DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur asas dan tujuan, prinsip penyertaan modal, penyertaan modal daerah, tata cara penyertaan modal daerah, serta pembinaan dan pengawasan. Diatur pula tentang pemeriksaan dan bagi hasil usaha.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mcningkatkan pelayanan perusahaan- perusahaan Daerah kepada masyaralat serta meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya, maka perusahaan-perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan perlu dir.rnjang dengan dana serta dan prasarana yang memadai;
b.bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, diperlukan dana yang cukup besar sehingga Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memandang perlu melakukan penyertaan modal daerah kepada pemsahaan-perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
c.bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan;

1.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan lr-nbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1O Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kompsi, Kolusi dan Nepotisme (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 1 DENGAN RAHMAT TUIIAN I'ANG MAHA ESA
4.Undang-Unciang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konarve Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahrin 2004 tcntang Pcrbendaharaan Negara (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Ncgara P.cpublik Indonesia Tal.run 2004 Nomor 4355);
7.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tcntang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8.Undang-llndang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OO);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesizr Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lrcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa9ol;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5B Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 2
15.Peraturan Pemerintah llornor 8 Tahun 2006 tentang Laporan I{euangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46r41;
16.Peratura:r Pemerintah I'io:rcr 1 T'.rhun 2OOE tentang Investasi Pcmerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan kmbai'an Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 201 1 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 2O. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tal:tun 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2O06 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O8 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor asss);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentangTata Cara Pembinaan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
22.Peraturan Menl-eri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2OO7 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahuu 2009 tentang Pedoman Penlttsunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O1O;
25.Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2O14 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; 3 Dengan Persetujuan Bersama DET.IAN PERUIAXILAN RAKYAT DAERAH KABI'PATEII KONAWE SELATAN, dan BUPATI KONAWE SELATAN, MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUAPTEN KONAWE TENTANG PEI{YERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BADAN USAHA IUILIK DAERAH SELATAN DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. 4
27.Peraturan l\ilcnteri Dalam Ncgeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bank Pembangunan Daerah Provins: Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2004;
29.Pcraturan Daerah Kabupaten Konarvc Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pcmcrintah Yang Menjadi Kewenalgan Pemerintah Kabupatcn Konawe Selatan (L,embaran Daerah Kabupatcn Konanvc Selatan Tahun 2007 Nomor 10).
30.Peraturan Daerah Kabupatcl-r l{onrrri'c Sclatan liornor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modrrl Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20O9 Nomor 2);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Konarve Selatan Nomor 2 Tahun 2}ll tentang Pendiriar Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2011 Nomor 2);
32.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 18).
4.Bupati adalah Bupati Konar','c Selatan.
5.Dewan Pcnvakilan Ralgzat Dacrah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Penvakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konar,vc Selatan sebagai unsur penyelcnggara Pemerintah Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekrc,;aris Kabupate:r iionawe Selatan.
7.Inspektur Daerah adalah I;-rsp.:i:i.ui Dacrah Iirbupaten I(onawe Selatan.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah .vang sclrrr-rjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetuji bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
10.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang seianjutnya disebut SKPKD adalah Satuan Kerja Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
11.Modal Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah baik berupa uang, maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga,fasilitas dan hak-hak lainnya.
12.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.
13.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha milik Pemerintah Kabupaten yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut PD dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Frf dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah sekaligus untuk menggali potensi daerah yang dimiliki guna dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai saia.h satu sumber dana pembangunan daerah.
14.Perusahaan Daerah selanjutnya disebut Perusda adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
15.Perseroan Terba*as Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut Bank Sultra yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 1968 yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2O12, dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukumnya diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
16.Pemsahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum milik Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan'
17.P.erusahaan Daerah BPR Bahteramas yang selanjutnya disebut PD BPR Bahteramas adaiah Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat Bahteramas Konawe Selatan. 5
18.Tim Anggaran Pcmerintal'r Dacrah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan di pimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyimpan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka pen5rusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
19.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
20.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
21.Investasi adalah. penggunaarr aset untuk memperoleh mamfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
22.Anggaral,r Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah pada BUMD berdasarkan :
1. a.Akuntabiltas;
2. b.Responsibilitas;
3. c.Efektif dan efisien;
4. d.Kepastian hukum
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk :
1. a.Pengembangan usaha dalam ralgka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
2. b.Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. c.Penguatan dan peningkatan kinerja BUMD;
4. d.Meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah;
5. e.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan (profit oriented) dan pelayanan masyarakat (social oriented). 6 NAR IV PEI{YIIITAAN MODAL DAERAH

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PI. Bank Sultra sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp. 12,900,000,000.00 (dua belas milyar sembilan ratus juta rupiah);
(2)Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang.

Pasal 5

(1)Pcmerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PI. Bank Sultra dalam bentuk uang.
(2)Pcnyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2Ol7 sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
(4)Apabila penyertaan Modal daerah untuk tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi sebagiaa atau seluruhnya, maka penyertaan modal akal diakurnulasikan pada tahun anggran berikutnya;
(5)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan perkembangan kinerja PT. Bank Sultra, setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

(1)Pemerinta-h Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada Perusda Multi Usaha sampai dengan tahun 2012 sebesar Rp. 3.813.872.914,00 (tiga milyar delapan ratus tiga belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus empat belas rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusda Multi Usaha dalam bentuk uang maupun barang. 12\ Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai dalam bentuk uang. l Pasrl 7
(1)Pcmerintah Da.erah dapat mclakukan penambahan penyertaan modal pada Perusda Multi Usaha dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 2.500.O0O.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
(3)Pcnyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2Ol7 sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
(4)Apabila penyertaan Modal dacrah untuk tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka penyertaan modal akan diakumulasikan pada tahun anggran berikutnya;
(5)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan perkembangan kinerja Perusda Multi Usaha, setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PD BPR Bahteramas Konawe Selatan sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp. 600.000.000,0O (enam ratus juta rupiah).

Pasal 9

(1)Pe::aerintah Daerah dapat meiakukan penambahan penyertaan modal pada PD BPR Bahteramas Konawe Selatan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
(3)PenyerteLan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2Ol7 sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
(4)Apabila penyertaan Modal daerah untuk tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka penyertaan modal akan diakumulasikan pada tahun zrnggran berikutnya;
(5)Pemerintah Daerah daprt melakukan penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perkembangan kinerja PD BPR Bahteramas Konawe Selatan, setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD;
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah telah melakukan penyertaan modal kepada PDAM Konawe Selatan sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Konawe Selatan dalam bertuk uang maupun barang. (21 Nilai penambahan penyertaan modal berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dihitung dan di nilai daiam bentuk uang.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal pada PDAM Konawe Selatan dalam bentuk uang.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayal (21 dipenuhi dalam waktu 5 (lima) tahun, mulai tahun 2OL7 sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
(4)Apabila penyertaan Modal daerah untuk tiap tahun arlggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi sebagian atau seluruhnya, maka penyertaan modal akan Jiakumulasikan pada tahun anggran berikutnya;
(5)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah dimaksud pada ayat (21 sesuai dengan perkembangan kineda PDAM Konawe Selatan, setelah terlebih dahulu meminta persetujuan dari DPRD
(6)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan. 9

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…