DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 20 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN KTR BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI SATGAS PENEGAKAN KTR BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB IX KETENTUAN PIDANA BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4267); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 18 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAANMenetapkan KAWASAN TANPA ROKOK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
6.Rokok merupakan setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya termasuk rokok eloktornik yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apa pun.
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8.Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
9.Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan di dalam maupun luar ruang, dan mempromosikan rokok.
10.Pimpinan lembaga dan/atau badan adalah orang yang karena Jjabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR. 11.Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif, secara sosial dan ekonomi. 12.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang dipergunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. L3k 13.Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau tempat pengelolaan pendidikan dan/atau pelatihan. 14.Tempat anak bermain adalah tempat berkumpulnya anak-anak untuk bermain dan/atau arena yang diperuntukkan bagi kegiatan anak-anak.
15.Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. 16.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi. 17.Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan ~ kompensasi ~ normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja. 18.Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat. 19.Tempat atau gedung tertutup adalah tempat atau ruangan yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara. 20.Perkantoran Pemerintah Daerah adalah lingkungan gedung/kantor yang berada di wilayah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan. .Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan. 22.Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR. . Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. 24, Satuan Tugas Penegak KTR yang selanjutnya discbut Satgas Penegak KTR adalah aparatur sipil negara dilingkungan pemerintah daerah yang melaksanakan pembinaan dan pengawasan KTR. 2= 2.@ BAB 11 PENETAPAN KTR

Pasal 2

(1)KTR meliputi:
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar-mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah; S
5. e.angkutan umum;
6. f.sarana olahraga;
7. g.tempat kerja;
8. h.tempat umum; dan
9. i.tempat lain yang ditetapkan. Pimpinan lembaga dan/atau badan pada tempat- tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR. (2

Pasal 3

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf f, dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
(2)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g adalah seluruh gedung tertutup sampai kucuran air dari atap paling luar, dan wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi: rumah sakit; rumah bersalin; poliklinik; puskesmas; balai pengobatan; posyandu; tempat praktek kesehatan swasta; dan apotek.FRrmepo TR

Pasal 5

Tempat proses belajar-mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pesal 2 ayat (1) huruf b meliputi: sekolah; perguruan tinggi; balai pendidikan dan pelatihan; balai latihan kerja; tempat bimbingan belajar; dan tempat kursus.mopoop

Pasal 6

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ meliputi: area bermain anak; tempat penitipan anak; gedung Pendidikan Anak Usia Dini; gedung Taman Kanak-kanak; dan Taman terbuka yang terdapat fasilitas anak-anak.spomp

Pasal 7

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf d meliputi:
1. a.masjid/mushola;
2. b.gercja;
3. c.pura;
4. d.vihara; dan
5. e.Kklenteng.

Pasal 8

Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e meliputi:

a.bus umum termasuk bus antar kota;
b.angkutan kota;
c.bus angkutan anak sekolah;
d.bus angkutan karyawan; dan
e.angkutan perairan/laut.

Pasal 9

Sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f meliputi: lapangan olahraga; gedung olahraga; stadion; kolam renang; tempat senam; fitness & gym center; dan fasilitas olahraga lainnya. mropoow

Pasal 10

Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf g meliputi: perkantoran pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri; perkantoran swasta; industri; dan mall pelayanan publik.aoos

Pasal 11

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf h meliputi: pasar modern; pasar tradisional; tempat wisata; hotel dan restoran/tempat makan; tempat rekreasi; tempat hiburan; halte; terminal angkutan umum; dan Pelabuhan dan bandar udara.Srmme a0 T

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…