DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2022

Nomor: 67
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII KETENTUAN PERALIHAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T1rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671; Mengingat
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun zOLl tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A11 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor II4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OL9 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O2O tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Afi tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2A2O Nomor 68 tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 6a77);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol8 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor l57l;
10.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987)
11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATT'RAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAIY FT'IYGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAIV, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAIIAN I(ABUPATEN KONAUIE SELATAN.

BAB I

KBTINTUAITT UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2.Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan;
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
6.Dinas adalah Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan;
7.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
8.Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
9.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyej ahterakan masyarakat ;
10.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah;
11.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERAI{GITAT DATRAH

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan diwadahi dalam bentuk dinas.

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan.

Pasal 4

(1)Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B. (2\ Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan.
(3)penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l1, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAIT SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1)Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. {21 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta dibidang Pertanahan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanah€Ln menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman serta bidang pertanahan;
b.pelaksanaan kebdakan di bidang perumahan dan permukiman serta bidang pertanahan;
c.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan permukiman serta bidang pertanahan;
d.pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum;
e.pendataan, perencanaan, penyediaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah swadaya;
f.pendataan dan perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan pennukiman;
g.perencanaan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman serta pemakaman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
h.pelaksana;rn administrasi Dinas; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 8

(1)Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Perumahan;
4. d.Bidang Kawasan Permukiman;
5. e.Bidang Pertanahan;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. g.Kelompok Jabatan Pungsional. (21 Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. BAB TV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 9

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan kegiatan perumahan dan kawasan perumahan serta Pertanahan dan bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…