DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2022

Nomor: 32
Tahun: 2022
Ditetapkan: 29 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN SERTA TUGAS DAN FUNGSI BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DI UKPBJ BAB V KARIR, TUNJANGAN, HONORARIUM DAN PENDIDIKAN BAB VI KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAB VII MODEL KEMATANGAN UKPBJ BAB VIII UKPBJ SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB IX KEKUASAAN ANTAR UKPBJ BAB X PEMBIAYAAN BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75, Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta ketentuan Pasal 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Unit Keda Pengadaan Barang/ Jasa;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Unit Keda Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Konawe Selatan.

1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)r ' sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO1 (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a15O);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671;
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OIl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9al;
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tarrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a890);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l.embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2016 Nomor lL4, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO\;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 6322);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 63); ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l;
12.Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Agen Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7691;
13.Peraturan Kepala I-embaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2I tentang Unit Keda Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 511);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l.embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2Ot9 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2Ol8 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembar Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 10);
15.Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 58 Tahun 2Ol9 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Ol9 Nomor 58). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATT RAN BUPATI KOITAWE SELATAIY TENTANG UI{IT KER^'A PEIYGADAAN BARANG/ JASA I{ABT'PATEN KONAWE SELATAIT.

BAB I

KEIIITTUAIY I'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan y{rg menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Ratcyat Daerah Kabupaten dalam penyelengg€rra€rn Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6.l.embaga Kebijakan Pengadaan Barxrg/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara / Lenbaga/ Perangkat Daerah.
8.Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
9.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negaraf xtggaran belanja daerah.
10.Unit Ke{a Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian /I*mbaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
11.Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang berkedudukan di bawah koordinasi Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
12.Kelompok Ke4'a Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
13.Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang melaksanakan Pengadaan la.ngsung, Penunjukan Langsung, dan /atau E-purchasing.
14.Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lernbaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
15.Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa ytrLg selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipit Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
16.Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barung/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, talggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa.
17.Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
18.Satuan Pelaksana adalah unit yang berkedudukan di bawah UKPRI yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu.
19.Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekeg'aan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik.
20.Pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (system provider) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi, menyediakan layanan pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat.
21.Pengelolaan Layanan (service provider) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan berupa pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat.
22.Peningkatan Kapabilitas UKPBJ adalah peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa melalui penerapan Model Kematangan UKPBJ, penilaian lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ, dan kerjasama antar UKPBJ dalam rangka penerapan Model Kematangan UKPBJ.
23.Model Kematalgan UKPBJ yang selanjutnya disingkat MK-UKPBJ adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagr UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
24.UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ sebagai PKP-BJ adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis, kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakzrn pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan banngljasa di Indonesia.
25.Kapabilitas UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yzrng dilakukan secara berjenjang melalui Model Kematangan UKPBJ
26.Domain dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ adalah fokus area ya.ng dibangun dan dikembangkan pada Model Kematangan UKPBJ
27.Sistem Informasi UKPBJ adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan setiap UKPBJ.
28.Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ adalah tim yang dibentuk oleh pejabat unsur pembantu pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diberi tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan program peningkatan kapabilitas UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/ Jasa.
29.Mentor Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Mentor PKP-BJ adalah personel yang melaksanakan pendampingan peningkatan kapabilitas UKPBJ.
30.Admin UKPBJ adalah personel UKPBJ yang ditunjuk oleh kepala UKPBJ untuk mengelola data UKPBJ masingmasing dalam Sistem Informasi UKPBJ dan merupakan bagian dari tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ.
31.Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan Iatat;., mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya darrr/ atau keperluan pihak lain. 33. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

BAB II

KEDT'DUKAN SERTA TUGAS DAIY FT'NGSI

Pasal 2

UKPBJ merupakan unit kerja pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan yang menjadi Pusat Unggulan Pengadaan Barar.glJasa yang melekat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah.

Pasal 3

(1)UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Pemerintah Daerah.
(2)Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
1. a.pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
2. b.pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. c.pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa;
4. d.pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
5. e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam menjalankan fungsi pengelolaan laya:ran pengadaan seca-ra elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UKPBJ dengan fungsi layanan pengadaan secara elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.
(4)UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf a meliputi:

a.inventarisasi paket pengadaan barang/jasa ;
b.pelaksanaan riset dan alalisis pasar barang/jasa;
c.penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
d.penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
e.pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
f.penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
g.monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintah ; dan / atau
h.penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan fungsi pengelolaan layan€m pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (21 huruf b meliputi:
1. a.pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang f jasa, dan infrastrukturnya;
2. b.pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
3. c.pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan. (21 Pedoman pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik berdasar/merunut pada Lampiran Keputusan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2O2l tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 6

Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

a.pembinaan Sumber Daya Manusia di UKP&J;
b.pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
c.pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban keg'a, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;
d.pengelolaan dan pengukuran kineq'a pengadaan barang/jasa pemerintah;
e.pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/ atau
f.pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/ atau konsultasi terkait:

a.proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa;
b.penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan/atau
c.substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

(1)(21

BAB III

ORGANISASI DAIT TATA KER.IA

Pasal 8

UKPB.J sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh kepala Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas:

a.bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
b.bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
c.bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
d.bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.

(3)Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipimpin oleh pejabat administrasi atau koordinator.
(4)Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf c dan huruf d, dapat digabung menjadi 1 (satu) bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa di dalam UKPBJ.
(5)Selain unit keq'a struktural, di UKPBJ terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

UKPBJ melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2).

Pasal 10

UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEIIITTUAIY I'MUM

Pasal 1

KEDT'DUKAN SERTA TUGAS DAIY FT'NGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

ORGANISASI DAIT TATA KER.IA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KEIIITTUAIY I'MUM

Pasal 1

KEDT'DUKAN SERTA TUGAS DAIY FT'NGSI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

ORGANISASI DAIT TATA KER.IA

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 16 Tahun 2018