DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur penghasilan, tunjangan kesejahteraan dan uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, belanja penunjang kegiatan DPRD, serta pengelolaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. Terdapat penjelasan dalam perda ini

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5.Dewan Perwal<ilan Ralyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6.Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kabupaten Konawe Selatan;
7.Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
8.Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Hak yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Konawe Selatan terkait dengan jabatannya;
9.Hak Administratif Pimpinan dan anggota DPRD adalah Hak Administratif yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota DPRD lhbupaten Konawe Selatan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya; ,2 9*
10.Uang representasi adalah uang yarlg diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD;
11.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat - rapat dinas;
12.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan seliap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD;
13.Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota panitia musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau panitia anggaran atau alat kelengkapan lainnya;
14.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, , uang duka wafat/ tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah, Rumah Negara, Kendaraan dinas dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD, Tunjangan Perumahan dan T\rnjangan Transportasi Anggota DPRD serta Pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD; Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
15.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;
16.Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disebut BPO adalah Biaya Penunjang Operasional dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pimpinan DPRD;
17.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut PERKADA adalah Peraturan Bupati Konawe Selatan
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; PENGHASILAIT, TT'NJAITGAIT KESE.IAIITERAAIT DAN UAIYG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRI) Baglan Kesatu Penghasilan Plmpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: k 3

Pasal 3

(1)Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD; (2\ Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati;
(3)Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 8O7o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; (41 Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a ang!<a 2 dan angka 3 diberikan setiap bulankepada Pimpinan dan Anggota DPRD; (21 Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besamya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 107o (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 1457o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan. o\

a.APBD, meliputi:
l.uang representasi;
1. 2.tunjangan keluarga;
2. 3.tunjangan beras;
3. 4.uang paket;
4. 5.tunjanganjabatan;
5. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
6. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
2. 2.tunjangan reses. (21 Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) hurufa angka 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain;
(2)Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.Ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.Wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
3. c.Sekretaris, sebesar 4o/o lempat persen); dan
4. d.Anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 8

(1)Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 ayat ( 1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinaa dan Anggota DPRD;
(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b atgka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinandan Anggota DPRD;
(3)Pemberian tunjangan kominikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {21 diberikan kepada Pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
(4)Penentuan tingkatan pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 9

Besarnya uang representasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, uang paket sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 serta tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. r. 5

Pasal 10

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kefa;
3. c.jaminan kematian; dan
4. d.pakaian dinas dan atribut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
1. a.Rumah Negara dan perlengkapannya:
2. b.Kendaraan dinas jabatan:
3. c.Belanja rumah tangga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejateraan berupa :
1. a.T\rnjangan rumah Negara dan perlengkapannya ; dan
2. b.Tunjangan transportasi.
(3)Pemberian tunjangan yang dimaksud pada ayat (l), (2ldan (3), selanjutnya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Pasal 11

(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal l0 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggaraan Jaminan sosial kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)Jaminan kesehataa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan dan anggota DPRD disedialan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatanyang diberikan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan l(satu) kali dalam I (satu) tahun dan dilakukan didalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…