DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 119

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB V RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN BAB VII ARAHAN PEMANFAATAN RUANG BAB VIII KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG BAB IX KELEMBAGAAN BAB X HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG BAB XI PENYIDIKAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antarsektor, antarwilayah, dan antarpelaku dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan telah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013-2033;

c.bahwa dalam upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (5) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
2. 3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. 4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
10. 11.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
4.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Ruang adalah wadah yang meliputi daratan, ruang laut, dan ruang udara termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
6.Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7.Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
8.Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
9.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10.Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
14.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
15.Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
16.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa.
17.Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18.Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumberdaya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau- pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
19.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
20.Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
21.Daerah Irigasi selanjutnya disebut D.I. adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
22.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
23.Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.
24.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
25.Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
26.Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kabupaten.
27.Dampak Penting Cakupan Luas dan Strategis selanjutnya disingkat DPCLS adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan berkaitan dengan prinsip dasar pembangunan berkelanjutan suatu wilayah, kebijakan, rencana dan/atau program.
28.Ruang terbuka hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
29.Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
30.Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
31.Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
32.Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
33.Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
34.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan nasional ke dalam struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.
35.Rencana Detail Tata Ruang kabupaten yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
36.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah kabupaten, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
37.Masyarakat adalah orang, perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
38.Peran masyarakat adalah partisipatisi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 2

(1)Ruang lingkup wilayah administrasi dari RTRW Kabupaten mencakup daerah yang meliputi 25 (dua puluh lima) kecamatan terdiri atas:
1. a.Kecamatan Andoolo;
2. b.Kecamatan Andoolo Barat;
3. c.Kecamatan Angata;
4. d.Kecamatan Baito;
5. e.Kecamatan Basala;
6. f.Kecamatan Benua;
7. g.Kecamatan Buke;
8. h.Kecamatan Kolono;
9. i.Kecamatan Kolono Timur;
10. j.Kecamatan Konda
11. k.Kecamatan Laeya;
12. l.Kecamatan Lainea;
13. m.Kecamatan Lalembuu;
14. n.Kecamatan Landono;
15. o.Kecamatan Laonti;
16. p.Kecamatan Moramo;
17. q.Kecamatan Moramo Utara;
18. r.Kecamatan Mowila;
19. s.Kecamatan Palangga;
20. t.Kecamatan Palangga Selatan;
21. u.Kecamatan Ranomeeto;
22. v.Kecamatan Ranomeeto Barat;
23. w.Kecamatan Sabulakoa;
24. x.Kecamatan Tinanggea dan
25. y.Kecamatan Wolasi.
(2)Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki posisi geografis diantara 4022'34,734" Lintang Selatan dan 4019'24,144" Lintang Selatan, dan diantara 121052'57,537” Bujur Timur dan 122054'24,950” Bujur Timur.
(3)Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas- batas wilayah:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Konawe dan Kota Kendari;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Selat Wawonii dan Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Selat Tiworo, Selat Buton, Kabupaten Muna dan Kabupaten Buton Utara; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Timur dan Kabupaten Bombana.
(4)Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai luas wilayah daratan sebesar kurang lebih 423.234 (empat ratus dua puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh empat) hektar.

Pasal 3

Lingkup substansi dari RTRW Kabupaten Konawe Selatan terdiri atas:

a.tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b.rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
c.rencana pola ruang wilayah kabupaten;
d.penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
e.arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan
f.ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Pasal 4

Tujuan penataan ruang daerah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, maju, mandiri dan lestari dengan berbasis pada sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan industri.

Pasal 5

Kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan penataan ruang daerah terdiri atas:

a.penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pelayanan dasar masyarakat;
b.pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung kawasan berbasis pertanian, kawasan berbasis perikanan budidaya, dan kota terpadu mandiri;
c.peningkatan sistem jaringan energi dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
d.pengembangan wilayah berbasis pertanian, dan perikanan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan;
e.pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis;
f.pengembangan kawasan pariwisata yang mendukung sektor pertanian, dan perikanan;
g.pengembangan kawasan kota terpadu mandiri berbasis potensi wilayah;
h.penataan kawasan pertambangan dan industri yang berbasis lingkungan;
i.peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
j.pengendalian dan penataan kawasan lindung secara ketat dengan memperhatikan aspek lingkungan;
k.pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumberdaya alam; dan
l.penataan wilayah mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana.

Pasal 6

(1)Strategi dalam mewujudkan penataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan sistem perkotaan yang menunjang sistem pemasaran hasil pertanian, perikanan dan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.menetapkan simpul hierarki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. b.memantapkan fungsi simpul-simpul wilayah;
3. c.memantapkan keterkaitan antar simpul-simpul wilayah dan interaksi antara simpul wilayah dengan kawasan perdesaan sebagai kawasan pendukung.
