DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS KPAD BAB III ORGANISASI KPAD BAB IV MEKANISME PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KPAD BAB V TATA KELOLA KPAD BAB VI PENGADUAN BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Konawe Selatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 135);
9.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2015 Nomor 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 352);
12.Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
13.Keputusan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan.
7.Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya disebut KPAD adalah Komisi Perlindungan Anak yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Konawe Selatan.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
10.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
11.Kode etik adalah seluruh norma yang tidak tercantum dalam peraturan yang berlaku, tetapi mengikat secara mutlak dalam menjalankan seluruh kegiatan.
12.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Maksud pembentukan KPAD yaitu untuk mendukung dan meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah.

Pasal 3

Tujuan pembentukan KPAD yaitu:

a.terlaksananya koordinasi dan keterpaduan lintas sektor secara menyeluruh, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna antar perangkat daerah/lembaga pemerintah lainnya dan masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perlindungan Anak;
b.merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perlindungan Anak;
c.melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan kebijakan pemerintah daerah di Bidang Perlindungan Anak;
d.melakukan sosialisasi, pencegahan kekerasan, pengawasan dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan atau kebijakan perlindungan anak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia; dan
e.meningkatkan pengertian dan pengawasan masyarakat terhadap anak, pemenuhan hak-hak anak serta meningkatkan upaya pengawasan dan perlindungan anak secara lintas sektor menyeluruh, terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas KPAD, didasarkan pada prinsip:

a.independen;
b.akuntabel;
c.non-diskriminatif;
d.berorientasi kepentingan terbaik bagi anak;
e.efisiensi dan efektivitas;
f.profesionalisme;
g.kompetensi; dan
h.keterbukaan dan transparansi.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS KPAD

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk KPAD.

Pasal 6

(1)KPAD berkedudukan di Ibukota Kabupaten Konawe Selatan.
(2)KPAD merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melaksanakan kegiatan yang berada di bawah tanggung jawab perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak.

Pasal 7

KPAD mempunyai tugas:

a.melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah;
b.memberikan masukan dan usulan kepada Bupati dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
c.mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak di daerah;
d.menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak di daerah;
e.melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak di daerah;
f.melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di Bidang Perlindungan Anak di daerah; dan
g.memberikan laporan kepada pihak berwajib di daerah tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di Bidang Perlindungan Anak.

BAB III

ORGANISASI KPAD

Pasal 8

(1)Keanggotaan KPAD berjumlah 5 (lima) orang.
(2)Susunan keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang Ketua;
2. b.1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
3. c.3 (tiga) orang Anggota.
(3)Keanggotaan KPAD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan tokoh yang peduli dan bergerak dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan berasal dari unsur:
1. a.pemerintah daerah;
2. b.tokoh agama;
3. c.tokoh masyarakat;
4. d.organisasi kemasyarakatan;
5. e.dunia usaha; atau
6. f.kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
(4)Keanggotaan KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

(1)Masa jabatan anggota KPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2)Dalam hal berakhir masa jabatan anggota KPAD, Ketua KPAD menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, KPAD dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, secara fungsional bertanggung jawab kepada KPAD.
(3)Sekretariat dilaksanakan oleh 1 (satu) unit kerja yang berada di bawah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak.
(4)Dalam hal unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, tugas Sekretariat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Perlindungan Anak.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Sekretariat KPAD diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 11

(1)Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas:
1. a.menyusun rencana kegiatan secara menyeluruh dan mengoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota KPAD;
2. b.memberikan pelayanan administrasi umum untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi KPAD;
3. c.menghimpun, menyusun, dan merumuskan bahan laporan kepada Ketua KPAD, pemerintah daerah dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
4. d.memberikan laporan pelaksanaan tugas serta hasil kegiatan teknis administrasi kepada Ketua KPAD secara berkala dan/atau sewaktu diperlukan; dan
5. e.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan kebijakan dan petunjuk Ketua KPAD.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPAD mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.menyusun dan merumuskan kegiatan KPAD secara teknis administratif, dalam mendukung dan mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas serta pencapaian tujuan KPAD;
2. b.menyusun dan merumuskan saran, pendapat/masukan serta hasil kajian dan rumusan dari keanggotaan, koordinasi sekretariat dan kelompok kerja sebagai bahan keputusan pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
3. c.menyampaikan hasil rumusan bahan keputusan mengenai pengawasan, perlindungan anak dan pemenuhan hak anak kepada Ketua KPAD;
4. d.mempersiapkan rumusan bahan informasi kepada masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non-pemerintah serta berbagai pihak apabila dipandang perlu, untuk meningkatkan kerjasama pemerintah daerah dengan masyarakat dalam upaya pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak;
5. e.mempersiapkan rencana penyelenggaraan kerja sama antar pemerintah daerah dengan lembaga swasta, nasional, regional maupun internasional dalam pelaksanaan program pengawasan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak; dan
6. f.memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat KPAD.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…