DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa, dengan ruang lingkup meliputi: Pembentukan; Tugas dan Fungsi Lembaga Kemasyarakatan Desa; Kepengurusan; Hubungan Kerja; Pembinaan dan Pengawasan; Sumber Dana; Pemberdayaan LKD; Ketentuan Lainnya; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
c.bahwa dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa, sesuai dengan lampiran huruf M Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang untuk memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf, b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
10.Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 26);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 05);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
5.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan
6.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8.Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa.
9.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Lurah/Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
10.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
11.Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
12.Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13.Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah desa yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa.
14.Lembaga Kemasyarakatan Desa Lainnya adalah wadah yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam peratudan desa dengan berpedoman pada Peraturna Daerah Kabupaten.
15.Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
16.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan LKD adalah memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam membentuk LKD
(2)Tujuan dari pengaturan LKD adalah terwujudnya LKD yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 3

(1)LKD dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan masyarakat.
(2)Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 4

LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas :

a.RT;
b.RW;
c.TP-PKK;
d.Karang Taruna;
e.Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
f.LPM/LKMD;
g.Lembaga Adat; dan
h.Lembaga Kemasyaratan Desa lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA

Pasal 5

(1)Ruang lingkup tugas LKD, meliputi :
1. a.melakukan pemberdayaan masyarakat Desa;
2. b.ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
3. c.meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKD memiliki fungsi:
1. a.menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
2. b.menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
3. c.meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
4. d.menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
5. e.menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
6. f.meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
7. g.meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
(3)Rincian tugas dan fungsi LKD diatur dalam Peraturan Kepala Desa tentang Pembentukan LKD.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 6

(1)Kepengurusan LKD dipilih secara musyawarah mufakat atau pemilihan langsung melalui pemungutan suara.
(2)Kepala Desa wajib memfasilitasi pembentukan kepengurusan LKD.
(3)Setiap warga desa berhak hadir dan menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Syarat untuk dapat menjadi pengurus LKD, meliputi :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.berusia dewasa atau sudah/pernah menikah;
d.berpendidikan paling rendah lulus Sekolah Tingkat Dasar;
e.terdaftar sebagai penduduk Desa dan telah bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum menjadi pengurus;
f.berbadan sehat;
g.mempunyai kemauan, kemapuan, dan kepedulian terhadap Desa;
h.tidak sedang menduduki jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
i.bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; dan
j.tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Pasal 8

(1)Struktur kepengurusan LKD, terdiri dari :
1. a.Ketua;
2. b.Wakil Ketua;
3. c.Sekretaris;
4. d.Wakil Sekretaris
5. e.Bendahara;
6. f.Ketua Bidang atau Seksi atau Kelompok Kerja (Pokja); dan
7. g.Anggota yang menempati pada Bidang/Seksi/Pokja dengan jumlah sesuai kebutuhan.
(2)Pengurus LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

Struktur kepengurusan TP-PKK terdiri dari :

a.Ketua Dewan Pembina;
b.Ketua;
c.Wakil Ketua;
d.Sekretaris;
e.Wakil Sekretaris;
f.Bendahara;
g.Wakil Bendahara;
h.Ketua Bidang/Kelompok Kerja (Pokja); dan
i.Anggota yang menempati pada Bidang/Pokja dengan jumlah sesuai kebutuhan;
j.Dalam hal diperlukan dapat ditambahkan dengan Bidang/Pokja khusus untuk urusan tertentu yang diperlukan.

Pasal 10

(1)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) untuk Ketua Dewan Pembina TP- PKK adalah Kepala Desa dan Ketua TP-PKK adalah Isteri dari Kepala Desa.
(2)Dalam hal Kepala Desa seorang perempuan atau belum menikah maka Ketua TP-PKK ditunjuk oleh Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…