(2)Strategi dalam mewujudkan pengembangan infrastruktur wilayah yang mendukung kawasan berbasis pertanian, kawasan berbasis perikanan budidaya, dan kota terpadu mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara;
2. b.mengembangkan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
3. c.meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumberdaya air; dan
4. d.mengembangkan sarana dan prasarana guna mendukung pengembangan dan aksesibilitas ke kota berbasis pertanian, kota berbasis perikanan budidaya, dan kota terpadu mandiri.
(3)Strategi dalam peningkatan sistem jaringan energi dalam rangka kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:
1. a.optimalisasi tingkat pelayanan energi meliputi perluasan jaringan energi, pengembangan sumberdaya energi, pengembangan jaringan energi baru, peningkatan infrastruktur pendukung, penambahan dan perbaikan sistem jaringan energi, dan peningkatan serta optimalisasi pelayanan energi;
2. b.perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa meliputi peningkatan jaringan listrik pada wilayah pelosok, pengembangan sistem jaringan energi baru melalui mikrohidro;
3. c.peningkatan kapasitas dan pelayanan melalui pengembangan sumber listrik, peningkatan kapasitas listrik, peningkatan efisiensi pemakaian listrik dan pengembangan sumber energi terbarukan; dan
4. d.meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi baru terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik.
(4)Strategi dalam mewujudkan pengembangan wilayah berbasis pertanian, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.menetapkan dan mengembangkan kawasan berbasis pertanian, dan kawasan berbasis perikanan budidaya;
2. b.meningkatkan infrastruktur penunjang kawasan berbasis pertanian, dan perikanan budidaya;
3. c.meningkatkan kelembagaan pengelolaan kawasan berbasis pertanian, dan perikanan budidaya;
4. d.menetapkan kawasan pertanian potensial dan pertanian pangan berkelanjutan;
5. e.mengoptimalkan produktifitas kawasan pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering;
6. f.melakukan perlindungan terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
7. g.meningkatkan kelestarian sumberdaya laut.
(5)Strategi dalam mewujudkan pengembangan kawasan budidaya dengan menumbuhkan kearifan lokal dan memperhatikan aspek ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
1. a.mengendalikan pengelolaan kawasan hutan produksi;
2. b.mengembangkan usaha pertanian dalam arti luas secara terpadu;
3. c.mengembangkan usaha pertambangan yang berbasis lingkungan;
4. d.mengembangkan dan memberdayakan industri besar, industri kecil dan menengah;
5. e.mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa;
6. f.mengembangkan kawasan permukiman; dan
7. g.pendayagunaan tanah terlantar.
(6)Strategi pengembangan kawasan pariwisata dalam mendukung sektor pertanian, dan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, terdiri atas:
1. a.mengembangkan infrastruktur kawasan pariwisata berbasis pertanian, dan perikanan;
2. b.meningkatkan promosi sektor pariwisata dengan menjadikan daerah sebagai tujuan pariwisata daerah; dan
3. c.melibatkan masyarakat lokal dalam mengembangkan sektor pariwisata.
(7)Strategi dalam mewujudkan pengembangan kawasan kota terpadu mandiri berbasis potensi wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, terdiri atas:
1. a.mengembangkan kawasan kota terpadu mandiri;
2. b.mensinergikan program pembangunan kota terpadu mandiri dengan pihak-pihak terkait berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan kewenangan; dan
3. c.mengembangkan kawasan kota terpadu mandiri secara terintegrasi.
(8)Strategi dalam mewujudkan penataan kawasan pertambangan yang berbasis lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
1. a.melaksanakan penataan dan mengalokasikan kawasan pertambangan;
2. b.mengembangkan pusat industri pertambangan sebagai suatu kawasan pertambangan dan pengolahan bahan tambang secara terpadu;
3. c.mengembangkan sarana dan prasarana pendukung guna menunjang aksesibilitas pusat kawasan industri pertambangan dengan usaha ekonomi pada wilayah sekitar;
4. d.mengintegrasikan usaha-usaha untuk mendukung pengembangan pusat industri pertambangan dengan usaha- usaha ekonomi masyarakat sekitar;
5. e.mengembangkan sistem pengelolaan lingkungan secara preventif maupun kuratif sebelum dan sesudah eksplorasi bahan tambang dan limbah pabrik pengolahan;
6. f.mengembalikan rona awal melalui pengembangan kawasan hutan, atau kawasan budidaya seperti tanaman jarak atau tanaman yang berfungsi merehabilitasi lahan pada area bekas penambangan;
7. g.meningkatkan nilai ekonomis hasil pertambangan melalui pengolahan hasil tambang;
8. h.mencegah galian liar terutama pada kawasan yang membahayakan lingkungan;
9. i.pada kawasan tambang bernilai ekonomis tinggi yang berada pada kawasan lindung atau permukiman, kegiatan penambangan yang akan dilakukan harus melakukan kajian kelayakan ekologis dan lingkungan, ekonomis dan sosial; dan
10. j.mengelola lingkungan kawasan pertambangan.
