DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, subjek dan objek, tim penyelesaian kerugian daerah, informasi kerugian daerah, penyelesaian kerugian daerah, kadaluwarsa, penghapusan dan penghentian, penyetoran, pelaporan, serta sanksi. Terdapat penjelasan dalam peraturan daerah ini

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pembebanan sementara;

h.menatausahakan penyelesaian Kerugian Daerah;
i.menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada BpK; dan
j.menlapkan Laporan Perkembalgan penyelesaian Kerugian Daerah setiap semester dan tahunan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

(2)Objek Kerugian Daerah meliputi:
1. a.Uang; dan
2. b.Bararg Milik Daerah. BAA V IIf IIORTASI I{ERUGHN DATRAII

Pasal 6

(1)Informasi Kerugian Daerah, dapat diketahui dari:
1. a.hasil pemeriksaan BPK;
2. b.pengawasan aparat pengawas fungsional; 5
3. c.pengawasan dan/ atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara dan/ atau Pegawai bukan Bendahara atau Kepala-sKpb; dan/atau perhitungan ex officio
4. d.media cetak, media elektronik; dan
5. e.pengaduan dari masyarakat.
(2)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f ditindaklanjuti oleh sKpD yang membidangi p.-6irra"n dan pengawasan tugas pemerin tahan daerah
(1)5ep41 SKPD wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah yang disebabkan Bendahara kepada Bupati dan memberitahukan gpX paliig tamUat Z (tujuh) hari setelah Kerugian Daerah diketahui.
(2)Pemberitahuan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) paling sedikit .^ d_ilengkapi dengan dokumen Berita Acara pemeriksa-an l*i"iS;;;E
(3)Ketentuan lebih ranjut mengenai bentuk da, tata cura'pengisia', s.rrat Laporan kepada Bupari dan pemberitahuan kepada eek J"uag"i*an" dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VI

PEITY.ELESAIAJT IIERUGIAIT DATRAII Bagfan Kesatu Peayeleselan Tuntutaa Perbendsheraan paragraf I Pelaporaa d^n pencrltsaan Passl 7

Pasal 8

P'p.{ se-gera menugaskan TpKD untuk meninda}ranjuti setiap kasus Kerugian Dgerah yang disebabkan Bendahara paring hmLt zlffin) rrari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud drh--p"*al 7 "y.iii). -

Pasal 9

(1)TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi terhadap dokumen, antara lain sebagai berikut:
1. a.surat Keputusan Pengangkatan sebagai Bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
2. b.Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang;
3. c.register penutupan buku kas/ barang;
4. d.surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungiawabkan dari Pengguna Anggaran/ Kuasa pengguna Anggaran; 9. gurat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
5. f.fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
6. g.surat tanda lapor dari Kepolisian dalam hal Kerugia_n Daerah mengandung indikasi tindak pidana;
7. h.berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari Kepolisian dalam hal Kerugian Daerah terjadi karena pencurian atau perarnpokan; dan
8. i.surat keterangam ahli waris dari Kepala Desa/ Lurah atau pengadilan.
(2)TPKD mencatat Kerugian Daerah dalam Daftar Kerugian Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian Daftar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. 6

Pasal 11

faragraf 2 Surat Keterangan Tangguag .Iarab [uuak

Pasal 15

(1)Penggantian Kerugian Daerah dilakukan secara tunai paling lama 40 (empat puluh) hari sejak SKTJM ditandatangani. 7
(1)TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (l) dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam
(2)selama dalam proses peneritian, Bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
(3)Mekanisme pembebastugasan dan penunjukan Bendahara pengganti ditetapkan oleh pejabat yalg berwenang. (l) TPKD melaporkan hasil verifikasi dalam Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah kepada Bupati.
(2)Bupati. menyampaikan Laporan Hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud.d4gl"V-"t (t) kepada BpK paling h;b"l Zlt".l"f,t hari sejak diterima qa! TPKD dengan dilengkapi aoUir." "J"g"i-"rr"dimaksud dalam pasal 9 ayat (l). Pasd 12
(1)Bupati berdasarkan -s-urat d.ari BpK memproses penyelesaian Kerugian Daerah melalui SKTJM apabila terbukti ada perbuatan melawan hutrum baik sengaja maupun lalai.
(2)Bupati berdasarkan surat dari BpK menghapus dan mengeluarkan kasus Kerugian Daerah dari. DaJtar Kerugian -Daerah, apabila" t .ny"G tiaar. terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja rn"rp* lalai-'---

Pasal 13

Bupati memerintahkan TpKD mengupayakan agar Bendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK sebasaima.a dimaksud dalam pas,i riayat (2). Pacal 14

(1)Dalam hal Bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TpKD, antara rain -dalam Lentuk dokumen sebagai berikut:
1. a.bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama Bendahara;
2. b.surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/ atau kekayaal lain dari Bendahara.
3. c.SKTJM yang telah ditandatangani oleh Bendahara tidak dapat ditarik kembali.
4. d.Surat kuasa menjual dan/ atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijaminkan sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah dikeluarkan Surat Keputusan pembebanan dari BPK.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian SKTJM sebagaimana dimaksud pa.da ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
(2)Apabila Bendahara telah mengganti Kerugian Daerah dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan jaminan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1). sebagaimana sebagaimana Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, Bendahara dapat menjual dan/ atau mencairkan atas barang atau kekayaan lain yang dijaminkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), setelah -.r,aap"t persetqiuan" dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 17

(1)TPKD melaporkan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM _atau surat pernyataan bersedia mengganti Kerugian Daerah kepada Bupati.
(2)Bupati memberitahukan hasil penyelesaian Kerugian Daerah dengan melampirkan SKTJM atau surat pernyataan bersedia menggalti KeruSan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (r)kepada enli-paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TpKD.

Pasal 18

Dalam hal Bendahara terar mengganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal ls ayat (2), Bupati mengeluarkan kasus ierugian Daerah dari Daftar Kerugian Daerah berdasarkan Rekomendasi BpK.

Pasal 19

D..flg*- hal kasus Kerugian Daerah diperoleh berdasarkan pemeriksaan yang dilalukan oleh pemeriksa yang bekerji untuk dan atas nama BpK dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti Kerugian Daerah secara sukarela, maka Bendahara membuat dan menandat*g.; SKTJM di hadapan pemeriksa yang bekerja untuk dal atas nama BpK. Paragraf3 pembebanan Keruglan Daerah Sementara Paeal 16

Pasal 21

(1)Surat Keputusan Pembebanan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (1) mempunyai kekuatan hokum untuk melakukan sita jaminan.
(2)Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Bupati kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Sementara.
(1)Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian Kerugian Daerah, Bupati mengeluarkan surit Keputusan' peirbebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidal< bersedia menandatangani SKTJM.
(2)Bupati memberitahukan Surat Keputusan pembebanan Sementara kepada BPK.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pengisian surat Keputusan Pembebanan Sernentara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 8
(1)sK-PBw ditetapkan oleh BpK disampaikan kepada Bendahara melalui atasan la,gsung Bendahara atau Kepala SKpD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari Bendahara.
(2)Tanda terima dari Bendahara disampaikan kepada BpK oleh atasan langsung bendahara atau Kepala SKpD paling lambat 3 (tiga) hari sejat< SK PBW diterima Bendahara.
(3)Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan. Paragrafa Penetapan Bator Yattu

Pasal 23

Paragraf6 Surat Keputusan Pembebasaa

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…