DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan, dengan ruang lingkup meliputi: Ketentuan Umum; Penataan; Kemitraan Usaha; Perizinan; Pelaporan; Pembinaan Dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penataan dan pembinaan pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan harus dilakukan sejak dini sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan antara produsen, pemasok, pelaku usaha kecil dan menengah dan pelaku usaha skala besar;
c.bahwa izin pengelolaan pasar Rakyat, pusat perbelanjaan dan usaha toko swalayan sesuai dengan lampiran huruf DD tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurub b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan; Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BRO) Tahun 1934 (Staatsblad 1938 Nomor 86);

2.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
17.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93);
19.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
20.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M- DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M- DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21.Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 26);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar Rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
5.Pasar Rakyat adalah pasar tradisional yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
6.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun ystem tal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
7.Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
8.Pertokoan (Shopping Centre) adalah suatu wilayah lingkungan/tempat/bagian dimana terdapat bangunan toko-toko sepanjang tepi jalan dan/atau wilayah lain yang dapat dijangkau oleh transportasi dan masyarakat dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai daerah pertokoan yang pengelolaan dilakukan secara mandiri oleh pedagang dan koperasi, dimana tata pelayanannya dapat menggunakan cara pelayanan modern dan teknologi maju.
9.Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10.Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukanpenjualan barang-barang kebutuhan sehari- hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11.Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12.Department Store adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
13.Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko swalayan dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14.Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
15.Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPPR adalah izin untuk dapat melaksanakan Pengelolaan Pasar Rakyat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
16.Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
17.Izin Usaha Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
18.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah RTRW Kabupaten Kotabaru.
19.Rencana Detail Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RDTR adalah RDTR dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
20.Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
21.Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Swalayan dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
22.Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23.Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
24.Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
25.Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
26.Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
27.Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah (low on average).
28.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II

PENATAAN

Pasal 2

Lokasi pendirian Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan wajib mengacu pada rencana tata berikut Peraturan Zonasinya.

Pasal 3

Tujuan pendirian Pasar Rakyat adalah :

a.memenuhi kepentingan masyarakat berupa tempat jual beli barang terutama barang kebutuhan pokok;
b.sebagai tempat utama dalam sistem pendistribusian barang kebutuhan pokok masyarakat, yang tidak diperuntukan sebagai gudang; dan
c.sebagai penunjang peningkatan suatu kawasan.

Pasal 4

(1)Pendirian Pasar Rakyat harus sesuai dengan kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
(2)Pendirian Pasar Rakyat mengacu pada hasil kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(3)Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ruang lingkupnya meliputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
6. f.penyerapan tenaga kerja;
7. g.ketahanan dan pertumbuhan Pasar Rakyat sebagai sarana bagi usaha mikro kecil;
8. h.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
9. i.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelumnya; dan
10. j.rencana tanggungjawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility).
(4)Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan :
1. a.lokasi pendirian Pasar Rakyat dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan yang sudah ada sebelumnya;
2. b.iklim usaha yang sehat antar Pasar Rakyat dan dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah ada sebelumnya;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
5. e.perkembangan permukiman baru.

Pasal 5

(1)Pasar Rakyat dapat direlokasi.
(2)Relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar pertimbangan :
1. a.penyesuaian fungsi ruang berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah untuk kepentingan publik.
2. b.lokasi baru lebih strategis dengan luasan yang lebih besar untuk dilakukan pengembangan.
(3)Dalam hal dilakukan relokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hak setiap pedagang yang telah menempati Pasar Rakyat sebelumnya wajib diutamakan dan dipenuhi untuk menempati lokasi baru.

Pasal 6

(1)Pendirian Pasar Rakyat harus menyediakan:
1. a.area parkir;
2. b.tempat penampungan sampah;
3. c.sarana dan tempat penampungan air bersih;
4. d.tempat buang air kecil/besar;
5. e.bangunan tempat ibadah sesuai keperluan;
6. f.petugas kebersihan;
7. g.petugas keamanan berserta bangunan pos keamanannya; dan
8. h.sarana dan prasarana pendukung lainnya sesuai yang dibutuhkan warga dilingkungan pasar.
(2)Area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kenderaan roda 4 (empat) untuk setiap 100m2 (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Rakyat.
(3)Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus diperhitungkan dan disesuaikan secara dinamis dengan jumlah sampah harian yang dihasilkan.
(4)Ketentuan lebih lanjut untuk pengelolaan dan pemberdayaan Pasar Rakyat diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pendirian Pasar Rakyat boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan diwilayah daerah atau lingkungan kawasan perumahan.

Pasal 8

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dikecualikan terhadap Pasar Rakyat dilingkungan desa dengan skala terbatas, bangunan sederhana dan atau lapak, penyelenggaraannya pada hari tertentu (hari pasar).
(2)Pasar Rakyat dilingkungan desa dikelola oleh Pemerintah Desa.
(3)Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
(4)Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan pada aspek penataan ruang wilayah desa dan perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Pasal 9

(1)Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada hasil kajian kelayakan lingkungan dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.
(2)Kajian kelayakan lingkungan dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi :
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. b.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.kepadatan penduduk;
4. d.pertumbuhan penduduk;
5. e.kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil Menengah;
6. f.penyerapan tenaga kerja lokal;
7. g.keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
8. h.dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak terhadap Pasat Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang telah ada sebelumnya; dan
9. i.tanggungjawab sosial perusahaan (Coorporate Social Responsibility).
(3)Jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i harus mempertimbangkan :
1. a.lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan atau Toko Swalayan dengan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan yang sudah ada sebelumnya;
2. b.iklim usaha yang sehat antar Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dan dengan Pasar Rakyat yang sudah ada sebelumnya;
3. c.aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
4. d.dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
5. e.perkembangan permukiman baru.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Toko Swalayan Jenis Minimarket.

Pasal 10

(1)Luas lantai untuk Pusat Perbelanjaan minimal 5.000m2 (lima ribu meter persegi) dan untuk luasnya tidak dibatasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Batasan luas lantai untuk Toko Swalayan adalah:
1. a.Mini Market kurang dari 400m2 (empat ratus meter persegi);
2. b.Supermarket dan Departemen Store minimal 400m2 (empat ratus meter persegi); dan
3. c.Hypermarket dan Perkulakan lebih dari 5.000m2 (lima ribu meter persegi).
(3)Ketentuan lebih lanjur mengenai bangunan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan mengacu pada Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…