DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 69 Tahun 2022

Nomor: 69
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Agustus 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS DAN FUNGSI BAB V TATA KERJA BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VII PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk untuk mewujudkan organisasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien, rasional dan proposional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga organisasi birokrasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran dipandang perlu dilakukan restrukturisasi organisasi, tugas dan fungsi untuk meningkatkan efektilitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi.
b.bahwa sesuai ketentuan pasal 3 ayat 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Ke{a Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tfigas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2671;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2AW Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2}ll Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a9fl;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567e\;
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran nega-ra Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ll4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ot9 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2O Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 13271;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2Arc Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 Nomor 1). MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTAITG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FTINGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERII(ANAN KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Selatan.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
6.Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan.
8.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9.Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perikanan.
10.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyej ahterakan masyarakat. 1 1. Urusan Pemerintahan WAiib adalah Urusan Pemerintahan yang wqjib diselenggarakan oleh semua Daerah.
12.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II

BENTUK, ITTOMENKLATUR DAN TIPE PERANGI{AT DAERAII

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan diwadahi dalam bentuk dinas.

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perikanan.

Pasal 4

(1)Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B (21 Penentuan tipe Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan
(3)penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2l', dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB III

KEDT'DUI(AN DAIT SUSUITAIT ORGANISASI

Pasal 5

(1)Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. (21 Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Kelautan dan Perikanan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
b.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
c.pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan;
d.pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian dan pelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan usaha dan kelembagaan kelautan dan perikanan, pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perikanan memiliki kewenangan sebagai berikut :

a.penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
b.koordinasi staf terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
c.mengumpulkan dan menganalisis data, dan memantau perkembarlgan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; dan
d.pembinaarl administrasi organisasi dan tatalaksana pada Dinas Perikanan

Pasal 9

(1)Susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan, terdiri atas :
1. a.Kepala Dinas;
2. b.Sekretariat;
3. c.Bidang Perikanan Tangkap;
4. d.Bidang Perikanan Budidaya;
5. e.Bidang Penguatan Daya Saing Sumber Daya Perikanan;
6. f.Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. g.Kelompok Jabatan Fungsional. (21 Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini. BAB TV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan merumuskan serta mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan.

(1)Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perikanan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang sekertariat sesuai rencana dan program kegiatan yang telah ditetapkan. 12) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…