DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Tujuan Bab III Sasaran dan Ruang Lingkup Bab IV Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Bab V Penguatan Kelembagaan Bab VI Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan Bab VII Pengaduan Bab VIII Kebijakan, Strategi dan Program Bab IX Monitoring dan Evaluasi Bab X Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa indikator Kabupaten Layak Anak yang menjadi tolok ukur atas keberlangsungan hak anak, dimana salah satunya yaitu adanya peraturan perundang- undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak yang diatur dalam peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2945; SALINAN

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7.Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Anak;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan.
4.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
5.Pencegahan adalah proses, cara, perbuatan untuk melarang dan mencegah dalam hal ini adalah agar tidak terjadi perkawinan pada usia anak.
6.Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya- upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam rangka melarang dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan anak perkawinan pada usia anak di Kabupaten Konawe Selatan.
7.Perkawinan pada usia anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
8.Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
9.Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10.Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh pengadilan untuk memberikan izin bagi pria dan wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.
11.Psikolog anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
12.Konselor atau pembimbing adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling atau penyuluhan.
13.Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.
14.Pemberdayaan adalah proses, cara, upaya memberikan kemampuan atau keberadaan kepada seseorang agar menjadi lebih berdaya.
15.Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat.
16.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial, dan atau organisasi kemasyarakatan.
17.Pemangku kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha, serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah perkawinan pada usia anak.
18.Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
19.Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan KRA adalah sistem pembangunan di wilayah Kecamatan yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
20.Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut dengan DRA adalah sistem pembangunan di wilayah Desa yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Pemerintah Desa, Masyarakat dan Dunia Usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
21.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinasi ditingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
22.Gugus Tugas Kecamatan Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KRA adalah lembaga koordinatif ditingkat Kecamatan yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan KRA.
23.Gugus Tugas Desa Ramah Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas DRA adalah lembaga koordinatif ditingkat Desa yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan DRA.
24.Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak dan organisasi anak sesuai jenjang administrasi Pemerintah, yang dibina oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minta dan kemampuan anak, dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan berbangsa.
25.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengaibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, social dan psikis terhadap korban.
26.Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksanaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
27.Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang selanjutnya disebut RADPPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, pendampingan, rehabilitasi dan pemberdayaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pencegahan perkawinan pada usia anak berasaskan :
1. a.Non diskriminasi;
2. b.Kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. c.Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap pendapat anak; dan
4. d.Partisipasi.
(2)Pencegahan perkawinan pada usia anak bertujuan untuk :
1. a.Mewujudkan perlindungan anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
2. b.Mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
3. c.Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak;
4. d.Mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. e.Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak;
6. f.Mencegah putus sekolah;
7. g.Menurunkan angka kematian.

BAB III

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Sasaran dalam peraturan daerah ini ditujukan untuk anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan.
(2)Ruang lingkup dari peraturan daerah ini meliputi:
1. a.Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
2. b.Penguatan kelembagaan;
3. c.Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan Perkawinan pada usia anak, dan bagi orang tua, keluarga dan masyarakat;
4. d.Pengaduan;
5. e.Kebijakan, strategi dan program;
6. f.Monitoring dan evaluasi;

BAB IV

UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Pasal 4

Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh :

a.Pemerintah daerah;
b.Orang tua;
c.Anak;
d.Masyarakat; dan
e.Pemangku kepentingan.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dengan mensinergikan kebijakan mewujudkan kabupaten layak anak dan mempertimbangkan kearifan lokal.
(2)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah, serta bersifat terpadu dan berkelanjutan.
(3)Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 6

(1)Orang tua berkewajiban untuk mencegah terjadinya Perkawinan pada Usia Anak dengan cara :
1. a.Memberikan pendidikan karakter;
2. b.Memberikan pendidikan keagamaan;
3. c.Memberikan penanaman nilai-nilai budi pekerti dan budaya; dan
4. d.Pendidikan kesehatan reproduksi.
(2)Orang tua berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengasuhan serta bimbingan bagi anak, dan menjaga anak agar tidak melakukan perkawinan pada usia anak.

Pasal 7

Setiap anak berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan cara antara lain :

a.Menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru;
b.Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
c.Mencintai tanah air, bangsa dan keluarga;
d.Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
e.Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
f.Menyelesaikan pendidikan dasar;
g.Memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; dan
h.Berpartisipasi dalam pendidikan.

Pasal 8

(1)Kewajiban Masyarakat dan Pemangku Kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan dengan melibatkan psikolog anak, konselor, organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.
(2)Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
(3)Masyarakat meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan.
(4)Masyarakat dan pemangku kepentingan berkewajiban berperan serta dan atau berpartisipasi aktif dalam mencegah perkawinan pada usia anak baik secara perseorangan maupun kelompok.
(5)Peran masyarakat dapat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
(6)Peran masyarakat dilakukan dengan cara antara lain :
1. a.Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait dengan peraturan perundang-undang tentang anak;
2. b.Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
3. c.Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan pada usia anak;
4. d.Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak yang menikah pada usia anak;
5. e.Peran aktif masyarakat dapat melalui lembaga-lembaga pemerhati anak antara lain yaitu Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas Desa Ramah Anak, FPK2PA dan P2TP2A;
6. f.Masyarakat dapat menyelenggarakan kesepakatan bersama dan atau deklarasi pencegahan perkawinan pada usia anak bersama dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan; dan
7. g.Peran serta masyarakat dalam pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak, kekeluargaan dan kearifan lokal.

BAB V

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)Penguatan kelembagaan dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilaksanakan melalui kerjasama dan koordinasi antara :
1. a.Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak;
2. b.Gugus Tugas Kecamatan Layak Anak;
3. c.Gugus Tugas Desa Ramah Anak;
4. d.Sekolah dan atau Lembaga Pendidikan;
5. e.Forum Anak;
6. f.Sanggar Anak;
7. g.FPK2PA Kabupaten;
8. h.FPK2PA Kecamatan;
9. i.P2TP2A Kabupaten;
10. j.Organisasi kemasyarakatan, Keagamaan dan Lembaga Adat;
11. k.Organisasi perempuan; dan
12. l.Lembaga-lembaga lain yang peduli pada pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
(2)Penguatan kelembagaan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi dan sinergi program.
(3)Koordinasi pencegahan perkawinan pada usia anak melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
(4)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketetapan sasaran.

BAB VI

UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN

Pasal 10

Upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan pada usia anak dan bagi orang tua, keluarga serta masyarakat dilakukan dengan cara antara lain:

a.Orang tua yang akan memohonkan dispensasi kawin bagi anaknya, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
b.Layanan psikolog anak atau konselor dapat diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat atau melalui P2TP2A;
c.Orang tua yang akan memohon dispensasi kawin bagi anaknya, bertanggung jawab melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas;
d.Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan melalui Puskesmas dan BLUD Kabupaten Konawe Selatan dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan pada usia anak;
e.P2TP2A dapat melakukan upaya pendampingan dan pemberdayaan bagi anak melalui kerja sama dengan instansi atau lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi kawin dilakukan;
f.P2TP2A kabupaten dapat menyediakan layanan psikolog anak atau konserol:
g.Pemerintah daerah wajib memenuhi hak pendidikan dasar 12 tahun.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…