DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Tanggung Jawab dan Wewenang Bab III Hak dan Kewajiban Bab IV Pelaksanaan PSBB Bab V Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penyebarluasan Informasi Bab VI Kemitraan dan Kolaborasi Bab VII Pemulihan Ekonomi dan Perlindungan Sosial Bab VIII Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Bab IX Pendanaan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
c.bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Konawe Selatan belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, pelindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Konawe Selatan; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
16.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
6.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat Satpol PP & Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Konawe Selatan.
7.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan.
8.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan.
9.Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja adalah Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Konawe Selatan.
10.Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe Selatan.
11.Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Konawe Selatan.
12.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe Selatan.
13.Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid- 19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
14.Protokol Kesehatan Covid-19 adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19 yang antara lain menjaga jarak, menggunakan masker saat berada di luar rumah, dan mencuci tangan memakai sabun pada air mengalir.
15.Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
16.Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
17.Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
18.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
19.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/ atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
21.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
22.Limbah Medis Covid-19 adalah semua limbah medis B3 yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas layanan kesehatan maupun tempat isolasi dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas, berupa alat-alat kesehatan, obat, alat pelindung diri yang telah digunakan/ dipakai bagi penanggulangan Covid-19.
23.Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:

a.orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;
b.Orang dengan salah satu gejala/tanda Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/probab/e Covid-19; atau
c.Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.
1. 24.Probable adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/acute respiratory distress syndrome I meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid -19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
2. 25.Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
3. 26.Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi Covid-19.
4. 27.Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.
5. 28.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
6. 29.Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Penanggulangan Covid-19 berasaskan:

a.perikemanusiaan;
b.pelindungan;
c.kemanfaatan;
d.kepentingan umum;
e.transparan;
f.kemitraan dan kolaborasi;
g.kesadaran hukum; dan
h.efektivitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan pelindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19;
b.meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;
c.memberikan pelindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid- 19;
d.memberikan pelindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan masyarakat;
e.membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain;
f.meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan dalam manajemen penanggulangan Covid-19; dan
g.mensinergikan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tanggung jawab dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.pelaksanaan PSBB;
d.pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
e.kemitraan dan kolaborasi;
f.pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial;
g.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
h.pendanaan; dan
i.ketentuan pidana.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 bertanggung jawab:

a.melaksanakan surveilans dan penilaian risiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat kabupaten;
b.menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
c.meningkatkan penanggulangan Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;
d.menyediakan alat pelindung diri bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
e.menyediakan sarana, prasarana, Obat, Alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;
f.membantu pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksin kepada masyarakat;
g.menyediakan sarana tempat Isolasi terkendali, pemberian pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan dan bantuan dalam bentuk lain bagi pasien terkonfirmasi Covid-19;
h.meningkatkan tata kelola pemeriksaan Covid- 19;
i.melaksanakan penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus terkonfirmasi melalui rapid test dan/ atau Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test;
j.menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan Covid-19, pasien dan masyarakat;
k.menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19; dan
l.melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Pasal 6

Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan dalam upaya penanggulangan Covid-19 berwenang:

a.melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19;
b.melakukan pemeriksaan, pelacakan, Isolasi dan pengobatan terhadap penderita;
c.melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat;
d.melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol pencegahan Covid-19;
e.menetapkan status wabah/kejadian luar biasa;
f.memberikan insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;
g.memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam penanggulangan Covid-19;
h.melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Konawe Selatan dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan penanggulangan Covid-19;
i.melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19; dan
j.melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Setiap Orang dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 berhak:

a.memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi Covid-19;
b.ikut serta dalam upaya penanggulangan penularan pandemi Covid-19 di Kabupaten Konawe Selatan; dan
c.memperoleh informasi mengenai penanggulangan Covid-19.

Pasal 8

(1)Setiap Orang yang berada di Kabupaten Konawe Selatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan individu, yang meliputi:
1. a.menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;
2. b.mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;
3. c.melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.menerapkan PHBS pencegahan Covid-19;
5. e.mengikuti kegiatan penelusuran Kontak Erat;
6. f.melakukan Isolasi bagi pasien terkonfirmasi pada lokasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten;
7. g.dan melakukan karantina pada Kontak Erat penderita yang ditentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Masker, penerapan PHBS pencegahan Covid-19, dan melaksanakan Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
1. a.kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau
2. b.denda administratif paling banyak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(2)Setiap Orang yang tidak melaksanakan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Kabupaten.
(3)Pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP & Damkar dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.
(4)Setiap melakukan pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP & Damkar mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan untuk dimasukan ke dalam sistem elektronik.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan upaya paksa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pelindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum, yang meliputi:

a.perkantoran/ tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;
b.satuan pendidikan;
c.tempat ibadah;
d.transportasi umum;
e.warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;
f.pedagang kaki lima/lapak jajanan;
g.fasilitas pelayanan kesehatan; dan
h.area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…