DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, BAB III SISTEMATIKA DAN ISI, BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI, BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025-2029 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b.bahwa pembangunan daerah harus dilakukan secara terarah, efektif, dan berkelanjutan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); BUPATIKONAWESELATAN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAHDAERAH TAHUN 2025-2029 PERATURANDAERAHKABUPATENKONAWESELATAN NOMOR i.j TAHUN2025 BUPATIKONAWESELATAN PROVINS! SULAWESITENGGARA SALINAN Mengingat Menimbang

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten KonaweSelatan.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpm pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati KonaweSelatan.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten KonaweSelatan.
5.Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten KonaweSelatan.
6.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten KonaweSelatan.
7.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen daerah dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9.Visi adalah rumusan mengenai keadaan/kondisi daerah yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi.
11.Arah Kebijakan adalah kerangka kerja lima tahunan yang dijabarkan menjadi per lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Tahun 2025-2029.
12.Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJMD Tahun 2025-2029 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang MEMUTUSKAN: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN da.n BUPATI KONAWE SELATAN Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

Pasal 6

( 1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

SISTEMATIKADAN ISi

Pasal 5

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang meru pakan bagian tindak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD disusun dengan sistematika meliputi:

Pasal 3

( 1) RPJMD sebagairnana dirnaksud dalam pasal 2 rneru pakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yangdi sertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selama ahun 2025-2029.

Pasal 2

Arah Kebijakan pembangunan Daerah Periode 2025-2029 dilaksanakan sesuai dengan RPJMD.

13.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat rnernpengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang. SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN Ttd. tRHAM KALENGCO BUPATI KONAWE SELATAN '

BAB II

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANDAERAH bersifat progresif.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1i NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN, PROVINS! SULAWESI TENGGARA: (4/40/2025). Ditetapkan di Andoolo pada tanggal 8 September 2025 Diundangkan di Andoolo pada tanggal, 8 September 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN Ttd. ICHSAN POROSI RPJMD Kabupaten Konawe Selatan memuat analisis kondisi umum daerah, tantangan, potensi, dan modal dasar pembangunan Kabupaten Konawe Selatan, sehingga berdasarkan analisis-analisis tersebut RPJMD Kabupaten Konawe Selatan memuat visi: "Menuju Konawe Selatan SETARA, Sehat, Cedas dan Sejahtera", dengan harapan dapat mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 - 2029 setiap lima tahun dijabarkan ke dalam RPJMD sebagai suatu dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat prioritas visi, misi, strategi, kebijakan, dan program pembangunan yang dilengkapi dengan kerangka pendanaan, pentahapan, dan indikator kinerja. RPJMD Kabupaten Konawe Selatan memiliki tujuan umum untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berdasar pada karakteristik Kabupaten Konawe Selatan, sinergis, koordinatif dan sustainable dalam pelaksanaan serta terarah menuju Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan yang Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan 5 tahun ke depan. Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang- Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta dengan memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 201 7 ten tang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. I. UMUM Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan penyusunan rencana pembangunan yang mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamm keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka perencanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan disusun dalam tahapan-tahapan baik dalam jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek. TENTANG RENCANAPEMBANGUNANJANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWESELATAN NOMOR LJ TAHUN 2025 .. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN NOMOR 3

Pasal 1

Cukupjelas

Pasal 2

Cukupjelas

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014