DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK BAB III JENIS TERNAK DAN BAHAN ASALTERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH BAB IV PROSEDUR PENGELUARAN, PEMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH TERNAK DAN BAHAN ASALTERNAK BAB V PERSYARATAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT KELUAR, MASUK, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH BAB VI KESEHATAN HEWAN BAB VII LARANGAN BAB VIII PENGAWASAN LALU LINTAS DAN BAHAN ASAL TERNAK BAB IX PENANGANAN HASIL TANGKAPAN/SITAAN/BARANG BUKTI BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII PENYIDIKAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai maksud tersebut di atas dan dalam rangka melindungi serta meningkatkan sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat utuh dan halal perlu landasan hukum dalam pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak;
c.bahwa perkembangan ternak di Kabupaten Konawe Selatan memerlukan pengaturan tentang kepemilikan dan mutasi ternak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Lalu Lintas Ternak dan Bahan Asal Ternak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5619);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4898);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Ksejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5356);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan dalam Hal Tertentu yang Berasal dari Negara atau Zona dalam Suatu Negara Asal Pemasukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5857);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengaturan lalu lintas ternak dan bahan asal ternak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6.Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
8.Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik , benih, bibi, bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, pengusahaan, pembiayaan serta sarana dan prasarana baik untuk ternak ruminansia dan ternak non ruminansia serta ternak ruminansiaa indukan.
9.Hewan adalah semua binatang yang hidup didarat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar.
10.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung memppengaruhi kesehatan manusia.
11.Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan asal hewan.
12.Ternak adalah hewan piaraan, yang kehidupannya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia.
13.Ternak Potong adalah ternak-ternak yang khusus dipelihara untuk menghasilkan daging seperti: sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan unggas.
14.Ternak Bibit adalah ternak yang sesuai berdasarkan parameter per jenis ternak.
15.Ternak Perah adalah ternak penghasil susu, yang mana produksi susunya melebihi kebutuhan pedet.
16.Pedet adalah anak ternak yang berumur 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) bulan.
17.Ternak Non Produktif adalah ternak betina yang majir permanen, umur di atas 8 (delapan) tahun, tidak menyusui, cacat tetap, tidak produktif lagi dan berdasarkan pemeriksaan tidak bunting.
18.Majir adalah kondisi ternak yang tidak dapat berkembang biak lagi.
19.Ternak Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan berupa ayam, bebek, angsa, puyuh, burung dara, kalkun dan belibis.
20.Lalu lintas ternak dan bahan asal ternak adalah keluar-masuk antar daerah pulau, mutasi dan keluar masuk daerah produk peternakan.
21.Pengeluaran adalah ternak dan bahan asal ternak yang dikeluarkan dari Kabupaten Konawe Selatan ke daerah tujuan yang disertai dengan Surat Izin Pengeluaran.
22.Pemasukan adalah ternak dan bahan asal ternak yang masuk dari daerah atau Kabupaten lain ke Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Surat Persetujuan Pemasukan Barang yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
23.Mutasi adalah perpindahan hak milik atas ternak dan/ataubahan asal ternak baik dalam satu kecamatan atau antar kecamatan.
24.Keluar Masuk Daerah adalah pengeluaran dan pemasukan ternak yang sama dari dan/atau ke .
25.Bahan Asal Ternak adalah produk yang dihasilkan dan/atau berasal dari ternak meliputi: daging, susu, kulit, tulang, tanduk, bulu unggas, feses (kotoran) ternak dan mani beku (semen).
26.Izin Usaha Peternakan adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
27.Perusahaan Pengiriman Ternak dan bahan Asal Ternak adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pengiriman ternak dan bahan asal ternak antar Daerah/Pulau yang memiliki izin usaha (pemegang izin) yang dikeluarkan oleh Bupati Konawe Selatan dan berlaku selama 1 tahun.
28.Masyarakat pengirim ternak dan bahan asal ternak adalah masyarakat yang mengirim ternak dan bahan asal ternak antar daerah/pulau dimana ternaknya telah dibudidayakan sekurang-kurangnya 3 tahun, dan memiliki bukti kepemilikan yang benar dan sah sebagai akibat pindah tinggal dan syukuran.
29.Pelayanan izin pengeluaran ternak dan bahan asal ternak adalah segala kegiatan pelayanan izin pengeluaran ternak dan bahan asal ternak yang akan dikirim atau dikeluarkan dari atas milik perusahaan atau masyarakat pengirim ternak.
30.Surat keterangan pengeluaran ternak dan bahan asal ternak adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang setelah melalui proses pemeriksaan ternak dan bahan asal ternak.
31.Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) adalah surat yang dikeluarkan oleh Dokter Hewan yang berwenang setelah melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem pada ternak untuk memastikan kondisi ternak sehat aman dan tidak membawa bibit penyakit hewan menular.
32.Surat Hasil Pemeriksaan/Bukti Kelur adalah surat hasil pemeriksaan ternak dan bahan asal ternak secara tehnis berupa penyesuaian kartu ternak dengan ciri- ciri ternak, penimbangan ternak, pengecapan ternak di holding ground.
33.Surat Keterangan Jalan adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dengan menerangkan bahwa ternak dan bahan asal ternak adalah benar berasal dari dengan jumlah ternak dan bahan asal ternak sesuai dengan surat izin pengeluaran.
34.Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) adalah Surat yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai akibatakan masuknya ternak dan bahan asal ternak dari luar daerah/pulau ke dalam .
35.Unit Pengelola Teknis Dinas (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
36.Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.
37.Alat dan Mesin Kesehatan Hewan adalah peralatan kedokteran hewan yang disiapkan dan digunakan untuk hewan sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
38.Pemeriksaan Ternak dan bahan Asal Ternak adalah prosedur tetap yang dilakukan sebelum ternak dikeluarkan dari oleh petugas yang ditunjuk.
39.Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan atau penyakit hewan.
40.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan memelihara penyelenggaraan peternakan termasuk pengaturan lalulintas ternak, kesehatan hewan dan kesehatan hewan veteriner pengawasan terhadap ras, jenis kelamin, mutu, jumlah serta kelengkapan dokumen ternak dan bahan asal ternak yang dikeluarkan dan dilakukan setiap waktu.
41.Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
42.Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Selatan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelengaraan kesehatan hewan.
43.Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lain melalui kontak langsung maupun tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau melalui media perantara biologis seperti virus, bakteri, amoeba atau jamur.
44.Penyakit Hewan Menular Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan angka kematian dan/atau angka kesakitan yang tinggi pada hewan, dampak kerugian ekonomis, keresahan masyarakat, dan/atau bersifat zoonotik.
45.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya.
46.Penyakit Hewan Eksotik adalah Penyakit yang belum pernah ada atau sudah dibebaskan disuatu wilayah atau diseluruh wilayah Negara kesatuan republic Indonesia.
47.Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru di suatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencanan non alam.
48.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pasal 2

