DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, BAB III SISTEMATIKA DAN ISI, BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI, BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemer 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA BUPATI KONAWESELATAN, Mengingat Menimbang TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA PANJANG DAERAHTAHUN 2025-2045 PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWESELATAN NOMOR 1 TAHUN 2025 BUPATI KONAWESELATAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA lsALINANI .. - Pasa11 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kenawe Selatan.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka msncapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Visi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2045 sebagai hasil pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun yang selaras dengan Visi RPJPN Tahun 2025- 2045.

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAPANJANGDAERAHTAHUN2025-2045.

Pasal 5

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi, dan program Bupati/Wakil Bupati.
(3)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan Visi, Misi, dan program calon
1. b.bab II. gambaran umum dan kondisi Daerah;
2. c.bab III. permasalahan dan Isu Strategis;
3. d.bab IV. Visi dan Misi Daerah;
4. e.babV. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
5. f.bab VI. penutup.

Pasal 4

RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.bab I. pendahuluan;

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

RPJPD merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai visi, misi, dan arah pembangunan Daerah dengan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara selama 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

Pasal 2

Arah Kebijakan pembangunan Daerah Periode 2025-2045 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

11.Misi RPJPD Tahun 2025-2045 adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJPD Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan Misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045.
12.Arah Kebijakan adalah kerangka kerja dua puluh tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJPD Tahun 2025-2045.
13.Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.
14.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINY A KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN Bupati/Wakil Bupati pada saat pemilihan Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Bupati yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2012 Nomor 10), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

RPJPD Kabupaten Konawe Selatan berlaku tahun 2025-2045.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Ditetapkan di Andoolo pada tanggal,14Juli 2025 BUPATI KONAWE SELATAN, Ttd IRHAM KALENGGO Diundangkan. di Andoolo pada tanggal,14Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, Ttd. ST. CHADIDJAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, PROVINSI SULAWESI TENGGARA : (1/26/2025) RPJPD Kabupaten Konawe Selatan memuat analisis kondisi umum daerah, tantangan, potensi, dan modal dasar pembangunan Kabupaten Konawe Selatan, sehingga berdasarkan analisis-analisis tersebut RPJPD Kabupaten Konawe Selatan memuat visi: "Kabupaten Konawe Selatan yang Berdaya Saing, Sejahiera, dan Berkelanjutan ",dengan hara pan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang- undang Dasar 1945. Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025 - 2045 setiap lima tahun dijabarkan ke dalam RPJMD sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat prioritas visi, misi, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan, pentahapan, dan indikator kinerja. RPJPD Kabupaten Konawe Selatan memiliki tujuan umum untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kabupaten Konawe Selatan, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan 20 tahun ke depan. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perenoanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin -terdptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamm keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKAPANJANGDAERAH TAHUN2025-2045 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWESELATAN NOMOR 1 TAHUN2025 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAPANJANGDAERAHTAHUN2025-2045.

Pasal 5

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKAPANJANGDAERAHTAHUN2025-2045.

Pasal 5

Pasal 4

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014