DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, asas tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan bantuan hukum, hak dan kewajiban, persyaratan, tata cara dan tata kerja pemberian bantuan hukum, larangan, pendanaan, sanksi administratif dan ketentuan pidana. Terdapat penjelasan dalam Perda ini

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini,yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
2.Pemerintahan Daerah Adalah Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan;
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima hukum;
6.Pemberi bantuan hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok masyarakat yang tidak mampu dan berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Konawe Selatan yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
9.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
10.Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;

BAB II

ASAS TU.'UAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas :

a.Keadilan;
b.Persamaan Kedudukan di dalam hukum;
c.Keterbukaan;
d.Efisiensi;
e.Efektifitas; dan
f.Akuntabilitas;

Pasal 3

Penyelenggaran Bantuan Hukum bertujuan untuk :

a.Menjamin pemenuhan hak bagi penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan ;
b.Mewujudkan hak konstitusional warga Negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.Menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
d.Terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

BAB III

RUAITG LIITGKIIP

Pasal 4

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi masalah hukum
(3)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjatankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau/ melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan hukum.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok masyarakat tidak mampu secara ekonomi yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. {2} Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan. BAB TV PEIIYELENGGARAN BANTUAIT HI'KTIITI

Pasal 6

(1)Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
(2)Pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum di selenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. a.Berbadan hukum;
2. b.Terakreditasi;
3. c.Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.Memiliki pengurus;
5. e.Memiliki program bantuan hukum;
6. f.Telah memiliki Legalitas Formal sebagai Pengacara Praktek;
7. g.Memiliki perjanjian keda sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan itikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai dengan standar bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan l,embaga bantuan hukum y a-rtg memenuhi ketentuan perundang-undarrgan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penunjukan lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dan tata cara kerjasarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAIT DAN KEITA,iIIBAIT

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum berhak :

a.Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai danlatau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht), selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
b.Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik advokat;
c.Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Penerima bantuan hukum wajib :

a.Menyampaikan bukti, informasi, danlatau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum; dan
b.Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum;

Pasal 11

Pemberi bantuan hukum berhak:

a.Melakukan pelayanan bantuan hukum;
b.Menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah;
c.Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya di dalam sidang pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ;
d.Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah daerah maupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
e.Mendapatkan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan selama menjalankan pemberian bantuan hukum.

Pasal 12

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk:

a.Melaporkan kepada Bupati dan DPRD tentang program bantuan hukum yang perkaranya akan, sedang dan telah ditangani;
b.Melaporkan setiap penggunaan Anggaran Daerah yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah;
c.Menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang; dan
d.Memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai perkaranya selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap {inkracht).

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…