DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA; PENGELOLAAN KEGIATAN; PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI SWAKELOLA; PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA; PENGAWASAN DAN SANKSI; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu adanya pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495); Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES)
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES)
13.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4.Camat adalah Perangkat Daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
5.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
9.Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa;
10.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKDes) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
11.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa; Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES)
14.Lembaga Pemberdayaan Masayarakat Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat;
15.Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan dengan cara Swakelola maupun melalui Penyedia Barang/Jasa;
16.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa;
17.Swakelola adalah kegiatan pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan;
18.Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut disebut TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk melaksanakan pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan dana APBDesa.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah agar Pengadaan Barang/Jasa dilakuakan sesuai dengan tata kelola yang baik dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa;
(2)Pengaturan tata cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pengadaan barang/jasa melalui swakelola;
2. b.Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa.
(3)Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang pembiayaannya bersumber dari APBDesa, tidak termasuk dalam ruang lingkup dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES)

BAB III

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 5

(1)Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara swakelola;
(2)Pengadaan swakelola sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan dengan cara :
1. a.Memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat;
2. b.Gotong royong dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat;
3. c.Memperluas kesempatan kerja; dan
4. d.Pemberdayaan masyarakat setempat.

Pasal 6

(1)Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu;
(2)Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/lokasi usaha dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
(3)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), Penyedia Barang/Jasa untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyediakan tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan.

Pasal 7

Prinsip Pengadaan Barang/Jasa di desa adalah sebagai berikut :

a.Efisien yaitu pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
b.Efektif yaitu pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar- besarnya;
c.Transparan yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan penyedia barang/jasa yang berminat;
d.Pemberdayaan masyarakat yaitu pengadaan barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat untuk dapat mengelola pembangunan desa menuju kemandirian masyarakat;
e.Gotong rotong yaitu penyediaan tenaga kerja secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
f.Akuntabel yaitu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES)

Pasal 8

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/Jasa harus mematuhi Etika sebagai berikut :

a.Bertanggungjawab;
b.Mencegah kebocoran dan pemborosan keuangan desa; serta
c.Patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

PENGELOLAAN KEGIATAN

Pasal 9

(1)Untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dibentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK);
(2)TPK adalah Tim yang dibentuk melalui musyawarah dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan keputusan Kepala Desa;
(3)TPK sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM);
(4)Unsur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah Kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala seksi lainnya yang memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
(5)Unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM) sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah ketua/anggota LPM, yang secara hirarkis aktif dan memiliki Kompetensi di bidangnya;
(6)TPK ditetapkan sesuai kebutuhan yang terdiri atas:
1. a.Ketua, berasal dari kepala Seksi Pembangunan dan/atau Kepala seksi lainnya;
2. b.Sekretaris, berasal dari unsur LPM;
3. c.1 (satu) orang anggota berasal dari unsur Perangkat Desa dan/atau dari unsur LPM.
(7)Untuk ditetapkan sebagai pengurus TPK, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Memiliki integritas, disiplin dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. b.Mampu mengambil keputusan, serta tidak pernah terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme;
3. c.Menandatangani pakta Integritas;
4. d.Tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa dalam struktur Pemerintah Desa;
5. e.Memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaan.

Pasal 10

1) Pemerintah Desa menyediakan biaya operasional kepada Tim Pengelola Kegiatan (TPK); Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa (BPM Dan PEMDES) 2) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan untuk kegiatan pengadaan barang/jasa diatas nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); 3) Besaran biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan untuk setiap kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (2) sebesar 4 % (empat Perseratus) dari nilai kegiatan dalam APBDesa; 4) Biaya operasional Tim Pengelola Kegiatan digunakan untuk :

a.Biaya desain dan RAB maksimal 25 % dari Biaya Operasional;
b.Biaya ATK dan Penggandaan/cetak;
c.Biaya makan/minum rapat;
d.Biaya Transportasi;
e.Honorarium pengurus TPK;
f.Biaya Prasasti. 5) Besaran honorarium pengurus TPK diatur dan ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa; 6) Biaya makan/minum rapat dan biaya transportasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c dan huruf d diatas, mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…