk, peta wilayah, ltak ibukota kecamatan. Diatur pula terkait tupoksi camat dan uraian tugas. Dalam melaksanakan tugasnya camat, sekretaris kecamatan, para kepala seksi, dan kelompok jabatan funsional wajib menerapkan prinsip koordinasi integritas sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan kecamatan sesuai tugas pokok masing-masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti petuniuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pembentukan Kecamatan Kolono Timur, Kecamatan Sabulakoa dan Kecamatan Andoolo Barat di Kabupaten Konawe Selatan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); l

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provensi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3952);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4587);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593); 2
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
16.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 48 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2006 Nomor 48);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PEMBENTUKAN KECAMATAN KOLONO TIMUR, KECAMATAN SABULAKOA DAN KECAMATAN ANDOOLO BARAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Provensi adalah Pemerintah Propensi Sulawesi Tenggara;
2.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
3.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
4.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan; 3
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari Sekretaris Daerah Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten, Lembaga Teknis Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;
7.Kecamatan adalah Kecamatan Kolono Timur, Kecamatan Sabulakoa dan Kecamatan Andoolo Barat Kabupaten Konawe Selatan,
8.Camat adalah Camat Kolono Timur, Camat Sabulakoa dan Camat Andoolo Barat;
9.Eselonering adalah Tingkat Jabata Struktural,
10.Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya di singkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Selatan;
11.Desa adalah Desa yang meliputi Desa-Desa Pemekaran Kecamatan,
12.Kewenangan adalah Hak dan Kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintah.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk :

(1)Kecamatan Kolono Timur;
(2)Kecamatan Sabulakoa;
(3)Kecamatan Andoolo Barat.

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA/KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK DAN PETA WILAYAH

Pasal 3

(1)Kecamatan Kolono Timur mempunyai luas wilayah 293,85 Km2 dengan batas-batas sebagai b e rik u t:
1. a.Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Laonti;
2. b.Sebelah Selatan berbatas dengan teluk Kolono;
3. c.Sebelah Timur berbatas dengan Selat Tiworo Kabupaten Muna;
4. d.Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Kolono.
(2)Kecamatan Sabulakoa mempunyai luas wilayah 120,01 Km2 dengan batas-batas sebagai berikut :
1. a.Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Konaweeha Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe;
2. b.Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Mowila dan Kecamatan Landono;
3. c.Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Landono;
4. d.Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Anggata. 4
(3)Kecamatan Andoolo Barat mempunyai luas wilayah 16.567 Km2 dengan batas-batas sebagai b e rik u t:
1. a.Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Buke;
2. b.Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Lalembuu;
3. c.Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Andoolo;
4. d.Sebelah Barat berbatas dengan Benua.
(1)Kecamatan Kolono Timur meliputi :
1. a.Desa Rambu-rambu;
2. b.Desa Lambangi;
3. c.Desa Tumbu-tumbu jaya;
4. d.Desa Ngapawali;
5. e.Desa Batuh Putih;
6. f.Desa Rumba-rumba;
7. g.Desa Ampera;
8. h.Desa Amolengu;
9. i.Desa Ulunese;
10. j.Desa Langgapulu.
(2)Kecamatan Sabulakoa meliputi :
1. a.Desa Sabulakoa;
2. b.Desa Talumbinga;
3. c.Desa Tetenggabo;
4. d.Desa Wonua Koa;
5. e.Desa Watu-watu;
6. f.Desa Karoonua;
7. g.Desa Ulu Sabulakoa;
8. h.Desa Asaria;
9. i.Desa Wawobende.
(3)Kecamatan Andoolo Barat Meliputi :
1. a.Desa Papawu;
2. b.Desa Anese;
3. c.Desa Bekenggasu;
4. d.Desa Watumokala;
5. e.Desa Mataupe;
6. f.Desa Bimamaroa;
7. g.Desa Wawobende;
8. h.Desa Lapoa Indah;
9. i.Desa Puundoho;
10. j.Desa Mataiwoi. .
(4)Kecamatan Kolono Timur sebagaimana dimaksud ay at (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Kolono,
(5)Kecamatan Sabulakoa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal mi semula merupakan bagian dari Kecamatan Landono; 5 WfijBHni
(6)Kecamatan Andoolo Barat sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Andoolo;
(7)Dengan dibentuknya Kecamatan Sabulakoa, maka wilayah Kecamatan Landono dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sabulakoa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini;
(8)Dengan dibentuknya Kecamatan Andoolo Barat, maka wilayah kecamatan Andoolo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Andoolo Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini.
(1)Pusat pemerintahan Kecamatan Kolono Timur berada di Desa Tumbu-tumbu jaya dengan jumlah penduduk sebesar 5549 Jiwa yang terdiri dari:
1. a.Laki-laki : 2.776 Jiwa;
2. b.Perempuan : 2.773 Jiwa;
3. c.Jumlah Kepala Keluarga -.1.500 KK
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Sabulakoa berada di desa Sabulakoa dengan jum lah penduduk sebesar 8.753 jiw a yang terdiri dari :
1. a.Laki-laki : 4.086 Jiwa;
2. b.Perempuan : 4.667 Jiwa;
3. c.Jumlah Kepala Keluarga : 2.011 KK
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Andoolo Barat berada di desa Anese dengan jum lah penduduk sebesar 8.090 Jiwa yang terdiri dan :
1. a.Laki-laki : 3.998 Jiwa;
2. b.Perempuan : 4.092 Jiwa;
3. c.Jumlah Kepala Keluarga : 2.697 KK.

Pasal 6

Peta Wilayah Kecamatan Kolono Timur, Kecamatan Sabulakoa dan Andoolo Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

(1)Desa yang ditetapkan menjadi Ibu Kota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan;
(2)Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6
(1)Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten Konawe Selatan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh carnat*
(2)Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya berada dibawah dan tanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB V

KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT

Pasal 9

(1)Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintah an yang di dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah;
(2)Selain Tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) di atas, Camat ju ga menyelenggarakan tugas umum pemenntahan meliputi :
1. a.Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. b.Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. c.Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. d.Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; , u
5. e.Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemenntahan di tingkat Kecamatan;
6. f.Membina penyelenggaraan pemerintahan desadan atau kelurahan;
7. g.Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

Susunan organisasi Pemerintahan Kecamatan terdiri dari .

(1)Camat;
(2)Sekretaris Kecamatan; 7
(3)Seksi Pemerintahan;
(4)Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
(5)Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
(6)Seksi Pelayanan Umum;
(7)Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

URAIAN TUGAS

Pasal 11

1\ Sekretaris Kecamatan adalah unsur staf, , , v 2, f c L Kecamatan di pimpin oleh seorang sekretans yang berada d. bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 12

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan P ™ t a h a n , dan me.mbenkan palayanan administratif kepada seluruh perangkat/ aparatur kecam .

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan daerah ini, sekretaris kecamatan mempunyai fungsi ^ ;

a.Penyusunan rencana kegiatan, pengendal.au dan mengawa pelaksanaannya; b Urusan administrasi keuangan, Jon Rnmah c.' Urusan Tata Usaha, Administrasi Kepegawaian, pcrlengkapan dan Ru Tangga.

Pasal 14

,1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 15

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas dalam rangka mempersiaipka,a bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluas. dan pelaporan u pemerintahan. 8

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…