(9)Strategi dalam peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri atas:
1. a.mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
2. b.mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar aset-aset pertahanan dan keamanan;
3. c.mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar aset-aset pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
4. d.turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.
(10)Strategi dalam pengendalian dan penataan kawasan lindung secara ketat dengan memperhatikan aspek lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas:
1. a.mengembangkan fungsi pada kawasan yang mengalami kerusakan melalui penanganan secara teknis dan vegetative;
2. b.mempertahankan kawasan resapan air;
3. c.meningkatkan peran serta masyarakat sekitar kawasan untuk ikut serta dalam pelestarian kawasan lindung;
4. d.melestarikan kawasan yang termasuk sekitar daerah aliran sungai dengan pengembangan hutan atau perkebunan tanaman keras; dan
5. e.meningkatkan kesadaran akan lingkungan melalui pendidikan, pariwisata, penelitian dan kerjasama pengelolaan kawasan.
(11)Strategi dalam mewujudkan pengelolaan wilayah yang memperhatikan daya dukung lahan, daya tampung kawasan dan aspek konservasi sumberdaya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, terdiri atas:
1. a.mempertahankan luasan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung;
2. b.mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan lindung bantaran sungai, ruang evakuasi bencana alam dan kawasan perlindungan bawahan; dan
3. c.melestarikan sumber air dan mengembangkan sistem cadangan air untuk musim kemarau.
(12)Strategi dalam penataan wilayah mitigasi bencana dalam mengurangi resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, terdiri atas:
1. a.mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas bagi masyarakat;
2. b.membangun sarana dan prasarana sistem peringatan dini serta berbagai fasilitas untuk perlindungan dan penyelamatan apabila terjadi bencana alam;
3. c.memulihkan dan meningkatkan kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan dan perindustrian;
4. d.membangun daerah penyangga sesuai dengan karakter pantai;
5. e.melakukan pembenahan wilayah rawan bencana;
6. f.merehabilitasi tanah yang rawan longsor;
7. g.mengamankan fungsi kawasan hutan;
8. h.rehabilitasi sumber air;
9. i.membangun sistem peringatan dini secara terintegrasi;
10. j.meningkatkan kepedulian masyarakat dalam mengatasi bencana; dan
11. k.melibatkan masyarakat dalam pembangunan bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 7

(1)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten di daerah terdiri atas:
1. a.sistem perkotaan; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana struktur ruang wilayah kabupaten digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Sistem perkotaan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.PKL;
2. b.PPK; dan
3. c.PPL.
(2)PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat pada kawasan Andoolo.
(3)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Konda di Kecamatan Konda;
2. b.Tinanggea di Kecamatan Tinanggea;
3. c.Kolono di Kecamatan Kolono;
4. d.Atari Jaya di Kecamatan Lalembuu;
5. e.Punggaluku di Kecamatan Laeya;
6. f.Ranomeeto di Kecamatan Ranomeeto;
7. g.Mowila di Kecamatan Mowila;
8. h.Lapuko di Kecamatan Moramo;
9. i.Palangga di Kecamatan Palangga;
10. j.Tumbu-tumbu Jaya di Kecamatan Kolono Timur; dan
11. k.Motaha di Kecamatan Angata.
(4)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.Baito di Kecamatan Baito;
2. b.Ulu Sawa di Kecamatan Laonti;
3. c.Basala di Kecamatan Basala;
4. d.Benua Utama di Kecamatan Benua;
5. e.Buke di Kecamatan Buke;
6. f.Wolasi di Kecamatan Wolasi;
7. g.Amondo di Kecamatan Palangga Selatan;
8. h.Lalowaru di Kecamatan Moramo Utara;
9. i.Pamandati di Kecamatan Lainea;
10. j.Lameuru di Kecamatan Ranomeeto Barat;
11. k.Landono di Kecamatan Landono;
12. l.Anese di Kecamatan Andoolo Barat; dan
13. m.Sabulakoa di Kecamatan Sabulakoa.
(5)PPK Konda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, didorong pengembangannya menjadi PKL.
(6)Rincian sistem perkotaan di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri atas:
1. a.sistem jaringan transportasi darat;
2. b.sistem jaringan transportasi laut; dan
3. c.sistem jaringan transportasi udara.
