DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Kerjasama Desa,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Maksud Dan Tujuan 3.Ruang Lingkup 4.Rencana Kerja Sama Desa 7.Jangka Waktu 8.Perubahan Atau Pembatalan Kerja Sama Desa 9.Berakhir Nya Kerja Sama Desa 10.Penyelesaian Perselisihan 11.Pembiayaan 12.Tugas Dan Tanggung Jawab 13.Pembinaan Dan Pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kerjasama desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan penyediaan pelayanan publik dengan memanfaatkan potensi yang ada pada desa sehingga perlu dilakukan dengan cara bertanggungjawab dalam sebuah perikatan;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Kotabaru.
5.Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10.Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
11.Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 2

(1)Desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
(2)Kerja sama desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Kerja sama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(2)Kerjasama desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Kerja sama Desa dilakukan berdasarkan atas prinsip :

a.eksternalitas;
b.akuntabilitas;
c.efisiensi;
d.keserasian;
e.kelestarian lingkungan;
f.kearifan lokal;
g.kesukarelaan; dan
h.keadilan.

Pasal 5

(1)Kerja sama antar-Desa meliputi:
1. a.pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
2. b.kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
3. c.bidang keamanan dan ketertiban.
(2)Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pasal 6

(1)Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
(2)Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)membahas hal yang berkaitan dengan:
1. a.pembentukan lembaga antar-Desa;
2. b.pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
3. c.perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
4. d.pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
5. e.masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
6. f.kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
(3)Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan tentang :
1. a.ruang lingkup kerjasama;
2. b.bidang Kerjasama;
3. c.tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama;
4. d.jangka waktu;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.pembiayaan;
7. g.tata cara perubahan, penundaan dan pembatalan;
8. h.penyelesaian perselisihan; dan
9. i.lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Pasal 7

(1)Kerjasama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
(2)Badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
1. a.Pemerintah Desa;
2. b.Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
3. c.Lembaga Kemasyarakatan;
4. d.Lembaga lainnya yang ada di desa; dan
5. e.Tokoh masyarakat.
(3)Susunan organisasi, tata kerja, dan pembentukan badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bersama kepala Desa.
(4)Badan kerja sama antar-Desa merupakan pelaksana dari kegiatan kerja sama antar desa.
(5)Badan kerja sama berkewajiban memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kerja sama antar- Desa dalam rapat musyawarah antar-Desa dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
(6)Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 8

(1)Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan.
(2)Pemilihan pihak ketiga mengacu pada penilaian :
1. a.kompetensi yang dimiliki oleh pihak ketiga terkait dengan obyek yang dikerjasamakan.
2. b.rencana kerja dari pihak ketiga yang memuat, antara lain :
  1. 1.orientasi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
  2. 2.melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal.
  3. 3.mengembangkan potensi obyek yang dikerjasamakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
(3)Pelaksanaan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
(4)Isi perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3).

Pasal 9

(1)Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 10

Kerjasama Desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:

a.peningkatan perekonomian masyarakat desa;
b.peningkatan pelayanan pendidikan;
c.kesehatan;
d.sosial budaya;
e.ketentraman dan ketertiban;
f.pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
g.tenaga kerja;
h.pekerjaan umum;
i.batas desa; dan
j.lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…