DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 17 Tahun 2015

Nomor: 17
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Izin Usaha Industri, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Izin Usaha Industri Dan Tanda Daftar Industri 4.Persyaratan Izin 5.Izin Perluasan 6.Tata Cara Dan Jangka Waktu Proses Izin 7.Masa Berlaku Izin 8.Penarikan Kembali Keputusan Pemberian Iui Atau Tdi Selaku Sanksi 9.Kewajiban Pemagang Izin 10.Pengawasan. 11.Sanksi Administratif 12.Penyidikan 13.Ketentuan Pidana 14,Ketentuan Khusus 15.Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sektor usaha industri harus diselenggarakan secara tertib dan terhindar dari persaingan tidak sehat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran EE Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Industri Kecil, Izin Usaha Industri Menengah, dan Izin Perluasan Usaha Industri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Industri; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
19.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
21.Peraturan Menteri Prindustrian dan Perdagangan Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 13);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 28);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5.Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
6.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7.Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
8.Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
9.Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin mendirikan perusahaan industri bagi perusahaan.
10.Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah Tanda Daftar Industri bagi perusahaan industri.
11.Izin Perluasan adalah izin penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
12.Investasi adalah nilai modal perusahaan seluruhnya yang ditanamkan untuk menjalankan usaha industri tidak termasuk nilai tanah dan bangunan tempat usahanya.
13.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
14.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
15.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

IUI, TDI, dan Izin Perluasan diberikan untuk masing-masing jenis industri berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 (lima) digit sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III

IZIN USAHA INDUSTRI DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

Pasal 3

Setiap orang, persekutuan perusahaan atau badan hukum yang mendirikan perusahaan industri dengan skala investasi Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib memiliki IUI.

Pasal 4

(1)TDI diberikan untuk Industri kecil skala investasi Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
(2)TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan sebagai izin.
(3)Industri kecil skala investasi dibawah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), tidak diwajibkan untuk memiliki TDI kecuali atas permohonan yang bersangkutan untuk memilikinya.

Pasal 5

(1)Ketentuan nilai skala investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) dapat dilakukan perubahan dengan mengikuti perubahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang- Undangan.
(2)Perubahan nilai skala investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya IUI atau TDI pelaku usaha wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
(2)Kewajiban daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Daerah tentang Wajib Daftar Perusahaan.

BAB IV

PERSYARATAN IZIN

Pasal 7

(1)IUI atau TDI diberikan sepanjang jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan.
(2)Jenis industri dinyatakan terbuka atau terbuka dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

(1)Pemberian IUI dilakukan melalui Persetujuan Prinsip atau Tanpa Persetujuan Prinsip.
(2)Pemberian IUI melalui Persetujuan Prinsip ditujukan kepada perusahaan dengan kriteria :
1. a.berlokasi diluar kawasan industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung;
2. b.jenis industri tertentu.
(3)Jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan Industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
(5)Persetujuan Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial.

Pasal 9

(1)Pengajuan permohonan IUI wajib melengkapi persyaratan, berupa :
1. a.IMB;
2. b.Izin Tempat Usaha (SITU);
3. c.NPWPD;
4. d.Izin Lokasi;
5. e.Izin Gangguan (HO) apabila usaha menimbulkan gangguan lingkungan;
6. f.dokumen lingkungan, berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
7. g.Izin Lingkungan;
8. h.Surat Keterangan dari pejabat berwenang tentang Laik Fungsi Bangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung;
9. i.dokumen yang menjelaskan tentang sarana produksi; dan
10. j.telah mendapatkan penetapan nilai kapasistas produksi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah (untuk jenis usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam).
(2)Pengajuan permohonan TDI wajib meengkapi persyaratan, berupa:
1. a.IMB;
2. b.Izin Tempat Usaha (SITU);
3. c.NPWPD;
4. d.Izin Gangguan (HO) apabila usaha menimbulkan gangguan lingkungan;
5. e.Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
6. f.Dokumen yang menjelaskan tentang sarana produksi; dan
7. g.telah mendapatkan penetapan nilai kapasistas produksi yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah (untuk jenis usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam).

BAB V

IZIN PERLUASAN

Pasal 10

(1)Setiap orang, persekutuan perusahaan atau badan hukum selaku pemegang IUI hanya dapat melakukan perluasan industri setelah memiliki Izin Perluasan dari Bupati.
(2)Dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pengajuan perluasan, diberikan dispensasi masa transisi peningkatan kapasitas produksi dengan nilai maksimal 30% (tiga puluh persen) dari nilai kapasitas produksi yang diizinkan sebelumnya.
(3)Bupati berwenang melakukan penilaian kelayakan penambahan kapasitas produksi untuk memberikan izin atau menyatakan menolak perluasan industri dengan mempertimbangkan kelayakan sarana produksi dan keseimbangan lingkungan.
(4)Peningkatan kapasitas produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dihentikan setelah masa 6 (enam) bulan dalam hal Bupati tidak memberikan Izin Perluasan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…