(2)Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.sistem jaringan jalan terdiri atas:
  1. 1.jaringan jalan nasional yang ada di wilayah kabupaten terdiri atas: a) jaringan jalan arteri primer yaitu ruas jalan batas Kota Kendari – Bandar Udara Haluoleo; dan b) jaringan jalan kolektor primer satu meliputi ruas jalan batas Kabupaten Bombana/Kabupaten Konawe Selatan – Tinanggea, Tinanggea – Simpang 3 Torobulu, Torobulu/Dermaga – Ambesea, Ambesea – Lainea, Lainea – Awunio, Awunio – Lapuko, Lapuko – Batas Kabupaten Konawe Selatan/Kota Kendari, dan ruas jalan Awunio – Amolengu,
  2. 2.jaringan jalan provinsi yang ada di wilayah kabupaten terdiri atas: a) jaringan jalan kolektor primer dua meliputi ruas jalan Ambesea – Punggaluku, Punggaluku – Alangga, Alangga – Tinanggea, Batas Kota Kendari/Kabupaten Konawe Selatan – Punggaluku, Motaha – Alangga, Motaha – Lambuya, Ambaipua – Motaha, dan ruas jalan Batas Kabupaten Kolaka Timur/Kabupaten Konawe Selatan – Lapoa; dan b) jaringan jalan kolektor primer tiga meliputi ruas jalan Batas Kabupaten Konawe/Kabupaten Konawe Selatan (Andepali) – Ambaipua,
  3. 3.jaringan jalan yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu jaringan jalan kolektor primer empat meliputi ruas jalan Anese – Andoolo Utama, Lalonggombu – Anggokoti, Andoolo Utama – Buke, Anese – Kapu Wila, Alangga – Tolihe, Alangga – Buke, Alangga – Amasara, Potoro – Amasara, Amasara – Buke, Mate Upe – Punggawukawu, Ulu Lakara – Palangga, Palangga – Baito, Baito – Ahuangguluri, Onembute – Alakaya, Sanggi-Sanggi – Kiaeya, Anggondara – Waworaha, Koeono – Waturapa, Mondoe – Anggondara, Puuwewu – Benua, Benua Indah – Basala, Puunangga – Kapuwila, Puunangga – Sumber Jaya (Batas Kabupaten), Lapoa – Puunangga, Meronga Raya – Lapoa Indah, Lalobao – Mateupe, Lanowulu – Atari Jaya, Lalonggasu – Bumi Raya, Matabubu – Polewali, Polewali – Bangun Jaya, Punggaluku – Lambakara, Pamandati – Pangan Jaya, Anduna – Ambolodangge, Rambu-Rambu – Punggaluku, Wonua Sangia – Sabulakoa, Mowila – Tetenggabo (batas kabupaten), Wuura – Lamebara, Teteasa – Lamebara, Toluwonua – Mulya Sari, Mowila – Baito, Laikaaha – Laikaaha (batas kabupaten), Lamoen – UPT Sanggula, Ambaipua – Batas kabupaten, Boro-Boro – Lameuru, Amoito – Lameuru, Amoito Siama – Jati Bali, Kota Bangun – Puosu Jaya, Konda – Alebo, Wolasi – Amoito Jaya, Puosu Jaya – Lalowiu, Puosu Jaya – Amohola (batas kabupaten), Bandar Udara – Lamomea, Sanggula – Tanea, Ranooha – Konda I, Pudaria – Sumber Sari, Lapuko – Pelabuhan, Tanjung Tiram – Pelabuhan, Lakomea – Tambosupa, Lalowaru – Lalowaru, Ulu Sawa – Pelabuhan, Ulu Sawa – Sangi-Sangi, Lapuko – Tambolosu, Tambolosu – Laonti, Palangga – Sanggi- Sanggi, Palangga – Palangga, Palangga – Wawonggura, Wawonggura – Kiaea, Lalobao – Lalobao, Onembute – Eewa, Mekarsari – Wawouru, Lalonggasu – Lapoa, Lapoa – Lapoa (Bendungan), Tinanggea – Tinanggea, Moolo Indah – Watumelewe, Benua Indah – Kosambi, Basala – Epeesi, Basala – Iwoi Mendoro (batas kabupaten), Basala – Kapuwila, Basala - Lambandia, Tete Inea - Tete Inea (Bendungan), Patuho Jaya – Tete Inea (Bendungan), Torobulu – Wonua Kongga, Teteasa – Kosambi, Lamooso – Teteasa, Landabaro – Lamoeri, Ranowila – Ranowila (Pemancar), Tiraosu – Torodalle, Asaria – Laikandonga, Onewila – Onewila (Radar TNI AU), Ranomeeto – Konda I, Ambololi – Pombulaa, Sumber Sari – Ulu Sena, Amohola – Ranowila, Wolasi – Ranowila, Lainea – Matabubu, Punggaluku – BLK, Aepodu – Aepodu, Anggokoti – Kosambi, Horodopi – Benua Indah, Benua Utama – Awalo Jaya, Buke – Pelandia, Buke - Adayu Indah, Lapoa – Asingi, Lapoa – Lapoa, Puunangga – Puunangga, Bekenggasu – Tirta Martani, Wunduwatu – Mataiwoi, Lamebara – Lamebara, Aopa – Mataiwoi, Wawatu – Wawatu, Lamomea – Lamomea, Potoro – Kiaea, Anggokoti – Adayu Indah, Sumber Sari - Bisikori, Tirtamartani – Kosambi dan ruas jalan Andoolo Utama – Tirta Martani;
