DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 7 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI BAB III PERSYARATAN BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB V PENANGGUHAN IZIN BAB VI PENCABUTAN IZIN BAB VII RAHABILITASI DAN RENOVASI BANGUNAN BAB VIII TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI BAB IX PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI BAB X STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB XI PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB XIII WILAYAH PEMUNGUTAN BAB XIV MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG BAB XV PENETAPAN RETRIBUSI BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI BAB XVII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN BAB XVIII TATA CARA PENAGIHAN BAB XIX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI BAB XX KEBERATAN BAB XXI PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN BAB XXII KEDALUWARSA PENAGIHAN BAB XXIII INSENTIF PEMUNGUTAN BAB XXIV KETENTUAN PIDANA, DENDA DAN PEMBONGKARAN BAB XXV PENYIDIKAN BAB XXVI PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 3 Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
7.Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan,pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8.Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut Peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
9.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan izin tempat usaha.
10.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kebutuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan perundang- undangan retribusi daerah.
11.Kas daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
12.Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
13.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
14.Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumkah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
15.Surat Ketetapan Retribusi yang Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib retribusi.
18.Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 3

(1)Objek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
(2)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan, koefisien luas bangunan, koefisien ketinggian bangunan dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
(3)Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

BAB III

PERSYARATAN

Pasal 5

Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus memenuhi persyaratan:

(1)Persyaratan Administratif, meliputi :
1. a.Surat Permohonan;
2. b.Formulir Pendaftaran.
(2)Persyaratan Yuridis, meliputi:
1. a.Fotocopi sertifikat/tanda bukti kepemilikan tanah;
2. b.Surat pernyatan/Surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya;
3. c.Foto copi Kartu Tanda Penduduk untuk pemohon perorangan;
4. d.Foto Copi Akta Pendirian untuk pemohon Badan;
5. e.Surat kuasa pengurusan apabila diuruskan
6. f.SKRD atau Dokumen yang ditetapkan atas retribusi IMB.
(3)Persyaratan Teknis, meliputi :
1. a.Pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan lahan/tanah yang diajukan perizinannya dari SKPD yang memiliki kewenangan teknis perencanaan tata ruang;
2. b.Pertimbangan teknis dari SKPD yang memiliki kewenangan teknis bidang lingkungan hidup;
3. c.Gambar Rencana Teknis Bangunan;
4. d.Rencana Anggaran Biaya Bangunan;
5. e.Persyaratan-persyaratan menyangkut kelengkapan pemohonan IMB ini selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 6

Pemegang izin diwajibkan selama pelaksanaan pendirian bangunan berlangsung senantiasa dapat memperlihatkan Izin Mendirikan Bangunan setiap kali diminta oleh petugas ketika dilakukan pemeriksaan.

Pasal 7

Setiap bangunan yang akan didirikan maupun rehabilitasi bangunan yang telah ada diwajibkan memelihara dan memperhatikan kelayakan dan keindahan lingkungan serta syarat-syarat kesehatan dimana bangunan didirikan.

Pasal 8

(1)Dilarang mendirikan bangunan tanpa izin dari Bupati.
(2)Dilarang memindahtangankan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diperoleh kepada pihak lain tanpa izin dari Bupati.
(3)Bentuk dan Tata Cara pengalihan izin akan ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

BAB V

PENANGGUHAN IZIN

Pasal 9

Jika Permohonan Izin memerlukan izin berdasarkan suatu Peraturan Perundang-undangan lainnya, Bupati dapat menangguhkan keputusannya sampai izin tersebut diberikan.

Pasal 10

Keputusan tentang penangguhan izin bangunan tersebut diberikan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 23 Tahun 2005