DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 23 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 224

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III KEGIATAN USAHA BAB IV JANGKA WAKTU BERDIRI BAB V MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR BAB VI ORGAN PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI KABUPATEN KONAWE SELATAN BAB VII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA BAB VIII PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN BAB IX PENGGUNAAN LABA BAB X PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI KABUPATEN KONAWE SELATAN BAB XI TARIF LAYANAN BAB XII EVALUASI, RESTRUKTURISASI, DAN PERUBAHAN BENTUK HUKUM BAB XIII PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI BAB XIV KEPAILITAN PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI BAB XV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUMDA AIR MINUM MATA IWOI BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin hak serta pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat, cukup, dan layak berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik perlu dilakukan penataan pengelolaan perusahaan umum daerah air minum dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan menjadi perusahaan umum daerah; SALINAN
1. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 155); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM MATA IWOI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
4.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal disingkat KPM adalah Organ Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9.Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.
10.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan serta mewakili Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
11.Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.
12.Air Minum adalah air bersih yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan langsung dapat diminum.
13.Air Bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak.
14.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda.
15.Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
16.Pelanggan adalah pengguna atau pemakai air bersih dan atau air minum secara berkesinambungan yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata didata base Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.
17.Konsumen adalah pengguna atau pemakai yang bersifat tidak tetap terhadap produk yang dihasilkan oleh Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan selain air bersih dan atau air minum yang disalurkan melalui jaringan perpipaan dengan menggunakan water meter sebagai alat ukur dan terdata di data base Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.
18.Penyertaan Modal adalah bentuk Investasi Pemerintah Daerah pada Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.
19.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

Pasal 2

Maksud pendirian Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan air minum masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pendirian Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan adalah:

a.memberikan pelayanan air bersih dan/atau air minum dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah dengan tidak mengesampingkan fungsi sosial demi kemakmuran masyarakat Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUDKAN

Pasal 4

(1)Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Konawe Selatan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perusahaan Daerah Air Minum beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.
(2)Peralihan status badan hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kepemilikan atas aset dan/atau hubungan hukum yang terjadi atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Konawe Selatan.
(3)Atas perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan sebagai Badan Hukum berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(4)Lambang Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan sebagai identitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Konawe Selatan.
(2)Untuk memperlancar pelayanan kepada masyarakat, Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan dapat membuka Kantor Unit Pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan melaksanakan kegiatan usaha mengelola dan mendistribusikan air minum yang memenuhi standar kesehatan dan memenuhi syarat bagi masyarakat secara merata, tertib dan teratur.
(2)Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 7

(1)Pelayanan Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan antara lain meliputi:
1. a.pelayanan Air Minum dan/atau air bersih;
2. b.pelayanan pengiriman air tangki;
3. c.pelayanan Hydrant Umum;
4. d.pelayanan Hydrant kebakaran;
5. e.usaha penyedian air minum dalam kemasan (AMDK); dan
6. f.usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat dilakukan secara swakelola atau dengan berkerjasama dengan pihak ketiga setelah mempertimbangkan kemampuan Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan.
(3)Pengembangan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus mendapatkan persetujuan KPM.

Pasal 8

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dengan tidak melupakan fungsi sosial.

Pasal 9

(1)Wilayah usaha untuk pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d berada di dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
(2)Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dan huruf f tidak hanya terbatas di dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.

BAB IV

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 10

Perumda Air Minum Mata Iwoi Kabupaten Konawe Selatan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

Isi peraturan

Teks224PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014