DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 20 Tahun 2016

Nomor: 20
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Yatim Dan Anak Yatim Piatu, dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Kesejahteraan Anak Terlantar, Anak Yatim Dan Anak Yatim Piatu; Pendanaan; Perlindungan; Larangan; Pengawasan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesejahteraan Dan Perlindungan Anak Terlantar, Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-Undang Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 9);

2.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3143);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3209);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 297, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5606);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
10.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3376);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Wakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 128);
18.Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
19.Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten kotabaru Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TERLANTAR, ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
5.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Kotabaru.
6.Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
7.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8.Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
9.Anak yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal.
10.Anak Yatim Piatu adalah anak yang kehilangan ayah dan ibunya karena meninggal.
11.Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
12.Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh Pemerintah Daerah, seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan.
13.Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
14.Badan/Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kesejahteraan dan perlindungan anak dapat terlaksana secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menjamin hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta sebagai pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagai bagian dari pemerintahan nasional sesuai amanah UUD 1945.

BAB III

KESEJAHTERAAN ANAK TERLANTAR, ANAK YATIM DAN ANAK YATIM PIATU

Pasal 4

Usaha kesejahteraan anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 5

(1)Anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu berhak memperoleh asuhan oleh Pemerintah Daerah atau orang atau badan/lembaga.
(2)Anak yatim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak yatim yang ibunya tidak memiliki kemampuan untuk mengasuh dan membiayainya.

Pasal 6

(1)Keluarga terdekat berkewajiban untuk melaksanakan pengasuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
(2)Pemerintah Daerah melaksanakan pengasuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila :
1. a.keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkemampuan untuk melaksanakannya;
2. b.keluarga terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersedia/menelantarkannya.
(3)Anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu yang diasuh oleh Pemerintah Daerah ditempatkan di Panti Asuhan yang dikelola oleh SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial.
(4)Selain Panti Asuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuasa asuh dapat juga dilakukan oleh Panti Asuhan yang dikelola oleh perseorangan/ keluarga/organisasi keagamaan/organisasi sosial kemasyarakatan yang ada dalam wilayah daerah.

Pasal 7

(1)Jumlah anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu yang diasuh oleh Panti Asuhan harus sesuai dengan kemampuan jumlah yang dapat ditampung atau tidak melebihi kemampuan yang dimilikinya.
(2)Dalam hal Panti Asuhan yang ada dalam wilayah daerah kelebihan kapasitas Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :
1. a.mengkoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi untuk penempatan pada Panti yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi;
2. b.membangun dan menyediakan sarana dan prasarana baru untuk pemenuhannya.

Pasal 8

(1)Pengasuhan anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu dapat dilakukan oleh perseorangan atas sepengetahuan SKPD yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial.
(2)Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat :
1. a.warga daerah/domisili di dalam wilayah daerah;
2. b.antara calon orang tua asuh dan anak asuh menganut agama yang sama;
3. c.dikenal masyarakat minimal dalam lingkup wilayah tempat tinggalnya;
4. d.memiliki rumah sendiri dan pekerjaan tetap/berkemampuan secara ekonomi;
5. e.sudah berkeluarga dan diutamakan yang belum memiliki anak;
6. f.bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya.
(3)Prosedur dan tatacara untuk mendapatkan hak pengasuhan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Badan/pelaku usaha didaerah dapat melakukan pengasuhan anak terlantar, anak yatim dan anak yatim piatu.
(2)Pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
1. a.langsung dengan mendirikan Panti Asuhan yang dikelola secara profesional dan bertanggungjawab;
2. b.tidak langsung melalui penyaluran biaya pada seorang anak atau sejumlah anak dan anak tersebut tetap berada di Panti Asuhan.
(3)Penyaluran biaya untuk pengasuhan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sifatnya tidak mengikat sesuai dengan kemampuan Badan/pelaku usaha.

Pasal 10

(1)Pengangkatan anak terhadap anak terlantar, anak yatim, dan anak yatim piatu dalam wilayah daerah harus dengan sepengetahuan SKPD yang lingkup dan tanggungjawabnya meliputi bidang sosial.
(2)Untuk dapat melakukan pengangkatan anak dalam wilayah daerah terhadap calon orang tua angkat wajib memenuhi kriteria, sebagai berikut :
1. a.memiliki Surat Keterangan Domisili (diutamakan warga daerah);
2. b.memiliki kesamaan agama yang dianut dengan calon anak angkatnya;
3. c.calon orang tua angkat dikenal oleh masyarakat minimal dalam lingkup wilayah tempat tinggalnya;
4. d.memiliki rumah sendiri dan pekerjaan tetap/berkemampuan secara ekonomi;
5. e.sudah berkeluarga dan diutamakan yang belum memiliki anak;
6. f.bersedia mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak-haknya.

Pasal 11

(1)Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
(2)Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.
(3)Pengangkatan anak wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal anak.
(4)Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) yang dilakukan berdasarkan hukum adat setempat diakui diakui sepanjang diketahui oleh Kepala Desa Adat setempat.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…