DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Higiene dan Sanitasi Depot Ari Minum Isi Ulang, meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Air untuk Produksi, Peralatan Produksi, Sanitasi Pembangunan, Higiene Perorangan Tenaga Kerja, Asosiasi Depor Air Minum, Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU, Hak Konsumen, Pengawasan dan Pembinaan, Peran Seta Masyakarat, Sanksi Administratif, Pendidikan, Sanksi Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penjualan air minum isi ulang jumlahnya semakin bertambah dan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air minum oleh karena itu perlu adanya jaminan perlindungan bagi masyarakat terhadap ancaman penyakit dari air minum yang diproduksi tidak sesuai prosedur dan tempat produksi yang tidak memenuhi standar sanitasi dan higiene;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf B Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengawasan post-market produk makanan-minuman industri rumah tangga merupakan kewenangan Kabupaten/Kota;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
20.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
21.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
22.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;
23.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum;
27.Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan;
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HIGIENE DAN SANITASI DEPOT AIR MINUM ISI ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
6.Depot adalah tempat usaha berupa bangunan standar dengan proses produksi dilakukan ditempat.
7.Air adalah air minum yang diproduksi pada depot air minum.
8.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
9.Air Baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.
10.Depot Air Minum Isi Ulang yang selanjutnya disingkat DAMIU adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
11.Higiene adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya pada usaha kesehatan individu maupun kesehatan pribadi hidup manusia.
12.Sanitasi adalah usaha pencegahan terhadap semua faktor lingkungan hidup manusia yang mempengaruhi kesehatan dan lingkungan hidup.
13.Higiene dan sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap air minum agar aman dikonsumsi.
14.Mutu air adalah kondisi kualitas air yang diukur dan/atau diuji berdasarkan parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Persyaratan kualitas air minum adalah persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
16.Tara Pangan adalah penandaan yang menunjukan bahan aman digunakan untuk kemasan pangan.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dari pengaturan ini adalah melindungi masyarakat yang mengkonsumsi air minum isi ulang dari bahaya tercemarnya air oleh bakteri koliform dan Escherichia Coli dan bahaya kimia lainnya yang dapat mengakibatkan orang menjadi sakit.
(2)Tujuan dari pengaturan ini adalah mengatur terhadap pemilik usaha untuk mengutamakan higiene dan sanitasi produksi melalui :
1. a.pemeliharaan peralatan yang digunakan;
2. b.pengecekan kualitas air yang diproduksi agar aman bagi kesehatan;
3. c.tenaga penjamah air minum yang dipekerjakan berbadan sehat dan tidak menderita penyakit menular;
4. d.mempekerjakan paling sedikit 1 (satu) orang penjamah yang memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU;
5. e.memenuhi fasilitas sanitasi pada sarana bangunan untuk kegiatan usaha peralatan yang digunakan dan persona higiene tenaga kerja.

BAB III

AIR UNTUK PRODUKSI

Pasal 3

Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan

Pasal 4

(1)Air minum yang aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikro biologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat sebagai parameter wajib dan parameter tambahan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang persyaratan air minum.
(2)Pelaksanaan pengujian parameter wajib kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di laboratorium, untuk parameter fisika dan kimiawi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan untuk mikro biologis setiap bulan.
(3)Parameter wajib tentang persyaratan kualitas air minum wajib diikuti dan ditaati oleh penyelenggara air minum.

Pasal 5

(1)Air untuk produksi air minum isi ulang adalah air yang berasal dari Perusahaan Air Minum Daerah, mata air pegunungan atau sumber air bersih yang terlindungi, jauh dari sumber atau bahan pencemar.
(2)Air dari mata air pegunungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
1. a.air jernih dari mata air pegunungan yang terbebas dari pencemaran;
2. b.disekitar mata air tidak terdapat kegiatan industri atau area pertambangan.
(3)Dalam hal perolehan air melalui sarana pengangkutan wajib menggunakan transportasi mobil tanki khusus pengangkut air bersih.

Pasal 6

(1)Air yang akan menjadi bahan baku wajib dilakukan pemeriksaan kualitas air pada saat :
1. a.diawal pemasukan kedalam tandon penampungan; dan
2. b.minimal 6 (enam) jam setelah pemasukan kedalam tandon.
(2)Dalam hal air dalam tandon terlihat keruh dan dasar tandon tidak dapat terlihat akibat adanya penumpukan lumpur atau kotoran maka air tersebut dilarang dipergunakan untuk produksi.
(3)Batas waktu penyimpanan air dalam tandon adalah selama 1 (satu) minggu, lebih dari waktu tersebut harus segera diganti dengan yang baru.

BAB IV

PERALATAN PRODUKSI

Pasal 7

(1)Setiap peralatan produksi wajib dilengkapi alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi untuk membunuh bakteri dan tidak mengakibatkan kerusakan kualitas air minum.
(2)kriteria alat sterilisasi yang berkemampuan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peralatan produksi standar berupa :

a.minimal 2 (dua) buah Tandon air baku;
b.filterisasi dan Purifikasi;
c.medium catridge dan finishing catride;
d.desinfeksi menggunakan ozon dan ultraviolet;
e.pencuci Galon dilengkapi dengan sabun cuci anti septik; dan
f.keran pengisian Galon, tidak menggunakan selang.

Pasal 9

(1)Tandon wajib terbuat dari bahan tara pangan.
(2)Tandon diletakkan pada tempat yang tidak terkena langsung sinar matahari.
(3)Tandon I diletakkan lebih tinggi dari tandon II.
(4)Antara tandon I dan tandon II dihubungkan dengan kran buka tutup.

Pasal 10

(1)Pada saat pengisian air kedalam tandon I, kran penghubung ke tandon II wajib tertutup dan hanya dapat dibuka setelah dilakukan pemeriksaan kualitas air dan telah lewat dari 6 (enam) jam terhitung sejak tandon I diisi.
(2)Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…