DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Pasal 2 Bab III Antisipasi Dini Bab IV Pencegahan Bab V Penanggulangan Bab VI Pendanaan Bab VII Partisipasi Masyarakat Bab VIII Pelaporan Bab IX Sanski Administratif Bab X Penghargaan Bab XI Ketentuan Lain-lain Bab XII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
4.Undang-Undang Namor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
12.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2018-2019. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN, DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6.Instansi Vertikal adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencegahan Dan Pemberantasan, Penyalahgunaan, Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Di Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
7.Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkoba.
8.Penanggulangan adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk menangani pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkoba melalui tindakan rehabilitasi.
9.Narkoba adalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya.
10.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan.
11.Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
12.Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
13.Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
14.Peredaran Gelap Narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya.
15.Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba.
16.Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
17.Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Perangkat Daerah.
18.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
19.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
20.Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/ istirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama.
21.Rumah Kos/Tempat Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran.

Pasal 2

Pengaturan Pencegahan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, mencakup:

a.Antisipasi Dini;
b.Pencegahan;
c.Penanggulangan;
d.Pembinaan dan Pendanaan;
e.Partisipasi Masyarakat; dan
f.Pelaporan.

BAB III

ANTISIPASI DINI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan Narkoba.
(2)Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat meliputi upaya:
1. a.Memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan Narkoba serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
2. b.Bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkoba;
3. c.Melakukan pengawasan terhadap ASN dan masyarakat umum lainnya;
4. d.Melakukan pengawasan di lingkungan satuan pendidikan; dan
5. e.Melakukan pengawasan terhadap rumah kos/tempat pemondokan, hotel, dan tempat- tempat hiburan serta tempat umum lainnya.

BAB IV

PENCEGAHAN

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dan masyarakat melakukan pencegahan penyalahgunaan Narkoba.
(2)Pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba;
2. b.Perencanaan;
3. c.Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba;
4. d.Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan Narkoba;
5. e.Fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkoba;
6. f.Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkoba.

Pasal 5

(1)Pendataan dan pemetaan potensi penyalahgunaan Narkoba dilakukan untuk memperoleh data kondisi kerawanan penya1ahgunaan Narkoba pada kawasan/wilayah tertentu.
(2)Pendataan dan pemetaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Dalam melakukan pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 6

(1)Perencanaan dilakukan melalui perumusan kebijakan untuk tindakan pencegahan penyalahgunaan Narkoba berdasarkan hasil pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1).
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Dalam melakukan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang ditunjuk dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Pasal 7

(1)Pembangunan sistem informasi penyalahgunaan Narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan informasi dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba.
(2)Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
(3)Pembangunan sistem informasi pencegahan penyalahgunaan Narkoba dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk penyalahgunaan narkoba.
(2)Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum.
(3)Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, pejabat publik, pelajar, mahasiwa, pekerja serta masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan Narkoba.
(4)Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan Narkoba dikalangan ASN dan Pejabat Publik.
(2)Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.
(3)Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 10

(1)Satuan pendidikan negeri maupun swasta wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba.
(2)Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati serta dapat bekerja sama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau instansi lainnya.
(3)Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
(4)Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…