DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 14 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Pengelolaan Penerangan Jalan Umum, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Asas Pengelolaan 3.Pengelola Pju 4.Lokasi Penerbangan 5.Alat Penerangan Jalan Umum 6.Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 7.Izin Pemasangan Lpju Secara Swadaya Di Wilayah Desa/Kelurahan 8.Pemeliharaan Alat Pju 9.Penggantian Dan Atau Pemindahan Lpju 10.Pelayanan Pju 11.Beban Biaya Pju 12.Program Hemat Energi Dalam Pju 13.Peran Serta Masyarakat 14.Penyidikan 15.Ketentuan Pidana 16.Ketentuan Khusus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemasangan/penempatan alat penerangan jalan harus dilakukan secara adil dan merata pada ruas jalan dan tempat fasilitas publik untuk memberikan nilai tambah bagi aktivitas masyarakat dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat penerangan jalan, untuk itu penerangan jalan umum harus berdasarkan standar teknis dan keamanan serta dilakukan pengelolaan secara berkesinambungan sebagai bentuk pelayanan publik;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik IndonesiaNomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5052);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 17);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 07);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Usaha Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Kotabaru.
5.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
8.Lampu Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat LPJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna menerangi jalan umum Negara, Provinsi, Kabupaten dan penghubung antar Desa, serta jalan lingkungan, memberi isyarat lalu lintas jalan umum, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghias lokasi terbuka tertentu yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
9.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
10.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi.
11.Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal serta jalan umum dalam jaringan jalan sekunder dalam wilayah Kabupaten dan jalan strategis Kabupaten.
12.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
13.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang ditunjuk untuk melaksanakan pengelolaan PJU.

BAB II

ASAS PENGELOLAAN

Pasal 2

Pengelolaan PJU berdasarkan asas manfaat, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta estetika.

BAB III

PENGELOLA PJU

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan PJU.
(2)Bupati menunjuk SKPD sesuai kewenangannya sebagai koordinator pengelolaan PJU.
(3)Tugas pengelola PJU, meliputi :
1. a.perencanaan pemasangan dan penataan PJU;
2. b.penambahan dan perluasan PJU;
3. c.pemasangan jaringan PJU;
4. d.pemeliharaan dan perbaikan PJU;
5. e.pengawasan PJU; dan
6. f.hal lainnya berkaitan dengan keberadaan PJU diwilayah daerah.
(4)Bupati menetapkan pembentukan Unit Pelaksana Teknis PJU pada SKPD dengan pola pengorganisasian, meliputi :
1. a.pembagian wilayah kerja/sektor dan penanggungjawab sektor;
2. b.penanggungjawab bahan/material dan gudang;
3. c.penanggungjawab pemantau energi;
4. d.penanggungjawab teknik;
5. e.penanggungjawab armada/kendaraan; dan
6. f.administrator.

Pasal 4

Pengelola PJU wajib melakukan koordinasi rutin dengan:

a.PLN dalam rangka pemenuhan daya dan pengaturan teknis PJU;
b.Dinas Perhubungan selaku penanggung jawab pengaturan jalan untuk lalu lintas dalam wilayah daerah;
c.Dinas Cipta Karya, permukiman dan Perumahan untuk tertib PJU pada lingkungan kota dan perumahan; dan
d.Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air selaku penanggungjawab pengelolaan jalan;
e.Dinas Pertambangan dan Energi selaku penanggungjawab ketersediaan energi; dan
f.Dinas pendapatan selaku penanggungjawab penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

BAB IV

LOKASI PENERANGAN

Pasal 5

(1)Lokasi PJU, meliputi:
1. a.seluruh jalan yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dari jalan utama sampai dengan jalan lingkungan pada wilayah desa/kelurahan; dan
2. b.Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang masuk dalam wilayah Daerah.
(2)Selain jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap fasilitas umum diluar bangunan gedung berikut halamannya merupakan lokasi tambahan yang diberikan penerangan.

BAB V

ALAT PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 6

Alat penerangan jalan umum dan lokasi tambahannya meliputi:

a.alat utama berupa kabel kelistrikan, pipa pengaman kabel, tiang penyangga atau jenis lainnya sesuai kebutuhan lokasi, lampu hemat energi; dan
b.alat tambahan pengamanan yang diperlukan dalam jaringan kelistrikan.

Pasal 7

Traffic Light (Lampu lalu lintas) termasuk dalam kategori penerangan jalan umum dalam wilayah daerah yang pengelolaannya dilakukan tersendiri oleh Dinas Perhubungan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pengadaan alat penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI

PEMASANGAN LAMPU PENERANGAN JALAN UMUM

Pasal 9

(1)Pemasangan LPJU dilakukan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan pada:
1. a.kemampuan keuangan daerah; dan
2. b.telah dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN pada tegangan rendah 220 Volt atau menggunakan energi alternatif.
(2)Titik pemasangan LPJU disesuaikan dengan jarak teknis penerangan dan memperhatikan pada kondisi geografis dan kebutuhan lingkungan.
(3)Pemasangan LPJU diutamakan pada:
1. a.jalan dilokasi permukiman penduduk;
2. b.jalan yang rawan tindakan kriminal;
3. c.jalan yang bentuknya rawan mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
4. d.fasilitas umum.

Pasal 10

Pemasangan LPJU di kawasan kota harus dilakukan dengan terencana dan menunjukkan estetika keindahan tata kota.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…