DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 35 Tahun 2017

Nomor: 35
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Oktober 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang KETENTUAN UMUM; PEMBENTUKAN DAN KLASIFIKASI; KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI; JABATAN FUNGSIONAL; TATA KERJA; KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI, DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan sebegran kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi, serta Tata Keda Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan pada Dinas Peke{aan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan. Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Menimbang
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 451);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (trmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8);
8.Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 73 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan Orgalisasi, T\.rgas dan Fungsi, serta Tata Keda Dinas Pekeq'aan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Konawe Selatan. MEMUTUSKAN : PEUBEIITI XAN, NEDI DTTNAN, SUSI IIAN ORGANISASI, ?UGAS DAf, tr.T'ITGSI SERTA TATA XER^'A T'I{IT PELAI(SANA TEIIITIS DINAS PERAI,A.TAIT PA.DA DII|AS PEKER^'AAI{ I'MI'M DAIY TATA RUAIYG I(ABT'PATEIT KOITAWE SEI"ATAII.

BAB II

PEUBEI{TI'I(AIT DAIT KLIISIFIXASI Baglan Kesatu Pembentukan

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD pada Dinas, yaitu UPTD Peralatan.
(2)Bagan struktur organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini. Baglan Kedua Klasiflkasi

Pasal 3

(1)Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalram Pasal 2 ayat (1), dibedakan dalarr, 2 (dua) klasifikasi.
(2)Klasifikasi UPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
1. a.Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas A untuk mewadahi beban ke{a yang besar; dan
2. b.Unit Pelaksana Teknis Dinas kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
(3)Penentuan klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (21, diatur dengan Peraturan Menteri.
(1)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPTD merupakan bagian dari perangkat daerah. Baglan Kedua Surunan Organl:asl, Tugas dan Fungrl Pasel S UPTD Peralatan mempunyai tugas melaksanakan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. 4-

BAB III

KEDITDI XAN, SUSI ttlAly ORGAIYISASI, TUGAS DA"!T FUI{GSI Baglan Kesatu Kedudukan Pa$l 4

Pasal 7

(l) Susunan organisasi UPTD Peralatan Kelas A, terdiri atas :

a.Kepala UPTD;
b.Sub Bagian Tata Usaha;
c.Jabatan Fungsional.

(2)Bagan struktur organisasi UPTD Peralataa sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 8

(1)Kepala UPTD Pera-latan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang meliputi mengendalikan, membina dan menata, menganalisa data, mengatur, mengawasi, memberdayakan, memelihara serta mematau, monitoring dan evaluasi dibidang peralatan
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi : a.mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan teknis kegiatan UPTD Peralatan;
1. b.Merumuskan sasaran pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan yang disesuaikan dengan kondisi lapangan;
2. c.mengendalikan penggunaan sarzrna dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dengan membuat daftar penggunaan sarana dan prasarala UPTD agar penggunaan sarana dan prasarana dapat terkendali dengan baik;
3. d.melaksanakan pembinaan dan penataan sarana dan prasarara Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
4. e.Menganalisa data maupun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dengan mempelajari, memahami dan meneliti kembali sehingga diperoleh masukan sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
5. f.melaksanakan pengaturan penggunaan peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk optimalisasi dalam pelaksanaan tugas;
6. g.mengawasi penggunaan peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) secara rutin untuk tertibnya penggunaan peralatan yang ada; Paral 6 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD Perlatan menyelenggarakan fungsi :
7. a.Menyediakan sarana dan prasarana di Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang berwawasan lingkungan secara berkesinambungan agar dapat berdaya guba dan berhasil guna;
8. b.Melaksanakan fasilitasi penyewaan peralatan yaitu berupa alat berat untuk pihak ketiga sebagai pemanfaatan dalam menghasilkan pemasukan keuangan atau PAD.
9. h.memberdayaan peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dengan menggunakan sesuai kebutuhan agar peralatan dapat terpelihara dengan baik;
10. i.melaksanakan inventarisasi peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dengan membuat daftar inventarisasi agar peralatan dapat terkontrol dalam penggunaannya;
11. j.melaksanakan pemeliharaan peralatan Unit Pemeliharaan Rutin dan Non Unit Pemeliharaan Rutin (UPR) dengan memperbaiki secara berkala agar peralataa dapat terpelihara dengan baik;
12. k.melaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) peralatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menjadi perbaikan selanjutnya dalam pelaksanaan tugas;
13. l.Melalsanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Sub Bagran Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas Melaksanakan kegiatan yang meliputi menyusun rencana kerja kegiatan, menginventarisasi rencana kebutuhan peralatan, melaksanakan pengelolaan anggaran, mengonsep surat, melaksanakan evaluasi dibidang tata usaha.
(2)Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertarggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Kepa.la Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
1. a.Menyusun Rencana Ke{a kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peralatan sesuai dengan prosedur yang di tentukan;
2. b.Menginventarisasi dan menyusun renc€ula kebutuhan peralatan bahan dan operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas peralatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. c.Mengendalikan Pengelolaan Anggaran, Perbendaharaan, Pembukuan dan Penyusunan l,aporan Keuangan UPID. Peralatan;
4. d.Mengonsep surat dan naskah dinas sesuai dengan aturan yang berlaku agar menghasilkan konsep surat sesaui disposisi dan petunjuk atasan;
5. e.Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tata Usaha UPTD. peralatan secara berkala ^gar tercapai sasaran kegiatan yang di harapkan;
6. f.Mengndalikan pengelolaal surat - surat keluar yang meliputi pencatatan, pengagendaan, pengiriman dan penyimpanan arsip;
7. g.Membuat laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai; -6 h.Melaksanakan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan dan kearsipan UPTD peralatan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan UPTD dapat berjalan lancar;
8. i.Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sesuai dengan kebutuhan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan pimpinan untuk kelancaran pelaksalaan tugas. BAB TV JABATAI5 FUITGSIOI{AL

Pasal 10

(l) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumtah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.

(2)Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sebagai Koordinator yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
(3)Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4)Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

TATA I(TR.'A

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pa:al 12 Kepala UPTD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila teq'adi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Pacal 13 Kepala UPTD, memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 14

Kepala Sub Bagian dan Staf wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggug jawab pada atasanya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Paaal 15 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dibantu oleh kepala satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VI

KEPAITGI(ATAN, PEIYGAITGKATAX, ESELOMSASI DAN PEMBERHEITTIAN DAL/Til JABATAN

Pasal 17

(1)Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan UPTD berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
(2)Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(3)Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IVA.
(4)Kepala Sub Bagian pada UPTD merupakan jabatan eselon IVB.
(5)Pejabat Eselon IV.a dan Eselon IV.b dilingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
(6)Formasi dan persyaratan jabatan pada UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 8 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 8 Tahun 2016