DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, asas, hak dan kewajiban perusahaan, ruang lingkup dan pembiayaan, pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, program tanggung jawab dan lingkungan perusahaan, pelaporan, penghargaan, sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Terdapat penjelasan pada perda ini

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan komitmen bahwa program TJSLP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan; dan

d.Menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB V

RUAITG LINGKUP DAN PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 7

(1)Ruang Lingkup Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis karakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.
(3)Wilayah Kecamatan yang tidak terdapat Perusahaan yang memiliki prograln Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dapat mengusulkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada perusahaan atau forum pelaksanaan Tanggung Janvab Sosia1 dan Lingkungan Perusahaan yang ada tembusan kepada Bupati.
(4)Bupati dapat meninjaklanjuti usulan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui koordinasi perusahaan atau forum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
(5)Forum pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten dapat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Provinsi dalam menyusun dan merealisasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal 8

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi, pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggararl lain yang ditentukan perusahaan.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dengan biaya yarrg dianggarakan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB VI

PELATTSAITAAN TANGGUNG JA\TAB SOSIAL DAN LINGKI'IVGAN PERUSAIIAAN

Pasal 9

(1)Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit yang berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
(3)Perusahaan pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/ atau Pemerintah Daerah, baik yurg menghasilkan barang maupun jasa.

BAB VII

PROGRAM TAITGGI'ilG JAWAB SOSIAL DAIT LIITGKUITGAN PERUSAI{AAIT

Pasal 10

(1)Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan meliputi :
1. a.Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL);
2. b.Kemitraan usaha mikro, kecil, dan koperasi; dan
3. c.Program langsung pada masyarakat dibidang : - Pendidikan; - Kesehatan; - Keagamaan; - Ketrampilan; - Infrastruktur; dan - Kepemudaan dan Olahraga.
(2)Program sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan, dilaksanakan dan ditumbuh kembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat,memperkokoh keberlangsungan berusaha para pelaku dunia dan memelihara fungsi- fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
(3)Dalam menyusun program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, perusahaan wajib melakukan koordinasi dengan Pemerintah dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi dengan program pembangunan pemerintah daerah.

Pasal 11

Program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan program yang bertujuan mempertahankan fungsi-fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta memberi bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran, meliputi bina lingkungan fisik, bina lingkungan sosial dan bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Pasal 12

(1)Program kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan program untuk menumbuhkan, meningkatkan dan membina kemandirian berusaha masyarakat di wilayah sasaran;
(2)Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek- aspek kegiatan :
1. a.Penelitian dan pengkajian kebutuhan;
2. b.Penguatan kelembagaan sosial-ekonomi masyarakat;
3. c.Pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
4. d.Pelatihan fungsi-fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
5. e.Pelatihan pengembangan usaha seperti peningkatan mutu, produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan ;
6. f.Meningkatkan kemampuan manajemen dan produktifitas; dan
7. g.Mendorong tumbuhnya inovasi dan kreatifitas.

Pasal 13

Program secara langsung pada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) hurufc dapat berupa :

a.Hibah, yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
b.Penghargaan berupa beasiswa kepada karyawan atau warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis narnun tidak mampu membiayai pendidikan;
c.Subsidi, berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek-proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
d.Bantuan social, berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada panti-panti sosial/jompo, para korban bencana dan para penyandang masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) ;
e.Pelayanan sosial, berupa layanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan santunan pekerja sosial; dan
f.Perlindungan sosial, berupa pemberian kesempatan keq'a bagi para atlet nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan kepada forum pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
(2)Forum pelaksana tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan rencana, pelaksanaan dan evaluasi Tanggung Jarpab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota kepada Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan setiap tahun kepada DPRD.

Pasal 15

Dalam menyusun perencanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (21, perusahaan harus melibatkan peran serta masyarakat.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 16

(1)Setiap perusahaan yang telah melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial, wajib membuat laporan yang membuat bentuk program kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, narna penerima program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, waktu, besarnya biaya, output, out come, dan dampak positif dan/ atau negative bagi perusahaan maupun masyarakat.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (U diserahkan kepada Pemerintah Daerah, untuk kemudiaan dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Konawe Selatan.
(3)Bentuk dan tatacara penyusunan laporan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati. BAB f,X PENGHARGAAN

Pasal 17

(1)Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada perusahaan yang telah bersungguh-sungguh melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
(2)Pemerintah Daerah mempublikasikan kepada masyarakat perusahaan yang mendapatkan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Bentuk penghargaan, tata cara penilaian, pendominasian, penetapan perusahaan yang berhak menerima penghargaan serta publikasinya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…