DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 16 Tahun 2016

Nomor: 16
Tahun: 2016
Ditetapkan: 11 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembudayaan Gemar Membaca, dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Menumbuhkan Budaya Gemar Membaca; Gerakan Gemar Membaca; Peran Serta Masyarakat; Penghargaan; Pendanaan; Larangan; Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administratif; Sanksi Pidana; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa budaya gemar membaca harus ditumbuhkan dalam masyarakat dengan demikian sumber daya manusia di Kabupaten Kotabaru akan terus meningkat seiring dengan perkembangan jaman;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 huruf d, Pasal 49, dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam pembudayaan gemar membaca;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembudayaan Gemar Membaca; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonseia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan Dan Pembinaan Perpustakaan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
5.Membaca adalah salah satu proses memahami suatu tulisan yang sangat penting untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan.
6.Pembudayaan gemar membaca adalah usaha atau kegiatan untuk menumbuhkan suatu peradaban masyarakat menjadikan membaca sebagai suatu kebiasaan yang berjalan turun temurun dari generasi kegenerasi.
7.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
8.Koleksi adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
9.Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembudayaan gemar membaca dimaksudkan untuk membentuk generasi/sumber daya manusia dengan perkembangan kecerdasan :
1. a.memiliki kekayaan kosakata;
2. b.memiliki kemampuan menalar, menganalisa, mengurutkan dengan teratur dan berpikir logis;
3. c.mampu merenungkan kehidupan dan memiliki cita hidup; dan
4. d.memiliki imajinasi atau membayangkan suatu keadaan sehingga mampu memilah hal yang baik dan buruk bagi kehidupan.
(2)Pembudayaan gemar membaca bertujuan membangun masyarakat menjadi masyarakat yang cerdas, lebih maju dan lebih kritis yang dilandasi pada pemikiran yang arif dan bijaksana sehingga pada gilirannya akan mampu membangun bangsa yang berperadaban yang mampu bersaing secara global dengan masyarakat internasional.

Pasal 3

(1)Setiap orang berhak untuk mengembangkan kecerdasan melalui membaca.
(2)Setiap orang berhak memperoleh pelayanan bahan bacaan yang bermutu dan berkualitas.

BAB III

MENUMBUHKAN BUDAYA GEMAR MEMBACA

Pasal 4

Menumbuhkan budaya gemar membaca merupakan kewajiban Pemerintah Daerah bersama masyarakat.

Pasal 5

(1)Dalam rangka menumbuhkan budaya gemar membaca, Bupati berkewajiban untuk menggalakkan gemar membaca di masyarakat.
(2)Penggalakkan gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan pada anak dan remaja dilingkungan keluarga dan satuan pendidikan melalui pemanfaatan perpustakaan sekolah/daerah.
(3)Bupati dapat menugaskan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan Daerah serta SKPD terkait untuk menyelenggarakan promosi gemar membaca dan even/bazar buku murah dan berkualitas serta menyediakan sarana dan prasarana yang mudah dijangkau.

Pasal 6

Setiap orang tua/wali dari anak baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan panti asuhan/Pondok Pesantren berkewajiban membina dan mengarahkan anak-anak untuk gemar membaca melalui penyediaan buku-buku, media online, dan dalam hal tidak memiliki kemampuan dapat memanfaatkan Perpustakaan Daerah.

Pasal 7

Setiap satuan pendidikan formal atau nonformal melalui pendidik berkewajiban membina dan mengarahkan kepada anak didiknya untuk gemar membaca melalui pemanfaatan buku-buku yang menjadi acuan pendidikannya maupun melalui pemanfaatan Perpustakaan Sekolah/Daerah.

BAB IV

GERAKAN GEMAR MEMBACA

Pasal 8

(1)Dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Gemar Membaca, Bupati melaksanakan Gerakan Gemar Membaca tingkat Daerah dan tingkat Sekolah.
(2)Pelaksanaan Gerakan Gemar Membaca tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan Umum Daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
(3)Pelaksanaan Gerakan Gemar Membaca tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan melibatkan Satuan Pendidikan.
(4)Gerakan Gemar Membaca tingkat Daerah dan tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Masyarakat dapat berperan serta dalam pembudayaan gemar membaca.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Perkumpulan/Kelompok Masyarakat yang menggalakkan gemar membaca pada anak maupun remaja yang dilakukan secara terorganisir dan berkelanjutan.
(2)Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa buku-buku, barang berupa penunjang sarana dan prasarana kegiatan, maupun pendanaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…