(1)Peternakan dan kesehatan hewan dapat diselenggarakan diseluruh wilayah Daerah yang dilaksanakan secara tersendiri dan/atau melalui integrasi dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, kehutanan atau bidang lain yang terkait.
(2)Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasaskan:
1. a.kemanfaatan dan keberlanjutan;
2. b.keamanan dan kesehatan;
3. c.kerakyatan dan keadilan;
4. d.keterbukaan dan keterpaduan;
5. e.kemandirian;
6. f.kemitraan;
7. g.keprofesionalan; dan
8. h.berwawasan lingkungan.
(3)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan dasar hukum dalam usaha peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.
(4)Penyelenggaraan peternakan, kesehatan hewan dan pengaturan lalulintas ternak dan atau bahan asal ternak bertujuan untuk :
1. a.mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
2. b.mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan daerah;
3. c.melindungi, mengamankan dan/atau menjamin daerah dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan dan lingkungan; dan
4. d.mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat.

BAB II

PERIZINAN LALU LINTAS TERNAK DAN/ATAU BAHAN ASAL TERNAK

Pasal 2

Setiap perusahaan dan masyarakat pengirim ternak dan bahan asal ternak yang akan mengeluarkan, memasukkan, mutasi serta keluar masuk daerah atas ternak dan bahan asal ternaknya harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin dari Bupati atau pejabat teknis berwenang yang ditunjuk.

