DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang pemberantasan buta baca tulis huruf Al Quran bagi umat Islam dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang obyek dan subyek pemberantasan buta baca tulis Al-Qur’an, azaz maksud dan tujuan, pengorganisasian, pembinaan dan pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan, evaluasi, kewajiban dan larangan, serta ketentuan sanksi. Terdapat penjelasan dalam peraturan daerah ini

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelengqara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adatah Bupati konawe Selatan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5.Dewan Perwakilan Ra-kyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adatah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten KOnawe Selatan.
6.Sekretaris Daerah adalah sekretaris Kabupaten konawe Selatan. 7 - Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan.
8.Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten konawe Selatan.
9.Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingakat Tpe adalah rpe yang ada di Masjid, Mushollah Dan sekolah baik yang kelola program maupun oleh Kelembagaan.
10.sekolah Dasar (sD). Sekolah Menengah pertama (SMp), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah SD,SMP,SMA dan SMK ,yang ada dalam wilayah Daerah Kabupaten Konawe Selatan. 1 1. Pejabat adalah PNS yang akan dipromosikan menduduki Jabatan Eselon II,III,dan IV.
12.CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Tes.
13.Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat ppN adalah pegawai Pencatat Nikah yang ada pada Kantor Urusal Agama Kecamatan. 4
14.Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ada di Desa/kelurahan.

BAB II

OBYEK DAIT ST'BYEK

Pasal 2

Obyek dan Peraturan Daerah ini ada-lah usaha pemberantasan buta baca tulis Al-Qur'an bagi umat Islam.

Pasal 3

Subyek dalam Peraturan Daerah ini adalah semua Ummat Islam dalam Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang belum bisa membaca dan menulis huruf A1- Qur'an.

BAB III

AZAZ, MAKSIID DAN TU.TUA![

Pasal 4

( 1) Pemberantasan Buta Baca Ttrlis huruf Al-Qur'an berazazkan al-eur,an dan Al-Hadits. 12\ Azaz tersebut ayat (1) merupakan mangifestasi dari kewajiban yang melekat pada setiap Muslim sebagaimana yang telah digariskan oleh ajaran Agama.

Pasal 5

Maksud dari pemberantasan Buta Baca T\rlis huruf Al-eur,an adalah agar setiap Ummat Islam yang ada dalam Daerah mampu untuk Membaca dan Menulis huruf Al-Qur'an.

Pasal 6

T\rjuan dari pemberantasan Buta Baca T\rlis Al-er,rr'an adalah untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan isi kandungan Al- Qur'an dalam rangka terciptanya Umat yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. 5 BAA TV PENCK)RGAITISASIAIT

Pasal 7

(1)Pada setiap Masjid, Mushollah, Sekolah-sekolah dan tempat laiinya dalam Daerah dibentuk TPQ;
(2)Pendirian dan Pengelolaan TPQ dilakukan oleh Pengurus dan / atau Orang perorangan atau yayasan setelah berkonsultasi dengan Kepala Desa/ Lurah dan Kepala KUA setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
(3)Pengelolaan TPQ sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Imam Masjid, Pemuka Agama Islam,Penyuluh Agama Islam, Kepala Sekolah dan / atau Guru Agama Islam / orang yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 8

Organisasi TPQ dilakukan secara tertib dan professional; Untuk mencapai maksud tersebut ayat (1) TPQ minimal memiliki unsur- unsur :

a.Pengelola / Pengurus;
b.Tempat Belajar;
c.Orang Tua / Wali Santri;
d.Dewan Ustadz; dan
e.Santri

(1)(2t

BAB V

PEilBINAAIT DAIT PEMBIAYAA.IT

Pasal 9

Pembinaan TPQ dilakukan oleh Kepala Kantor dan Kepala Dinas yang meliputi pembinaan:

a.Perundang-undangan;
b.Pemberian Bantuan Bahan Belajar / Mengajar;
c.Pemberian Izin Operasional;
d.Pemberian Surat Rekomendasi;
e.Supervisi, Penilain dan Akteditasi;
f.Pembentukan Kelompok Kerja Bina TPQ;
g.Bimbingan dan Penyuluhan;
h.Penataan Instrukktur TPQ;
i.Dan lain-lain yang dipandang perlu' 5

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan Dana untuk pemmbiayaan TPQ; (21 Dana sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahunnya;
(3)Dengan tidak menguralgi ketentuan sebagaiamana yang dimaksud ayat (1) diatas, Kepala Dinas dan Kepala Kantor dapat menerima / meminta bantuan dari orang / Badan Hukum / Instansi dalam bentuk apapun yang sifatnya tidak mengikat.

BAB VI

PEL/TKSATAAJ{ DAIT PEITGAWASAIT

Pasal 11

(l) Pelaksanaaan atas Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Kantor dan Kepala Dinas;

(2)Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk mengeefektilkan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 1l ayat (2) Kepala Daerah dapat menunjuk Kepala Dinas dan Kepala Kantor.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…