DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 12 Tahun 2015

Nomor: 12
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Pencegahan Dan Pengendalian 4.Pembersihan Lahan ( Land Clearing) 5.Pemadaman 6.Penanganan Pasca Kebakaran/Pemulihan 7.Pelaporan 8.Penganggaran 9.Sanksi 10.Pentidikan Dan Pembuktian 11.Ketentuan Pidana 12.Ketentuan Khusus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaku usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan keberadaan hutan dan lahan sudah harus sedini mungkin merubah pola pengusahaan hutan dan lahan dengan tidak mempergunakan cara pembakaran untuk pengolahan areanya;
c.bahwa kebakaran hutan dapat membawa implikasi lingkungan berupa kerusakan vegetasi dan kematian habitat yang merugikan bagi kehidupan manusia;
d.bahwa kebakaran hutan dapat menimbulkan pencemaran udara pada skala regional, nasional dan lebih luas mengakibatkan hubungan bilateral dengan negara tetangga terganggu;
e.bahwa kebakaran hutan dan lahan akibat fenomena alam harus ditanggulangi secara efektif dan efisien dan pemberantasan tindakan pembakaran hutan dan lahan harus dimulai agar masyarakat mengerti arti pentingnya lingkungan bagi kehidupan bersama;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23/PRP/Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1908) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 52/PRP/Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2113);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1058);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 10);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotabaru.
5.Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
6.Lahan adalah suatu areal diluar kawasan hutan baik bervegetasi (alang-alang, semak belukar, tanaman budidaya, pepohonan dan lain-lain) maupun yang tidak bervegetasi yang diperuntukan bagi pembangunan bidang Pertanian, Perkebunan, Transmigrasi, Pertambangan dan lain-lain.
7.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
(2)Hutan dan lahan yang dimaksud pada ayat (1) adalah hutan dan lahan yang berada dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam wilayah kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh BPBD atas sepengetahuan Bupati.
(2)Dalam rangka efektivitas dan efisiensi, Bupati menyusun sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara koordinatif dengan para stakehoulder di daerah.
(3)Sistem pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

BAB III

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

Setiap orang berkewajiban untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 5

(1)Setiap pelaku usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan yang mendapatkan izin usaha maupun izin lainnya dari Pemerintah Daerah wajib memiliki sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengendalian kebakaran serta melaksanakan pengendalian kebakaran lahan yang menjadi tanggungjawabnya.
(2)Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan dalam bentuk Satuan Unit Reaksi Cepat Pemadaman Kebakaran hutan dan lahan.
(3)Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa :
1. a.peralatan radio komunikasi;
2. b.peralatan pemadaman api yang sebanding dengan kebutuhan berdasarkan luas kawasan yang menjadi tanggungjawabnya;
3. c.peralatan pengawasan lokasi atau menara pengawas; dan
4. d.penyediaan sekat bakar, embung atau sumber- sumber air untuk pemadaman api.
(4)Dalam rangka keamanan pengendalian kebakaran hutan dan lahan setiap pelaku usaha pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan harus membuat pemetaan lokasi yang memuat destinasi titik rawan api serta jalur yang aman untuk evakuasi dan tindakan pemadaman api.

Pasal 6

(1)Setiap pemilik lahan pertanian, wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan skala terbatas disetiap desa wajib melaksanakan pengendalian kebakaran lahan dengan membuat sekat bakar, embung atau sumber-sumber air untuk pemadaman api.
(2)Kepala Desa berkewajiban membina dan mengkoordinir warga desa untuk melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kawasan desa.
(3)Pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam kawasan desa dilaksanakan secara bergotong royong oleh warga satu desa dan antar desa.

Pasal 7

Dalam rangka koordinasi pengendalian kebakaran lahan diwilayah perdesaan, BPBD dapat menempatkan sarana radio komunikasi dan alat pemadam kebakaran disetiap kantor Desa sesuai dengan kebutuhan Desa.

Pasal 8

(1)Kegiatan perkemahan yang menyelenggarakan kegiatan api unggun harus berada diluar area rawan kebakaran dan atas sepengetahuan pengelola kawasan wisata alam setempat.
(2)Pengelola kawasan wisata alam wajib mengawasi kegiatan perkemahan di wilayahnya.

BAB IV

PEMBERSIHAN LAHAN (LAND CLEARING)

Pasal 9

(1)Areal yang direncanakan untuk pertanian, perkebunan, kehutanan dan pertambangan atau kegiatan lainnya baik sebagian besar berupa hutan, hutan tanaman industri, tegalan/ladang dan kebun campuran, serta semak belukar pembukaan lahan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (zero burning).
(2)Pembukaan lahan dilaksanakan dengan tanpa pembakaran (zero burning) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara :
1. a.mengimas/menebas;
2. b.menebang;
3. c.merencek; dan
4. d.merumpuk.

BAB V

PEMADAMAN

Pasal 10

(1)Pemadaman kebakaran hutan dan lahan dalam lingkup wilayah kerja Pemerintah Daerah dan atau lingkup wilayah pelaku usaha pertanian wisata alam, perkebunan, kehutanan dan pertambangan dan termasuk lingkup lahan skala terbatas milik masyarakat di perdesaan dilakukan secara bersama oleh seluruh elemen pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah secara terkoordinir dibawah kendali BPBD dalam satu rangkaian tindakan pemadaman kebakaran.
(2)Tindakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang bersifat darurat belum terjalin komunikasi dengan pihak terkait dapat dilakukan dengan mempergunakan seluruh sumber daya yang ada dan dengan mengutamakan keselamatan dan penyelamatan manusia disekitar lokasi kebakaran.
(3)Rangkaian tindakan pemadaman kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.mendayagunakan seluruh sumberdaya yang ada;
2. b.melokalisir api;
3. c.memobilisasi masyarakat untuk mempercepat pemadaman; dan
4. d.koordinasi dengan instansi yang terkait dan tokoh masyarakat dalam rangka mempercepat pemadaman, evakuasi, litigasi dan mencegah bencana.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…