DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 10 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, dengan ruang lingkup sebagai berikut: Ketentuan Umum; Pendirian; Persyaratan Pendirian; Perizinan; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Penutupan Satuan PNF; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. Satuan PNF yang telah memiliki izin pendirian dan/atau izin operasional dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, Dan Program Paket C;
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
12.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
5.Pendirian satuan pendidikan nonformal adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
6.Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7.Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
8.Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
9.Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
10.Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
11.Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
12.Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
13.Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
14.Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
15.Program Pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
16.Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
17.Program Pendidikan keaksaraaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
18.Program pendidikan ketrampilan kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
19.Program Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
20.Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan nonformal, terdiri dari Penilik PAUD, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, dan Penilik Kursus.
21.Penutupan satuan PNF adalah penghentian kegiatan atau penghapusan satuan PNF.

BAB II

PENDIRIAN

Pasal 2

Satuan PNF dapat didirikan oleh:

a.orang perseorangan;
b.kelompok orang; dan/atau
c.badan hukum.

Pasal 3

(1)Satuan PNF, terdiri atas:
1. a.LKP;
2. b.Kelompok Belajar;
3. c.PKBM;
4. d.Majelis Taklim; dan
5. e.Satuan PNF sejenis.
(2)Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

Pasal 4

(1)LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
1. a.pendidikan kecakapan hidup;
2. b.pelatihan kepemudaan;
3. c.pendidikan pemberdayaan perempuan;
4. d.pendidikan keterampilan kerja;
5. e.bimbingan belajar; dan/atau
6. f.pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
(2)Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
1. a.pendidikan keaksaraan;
2. b.pendidikan kecakapan hidup;
3. c.pendidikan pemberdayaan perempuan;
4. d.pengembangan budaya baca; dan/atau
5. e.pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
(3)PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan keaksaraan;
3. c.pendidikan kesetaraan;
4. d.pendidikan pemberdayaan perempuan;
5. e.pendidikan kecakapan hidup;
6. f.pendidikan kepemudaan;
7. g.pendidikan ketrampilan kerja;
8. h.pengembangan budaya baca; dan
9. i.pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
(4)Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
1. a.pendidikan keagamaan Islam;
2. b.pendidikan anak usia dini;
3. c.pendidikan keaksaraan;
4. d.pendidikan kesetaraan;
5. e.pendidikan kecakapan hidup;
6. f.pendidikan pemberdayaan perempuan;
7. g.pendidikan kepemudaan; dan/atau
8. h.pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
(5)Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
1. a.pendidikan anak usia dini;
2. b.pendidikan keaksaraan;
3. c.pendidikan kesetaraan;
4. d.pendidikan kecakapan hidup;
5. e.pendidikan pemberdayaan perempuan;
6. f.peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
7. g.pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
(6)Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
1. a.pendidikan kecakapan hidup;
2. b.pendidikan pemberdayaan perempuan;
3. c.pendidikan kepemudaan;
4. d.pendidikan seni dan budaya; dan/atau
5. e.pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
(7)Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
1. a.pendidikan kesetaraan;
2. b.pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
3. c.pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

BAB III

PERSYARATAN PENDIRIAN

Pasal 5

(1)Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
1. a.persyaratan administratif; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administratif terdiri atas:
1. a.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
2. b.Susunan pengurus dan rincian tugas;
3. c.Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
4. d.Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.
5. e.Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum.
(3)Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
(4)Dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat tentang :
1. a.Program dan isi pendidikan dalam bentuk struktur kurikulum;
2. b.Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
3. c.Sarana dan prasarana yang memadai berikut jumlah dan kualitasnya;
4. d.Pembiayaan yang diuraikan dalam komponen biaya investasi, biaya personal yang harus dikeluarkan oleh peserta didik; dan
5. e.Rencana sistem evaluasi dan sertifikasi.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Satuan PNF wajib memiliki izin.
(2)Pemberian izin dilakukan oleh Kepala Dinas atas dasar pelimpahan kewenangan oleh Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap permohonan izin wajib dilakukan verifikasi oleh Kepala Dinas.
(2)Persetujuan atau penolakan permohonan diberikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dilakukan verifikasi.
(3)Apabila dalam pengajuan permohonan izin ditemukan perbuatan yang melanggar hukum berupa pemalsuan data untuk pemenuhan syarat pendirian, Kepala Dinas berhak untuk tidak mengeluarkan izin dan menolak permohonan yang bersangkutan kecuali penolakan disertai penjelasan bahwa syarat pendirian belum lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan setelah melengkapi kekurangannya.

Pasal 8

(1)Jangka waktu berlakunya izin adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya izin.
(2)Perpanjangan izin dilakukan dalam masa waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya izin.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Satuan PNF dalam rangka kerjasama penanaman modal asing hanya dapat dilakukan oleh Satuan PNF Badan Hukum yang telah memiliki izin.
(2)Badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin Satuan PNF dalam rangka kerjasama penanaman modal asing kepada Kepala Dinas.
(3)Syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
1. a.Dokumen kerjasama oleh lembaga Satuan PNF dengan Penanam Modal Asing;
2. b.Surat Rekomendasi dari Kementerian yang lingkup tugasnya mengurus bidang Pendidikan sesuai dengan tingkatannya;
3. c.Surat Keterangan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah; dan
4. d.Surat Keterangan dari Kementerian Tenaga Kerja bagi yang menggunakan tenaga kerja asing.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku mutatis mutandis untuk izin penyelenggaraan satuan PNF dalam rangka kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

(1)Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Satuan PNF.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
(3)Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Penilik.

Pasal 11

(1)Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan PNF.
(2)Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Penilik.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…