  4. 4.jalan desa meliputi ruas jalan Konda Satu – Onewila, Puosu Jaya – Laikaaha, Jaring Jalan Desa Puosu Jaya, Puosu Jaya – Langgea, Jaring Jalan Desa Lamomea, Konda – Morome, Jaring Jalan Desa Alebo, Jaring Jalan Desa Morome, Alebo – Lambusa, Lebo Jaya – Wonua Raya, Lambusa – Pombulaa Jaya, Jaring Jalan Desa Pombulaa Jaya, Jaring Jalan Desa Ambololi, Tanea – Masagena, Jaring Jalan Desa Tanea, Jaring Jalan Desa Cialam Jaya, Jaring Jalan Desa Masagena, Masagena - Amohalo, Jaring Jalan Desa Lawoila, Jaring Jalan Desa Wonua Raya, Jaring Jalan Desa Lambusa, Jating Jalan Desa Lebo Jaya, Jaring Jalan Desa Konda, Jaring Jalan Desa Lalowaru, Jaring Jalan Desa Tanjung Tiram, Jaring Jalan Desa Wawatu, Jaring Jalan Desa Sanggula, Jaring Jalan Desa Lambuela, Amohola – Tambosupa, Jaring Jalan Desa Margacinta, Margacinta – Bakutaru, Margacinta – Lakomea, Moramo – Mario Jaya, Jaring Jalan Moramo, Jaring Jalan Mario Jaya, Jaring Jalan Desa Lapuko, Puudaria Jaya – Watuporamba, Puudaria Jaya – Sumber Sari, Sumber Sari – Bisikori, Jaring Jalan Desa Sumber Sari, Wonua Raya – Ulu Sena, Jaring Jalan Desa Ulu Sena, Lapuko – Tambolosu, Jaring Jalan Lawisata, Batu Jaya – Namu, Langgapulu – Batu Jaya, Jaring Jalan Desa Rumba-Rumba, Jaring Jalan Desa Batu Putih, Batu Putih – Ngapawali, Jaring Jalan Desa Tumbu-Tumbu, Rambu Rambu – Lambangi, Jaring Jalan Desa Lambangi, Jaring Jalan Desa Rambu Rambu, Lamapu – Sarandua, Jaring Jalan Kelurahan Kolono, Jaring Jalan Desa Wawoosu, Jaring Jalan Desa Langgowala, Jaring Jalan Desa Andinete, Waworano – Matandahi, Jaring Jalan Desa Tiraosu, Jaring Jalan Desa Wawoosu Jaya, Jaring Jalan Desa Bangun Jaya, Jaring Jalan Desa Polewali, Jaring Jalan Desa Ngapa Jaya, Jaring Jalan Desa Molinese, Jaring Jalan Desa Pamandati, Jaring Jalan Desa Pangan Jaya, Pangan Jaya – Watumeeto, Jaring Jalan Desa Watumeeto, Jaring Jalan Desa Aoreo, Jaring Jalan Desa Lalonggombu, Jaring Jalan Desa Laeya, Ambesea – Anggoroboti, Jaring Jalan Desa Ambesea, Jaring Jalan Desa Labokeo, Torobulu – Wonua Kongga, Jaring Jalan Desa Wonua Kongga, Torobulu – Mondoe, Jaring Jalan Desa Torobulu, Jaring Jalan Desa Ambolodangge, Kelurahan Punggaluku – Ambolodangge, Jaring Jalan Kelurahan Punggaluku, Jaring Jalan Desa Lamong Jaya, Jaring Jalan Desa Lerepako, Jaring Jalan Desa Rambu Rambu, Rambu Rambu – Ombu Ombu Jaya, Jaring Jalan Desa Ombu Ombu Jaya, Jaring Jalan Desa Aepodu, Kelurahan Punggaluku – Lamong Jaya, Jaring Jalan Desa Wawo Wonua, Wawo Wonua – Mondoe, Jaring Jalan Desa Parasi, Jaring Jalan Desa Watumbohoti, Jaring Jalan Desa Amondo, Lalowua – Waturapa, Jaring Jalan Desa Ulukara, Ulu Lakara – Matandahi, Jaring Jalan Desa Matandahi, Alakaya – Aosole, Jaring Jalan Desa Aosole, Aosole – Waworaha, Anggondara – Aosole, Jaring Jalan Desa Waworaha, Jaring Jalan Desa Kapujaya, Anggondara – Waworaha, Kapujaya – Anggondara, Jaring Jalan Desa Onembute, Jaring Jalan Desa Mekarsari, Jaring Jalan Desa Wawouru, Anggondara – Mekarsari, Onembute – Wawouru, Jaring Jalan Desa Wawonggura, Jaring Jalan Kelurahan Palangga, Jaring Jalan Desa Wonua Morini, Wonua Morini – Sangi Sangi, Lalowatu – Bumi