BAB III

JENIS TERNAK DAN BAHAN ASALTERNAK YANG DAPAT DIKELUARKAN, DIMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 3

(1)Jenis Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk, mutasi dan keluar masuk daerah, dari dan ke adalah Ternak Besar, Ternak Kecil, Ternak Unggas, Hewan Kesayangan.
(2)Bahan Asal Ternak yang dapat dikeluarkan, masuk dan mutasi berupa Daging, Telur, Susu, Kulit, Tulang dan Tanduk.
(3)Jumlah dan jenis ternak yang dapat dikeluarkan dari Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

PROSEDUR PENGELUARAN, PEMASUKAN, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH TERNAK DAN BAHAN ASALTERNAK

Pasal 4

(1)Setiap ternak dan bahan asal ternak yang masuk dan keluar dari wilayah Kabupaten Konawe Selatan harus dilakukan pemeriksaan yang dibuktikan dengan Surat keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
(2)Perusahaan mengajukan permohonan izin pengeluaran ternak ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(3)Petugas Teknis yang berwenang yang membidangi fungsi Peternakan melakukan pemeriksaan ternak secara postmortem dan pemeriksaan sampel darah dan pencatatan administrasi.
(4)Batas waktu pemeriksaan adalah pada hari dan jam kerja.
(5)Dokter Hewan berwenang yang ditunjuk membuat/mengeluarkan hasil pemeriksaan ternak berupa Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).
(6)Dinas mengeluarkan surat izin dan dokumen pengeluaran ternak dan bahan asal ternak sesuai hasil pemeriksaan.
(7)Sebelum ternak dan bahan asal ternak yang masuk dari luar daerah/pulau ke dalam daerah wajib memperoleh Surat Persetujuan Pemasukan Barang (SPPB) dari Dinas.
(8)Ketentuan prosedur pemasukan, mutasi dan keluar masuk daerah atas ternak dan bahan asal ternak selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERSYARATAN TERNAK DAN BAHAN ASAL TERNAK YANG DAPAT KELUAR, MASUK, MUTASI DAN KELUAR MASUK DAERAH

Pasal 5

(1)Ketentuan persyaratan ternak dan bahan asal ternak yang dapat dimasukkan ke Kabupaten Konawe Selatan dengan memperhatikan: jenis ternak, asal ternak, jumlah ternak, jenis kelamin ternak, serta kondisi kesehatan ternak serta dokumen lain yang berkaitan dengan itu.
(2)Ketentuan persyaratan mutasi ternak dan bahan asal ternak adalah disertai dengan surat keterangan jual beli yang dikeluarkan oleh Desa yang diketahui oleh Petugas Peternakan Kecamatan.

BAB VI

KESEHATAN HEWAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.
(2)Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
2. b.pencegahan penyakit hewan;
3. c.pengamanan penyakit hewan;
4. d.pemberantasan penyakit hewan;
5. e.pengobatan;
6. f.pengadaan prasarana dan sarana kesehatan hewan; dan
7. g.persyaratan teknis kesehatan hewan.
(3)Kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitative) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.
(4)Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.

Pasal 7

(1)Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk :
1. a.surveilans;
2. b.diagnosa;
3. c.pemeriksaan dan pengujian;
4. d.peringatan dini;
5. e.pemetaan; dan
6. f.pelaporan.
(2)Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laboratorium veteriner pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi dan swasta yang telah terakreditasi.

Pasal 8

(1)Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi :
1. a.pencegahan masuk dan menyebarnya penyakit hewan dari luar daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
2. b.pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
(2)Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 9

(1)Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui kegiatan :
1. a.pengamanan penyakit hewan menular strategis;
2. b.penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
3. c.penetapan prosedur biosafety dan biosecurity;
4. d.vaksinasi hewan;
5. e.pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
6. f.pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan
7. g.penerapan kewaspadaan dini.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh otoritas veteriner atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.
(3)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g, dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.
(4)Pemerintah Daerah mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.
(5)Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.
(6)Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…