DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 19 Tahun 2015

Nomor: 19
Tahun: 2015
Ditetapkan: 10 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Kawasan Tanpa Rokok, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Azas, Tujuan Dan Prinsip 3.Hak Dan Kewajiban 4.Kawasan Tanpa Rokok 5.Larangan Dan Kewajiban 6.Tanda/ Petunjuk/ Peringatan Larangan Merokok 7.Peran Serta Masyarakat 8.Pembinaan Dan Pengawasan 9.Sanksi 10.Penyidikan 11.Ketentuan Pidana 12.Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
16.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17.Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
5.Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
6.Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya terbungkus yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tobacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
7.Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau mengisap rokok.
8.Paparan asap rokok adalah asap yang keluar dari rokok yang menyala atau dari produk tembakau lain yang biasanya dengan kombinasi asap rokok yang dihembuskan oleh perokok.
9.Perokok aktif adalah orang yang merupakan perokok dan memiliki ketergantungan untuk selalu menghisap rokok dalam kesehariannya.
10.Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap asap rokok yang dikeluarkan oleh orang perokok.
11.Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/bilik yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12.Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh suatu dinding dan/atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
13.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
14.Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15.Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak- anak.
16.Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17.Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi yang merupakan ruang tertutup termasuk didalamnya taksi, bus umum, angkutan kota dan sejenisnya.
18.Tempat Kerja adalah ruang tertutup bergerak atau tidak bergerak dimana tenaga kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat-tempat sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat, ruang sidang/seminar dan sejenisnya.
19.Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan berupa ruang tertutup yang digunakan untuk usaha/kegiatan bagi masyarakat termasuk tempat umum milik Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.
20.Tempat lainnya yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
21.Ruang terbuka adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberikan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

AZAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penetapan KTR berazaskan :

a.kepentingan kualitas kesehatan manusia;
b.keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
c.kemanfaatan umum;
d.hak azasi manusia;
e.kesehatan lingkungan;
f.kawasan sehat; dan
g.kabupaten/kota sehat.

Pasal 3

Tujuan Penempatan KTR, untuk :

a.memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya paparan asap rokok orang lain;
b.memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
c.melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
d.menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok;
e.memenuhi rasa aman/nyaman pada orang lain; dan
f.meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

Pasal 4

Prinsip Penetapan KTR adalah:

a.100 % (seratus persen) kawasan tanpa asap rokok;
b.tidak ada ruang merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
c.pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

BAB III

HAK DAN KEWJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok, dan berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai rokok atau merokok dan bahayanya untuk kesehatan.

Pasal 6

Setiap orang wajib memelihara lingkungan yang bersih dan sehat yang bebas dari asap rokok di ruang atau area yang dinyatakan KTR. Lembaga

Pasal 7

(1)Pemilik, Pemimpin dan Penanggung Jawab tempat atau ruangan yang ditetapkan sebagai KTR wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan KTR.
(2)Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib untuk melakukan pengawasan internal atas terselenggaranya KTR.
(3)Tanggung jawab Pemilik, Pimpinan dan Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.melarang adanya tempat untuk merokok di dalam gedung dan penyediaan rokok, menjual mengiklankan atau mempromosikan rokok;
2. b.mengingatkan semua orang untuk tidak merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. c.meletakkan tanda-tanda dilarang merokok di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca.

BAB IV

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

(1)Bupati menetapkan KTR di wilayah pemerintahannya.
(2)KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.tempat proses belajar mengajar;
3. c.tempat anak bermain;
4. d.tempat ibadah;
5. e.angkutan umum;
6. f.tempat kerja;
7. g.tempat-tempat umum; dan
8. h.tempat lainnya yang ditetapkan.
(3)Tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf g, adalah penginapan/losmen/hotel, terminal (darat, laut dan udara), cafe/rumah makan, salon kecantikan, gedung olah raga, dan gedung pertemuan/tempat rapat.
(4)Tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 9

(1)KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar lingkungan KTR.
(2)Dalam hal tempat bermain anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan lokasi terbuka maka batas terluar lingkungan KTRnya berjarak 50M dari lokasi.

Pasal 10

(1)Dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, huruf g, dan huruf h dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.
(2)Tempat yang dapat diperuntukkan untuk tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar;
2. b.bangunan khusus untuk tempat merokok yang dibuat dengan kriteria minimal, berupa :
  1. 1.dinding bangunan sebagian atau seluruhnya berupa kaca transparan;
  2. 2.pintu ruang/bilik harus selalu dalam keadaan tertutup;
  3. 3.memiliki pengisap udara keluar bangunan yang dialirkan ke udara luar terbuka;
  4. 4.dilengkapi dengan informasi bahaya merokok bagi kesehatan; dan
  5. 5.menempatkan dan memelihara tanaman hijau dalam pot pada ruang bangunan.
(3)Kantin atau cafetaria dalam KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, huruf g dan huruf h dapat menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b secara terpisah dari tempat makan dan minum pengunjung tidak merokok atau berada diluar bangunan tertutup kantin atau cafetaria.

Pasal 11

(1)Setiap pimpinan atau penanggung jawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib menerapkan KTR.
(2)Penerapan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemasangan tanda larangan merokok dan/atau pemberitahuan dalam bentuk tulisan kecuali tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diberikan keterangan tempat untuk merokok.
(3)Tanda atau tulisan larangan merokok dapat diadakan oleh SKPD yang menangani urusan kesehatan untuk diserahkan pada pimpinan atau penanggungjawab tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilaksanakan penerapannya.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…