Raya, Jaring Jalan Kelurahan Potoro, Jaring Jalan Desa Bumi Raya, Bumi Raya – Mataiwoi, Jaring Jalan Desa Mataiwoi, Bumi Raya – Wanduwatu, Jaring Jalan Desa Wunduwatu, Andoolo – Punggapu Indah, Jaring Jalan Kelurahan Andoolo, Jaring Jalan Desa Alangga, Alangga – Ataku, Jaring Jalan Desa Alengge Agu, Jaring Jalan Desa Ataku, Alangga – Matabubu, Jaring Jalan Desa Lalonggombu Andoolo, Alangga – Tinanggea, Motaha – Alangga, Punggaluku – Alangga, Andoolo – Buke, Jaring Jalan Desa Bima Maroa, Jaring Jalan Papawu, Jaringan Jalan Desa Anese, Jaringan Jalan Desa Bekenggasu, Jaringan Jalan Desa Lapoa Indah, Jaringan Jalan Desa Mateupe, Jaringan Jalan Desa Watumokala, Jaringan Jalan Desa Wawobende Andoolo Barat, Puundoho – Lapoa Indah, Wawobende – Lapoa Indah, Lalembuu – Andoolo Barat, Bima Maroa – Suka Mukti, Buke – Baito, Lalowatu – Bumi Raya, Aopa – Puulipu, Jaringan Jalan Desa Lamoeri, Jaringan Jalan Desa Puunggoni, Jaringan Jalan Desa Puuroe, Jaringan Jalan Desa Sandarsih Jaya, Jaringan Jalan Desa Teteasa, Lamoen – Motaha, Lamooso – Sandarsih, Landabaro – Lamoeri, Jaring Jalan Desa Simbangu, Angata – Benua, Mowila – Angata, Jaring Jalan Desa Bungin, Jaring Jalan Desa Lapulu, Jaring Jalan Desa Wadonggo, Jaring Jalan Desa Watumelewe, Jaring Jalan Desa Moolo Indah, Wundumbolo – Telutu Jaya – Lapoa, Jaring Jalan Desa Akuni, Jaring Jalan Desa Tatangge, Jaring Jalan Desa Lanowulu, Jaring Jalan Desa Rapea, Jaring Jalan Desa Telutu Jaya, Jaring Jalan Desa Ngapaaha, Jaring Jalan Desa Bomba-Bomba, Jaring Jalan Desa Lapoa, Bomba-Bomba – Wundumbolo, Jaring Jalan Desa Tinanggea, Wadonggo – Matambawi, Tinanggea – Rapea, Tatangge – Lanowulu, Roraya – Atari Jaya, Lalembuu – Tinanggea, Alengge Agung – Amasara, Baito – Mowila, Jaringan Jalan Desa Ahuangguluri, Jaringan Jalan Desa Amasara, Jaringan Jalan Desa Baito, Jaringan Jalan Desa Matabubu, Jaringan Jalan Desa Mekar Jaya, Jaringan Jalan Desa Sambahule, Jaringan Jalan Desa Tolihe, Jaringan Jalan Desa Wonua Raya, Mekar Jaya – Ahuangguluri, Tolihe – Matabubu, Baito – Buke, Basala – Lalembuu, Jaringan Jalan Desa Epeesi, Jaringan Jalan Desa Iwoi Mendoro, Jaringan Jalan Desa Lambandia, Jaringan Jalan Desa Lere, Jaringan Jalan Desa Lipumasagena, Jaringan Jalan Desa Teporombua, Jaringan Jalan Desa Tombekuku, Jaring Jalan Desa Polo-Pololi, Jaringan Jalan Ibukota Kecamatan Basala, Teporombua – Epeesi, Jaring Jalan Desa Puwehuko, Jaringan Jalan Desa Benua Utama, Jaringan Jalan Desa Horodopi, Jaringan Jalan Desa Palowewu, Jaringan Jalan Desa Tapundoi, Jaringan Jalan Desa Tetehaka, Jaringan Jalan Desa Uelawa, Jaringan Jalan Desa Waworaha, Wawondiku – Puosu, Buke – Benua, Jaring Jalan Desa Lalonggombu, Asembu Mulya – Ranooha Lestari, Awalo – Tirta Martani, Buke – Rahamendaa, Jaring Jalan Desa Adaka Jaya, Jaringan Jalan Desa Adayu Indah, Jaringan Jalan Desa Andoolo Utama, Jaringan Jalan Desa Asembu Mulya, Jaringan Jalan Desa Awalo, Jaringan Jalan Desa Buke, Jaringan Jalan Desa Kosambi, Jaringan Jalan Desa Puudaria Jaya, Jaringan Jalan Desa Rahamenda, Jaringan Jalan Desa Ranooha Lestari, Jaringan Jalan Desa Silea Jaya, Jaringan Jalan Desa Tetenggolasi, Jaringan Jalan Desa Tirta Martani, Jaringan Jalan Desa Wulele, Silea Jaya – Tetenggolasi, Wonua Maroa – Wulele, Puosu Jaya – Langgea, Jaring Jalan Desa Masagena, Torobulu – Mondoe, Basala – Lalembuu, Jaringan Jalan Desa Kapuwila, Jaringan Jalan Desa Lambandia, Jaringan Jalan Desa Lalembuu Jaya, Jaringan Jalan Desa Lambodi Jaya, Jaringan Jalan Desa Mokupa Jaya, Jaringan Jalan Desa Mondoke, Jaringan Jalan Desa Moreo, Jaringan Jalan Desa Padaleu, Jaringan Jalan Desa Potuho Jaya, Jaringan Jalan Desa Suka Mukti, Jaringan Jalan Desa Sumber Jaya, Jaringan Jalan Desa Teteinea, Jaringan Jalan Desa Tombeleu, Meronga Raya – Lalembuu Jaya, Moreo – Meronga Raya, Padaleu – Lambodi Jaya, Puunangga – Atari Indah, Jaring Jalan Desa Atari Jaya, Jaring Jalan Desa Atari Indah, Jaringan Jalan Desa Arongo, Jaringan Jalan Desa Lalonggapu, Jaringan Jalan Desa Morini Mulya, Jaringan Jalan Desa Tridana Mulya, Jaringan Jalan Desa Wata Benua, Batu Jaya – Namu, Jaring Jalan Desa Lawisata, Langgapulu – Batu Jaya, Jaringan Jalan Desa Kondoano, Jaringan Jalan Desa Lalosingi, Jaringan Jalan Desa Lamolori, Jaringan Jalan Desa Mataiwoi, Jaringan Jalan Desa Monapa, Jaringan Jalan Desa Mulyasari, Jaringan Jalan Desa Pudahoa, Jaringan Jalan Desa Punggulahi, Jaringan Jalan Desa Puwehuko, Jaringan Jalan Desa Rakawuta, Jaringan Jalan Desa Rano Aopa, Jaringan Jalan Desa Ranombayasa, Jaringan Jalan Desa Tirawuta, Jaringan Jalan Desa Toluwonua, Jaringan Jalan Desa Wonua Monapa, Jaringan Jalan Desa Wonua Sari, Jaringan Jalan Desa Wonuakongga, Mulyasari – Puwehuko, Wonua Monapa – Lalosingi, Puwehuko – Monapa, Jaring Jalan Desa Matandahi, Jaringan Jalan Amoito Siama, Jaringan Jalan Desa Kota Bangun, Jaringan Jalan Desa Laikaaha, Jaringan Jalan Desa Langgea, Jaringan Jalan Desa Onewila, Jaringan Jalan Desa Rambu Rambu, Jaringan Jalan Kelurahan Ranomeeto, Jaring Jalan Desa Ambaipua, Jaring Jalan Desa Ranooha, Jaringan Jalan Desa Jati Bali, Jaringan Jalan Desa Opaasi, Jaringan Jalan Desa Tunduno, Amoito – Jati Bali, Jaringan Jalan Desa Sindang Kasih, Ranomeeto – Ranomeeto Barat, Konda – Kota Bangun, Abenggi – Asaria, Jaring Jalan Desa Landono II, Jaringan Jalan Desa Abenggi, Jaringan Jalan Desa Asaria, Jaringan Jalan Desa Koronua, Jaringan Jalan Desa Tulumbinga, Jaringan Jalan Desa Wawobende, Jaringan Jalan Desa Wonua Morini, Tulumbinga – Wonua Morini, Ranomeeto Barat – Sabulakoa, Ambesinauwi – Aunupe, Jaring Jalan Desa Ranowila, Jaring Jalan Desa Wolasi, Wolasi – Ranowila, dan Jaring Jalan Desa Aunupe;
  5. 5.terminal penumpang terdiri atas: a) terminal penumpang tipe B direncanakan di Kecamatan Palangga; dan b) terminal penumpang tipe C terdiri atas: 1) terminal penumpang tipe C di Kecamatan Ranomeeto, Laeya, Andoolo, Tinanggea, Angata, dan Kolono; dan 2) rencana pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Moramo Utara, Moramo, Laonti, Kolono Timur, Lainea, Palangga Selatan, Lalembuu, Basala, Andoolo Barat, Benua, Baito, Buke, Mowila, Landono, Ranomeeto Barat, Konda, dan Wolasi,
  6. 6.rencana pembangunan terminal barang di Kecamatan Konda, Angata, dan Palangga Selatan; dan
  7. 7.rencana pembangunan jembatan timbang di Kecamatan Laeya, dan Angata,
2. b.sistem jaringan kereta api yaitu rencana jaringan jalur kereta api antarkota lintas Kolaka – Kendari yang terintegrasi dengan Bandar Udara Haluoleo di Kecamatan Ranomeeto;
3. c.sistem jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan terdiri atas:
  1. 1.pelabuhan penyeberangan terdiri atas: a) pelabuhan penyeberangan kelas II pada Pelabuhan Penyeberangan Torobulu di Kecamatan Laeya; b) pelabuhan penyeberangan kelas II pada Pelabuhan Penyeberangan Amolengu di Kecamatan Kolono Timur; c) rencana pelabuhan penyeberangan kelas II pada Pelabuhan Penyeberangan Laonti di Kecamatan Laonti; dan d) rencana pelabuhan penyeberangan kelas III pada rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu Jaya di Kecamatan Lainea,
  2. 2.lintas penyeberangan terdiri atas: a) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada perairan Selat Tiworo antara Pelabuhan Penyeberangan Torobulu – Pelabuhan Penyeberangan Tampo di Kabupaten Muna; b) lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada Perairan Selat Tiworo antara Pelabuhan Penyeberangan Amolengu – Pelabuhan Penyeberangan Labuan di Kabupaten Buton Utara; dan c) rencana lintas penyeberangan antarkabupaten/kota pada Perairan Selat Tiworo antara rencana Pelabuhan Penyeberangan Matabubu Jaya – Pelabuhan Penyeberangan Raha di Kabupaten Muna.
(3)Rincian sistem jaringan jalan, dan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(4)Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.pelabuhan laut di daerah terdiri atas:
  1. 1.pelabuhan pengumpan regional yaitu Pelabuhan Lakara di Kecamatan Palangga Selatan;
  2. 2.pelabuhan pengumpan lokal terdiri atas: a) Pelabuhan Lapuko di Kecamatan Moramo; b) Pelabuhan Torobulu di Kecamatan Laeya; dan c) Pelabuhan Lainea di Kecamatan Lainea,
  3. 3.terminal khusus terdapat di Kecamatan Tinanggea, Palangga Selatan, Laeya, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, dan Lainea,
2. b.alur pelayaran berupa alur pelayaran umum dan perlintasan terdiri atas:
  1. 1.alur pelayaran pada trayek angkutan laut pelayaran regional yang menghubungkan antar pelabuhan kabupaten/kota dalam provinsi terdiri atas: a) Pelabuhan Torobulu – Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna); b) Pelabuhan Lapuko – Pelabuhan Maligano (Kabupaten Muna); c) Pelabuhan Lainea – Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna); d) Pelabuhan Lakara – Pelabuhan Tampo (Kabupaten Muna); e) Langgapulu – Maligano (Kabupaten Muna); f) Bangun Jaya di Kecamatan Lainea – Tobea (Kabupaten Muna); g) Sangi-Sangi di Kecamatan Laonti – Kabupaten Muna; dan h) rencana trayek angkutan laut menghubungkan Langgapulu di Kecamatan Kolono Timur – Pelabuhan Raha (Kabupaten Muna) – Labuan (Kabupaten Buton Utara) – Pulau Wawonii (Kabupaten Konawe Kepulauan),
  2. 2.alur pelayaran pelabuhan rakyat yaitu alur pelayaran yang dilalui trayek angkutan laut menghubungkan antar pelabuhan pelayaran rakyat, dan menghubungkan antara pelabuhan pelayaran rakyat dengan pelabuhan pengumpan di daerah; dan
  3. 3.alur pelayaran lainnya yang dilalui trayek angkutan laut menghubungkan antar pelabuhan.
(5)Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
1. a.bandar udara terdiri atas:
  1. 1.bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder yaitu Bandar Udara Haluoleo di Kecamatan Ranomeeto;
  2. 2.rencana bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder di Kecamatan Moramo Utara; dan
  3. 3.bandar udara khusus di Kecamatan Laeya yang didorong pengembangannya menjadi bandar udara pengumpan,
2. b.ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:
  1. 1.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) terdiri atas: a) kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas; b) kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan; c) kawasan di bawah permukaan transisi; d) kawasan di bawah permukaan horizontal dalam; e) kawasan di bawah permukaan kerucut; dan f) kawasan di bawah permukaan horizontal luar,
  2. 2.ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.
(6)Ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
(7)Rincian sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks119PDFHirarki

Memuat teks peraturan…