DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Kepariwisataan, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Azas, Fungsi Dan Tujuan 3.Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan 4.Perencanaan Pembangunan Kepariwisataan 5.Pembangunan Kepariwisataan Daerah 6.Industri Pariwisata 7.Destinasi Pariwisata 8.Pemasaran 9.Kelembagaan 10.Badan Promosi Kepariwisataan Daerah 11.Pendanaan 12.Izin Usaha Kepariwisataan 13.Hak Dan Kewajiban 14.Sanksi Administratif 15.Ketentuan Pidana 16.Penyidikan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kabupaten Kotabaru memiliki potensi alam, adat dan budaya serta nilai sejarah dengan sumber daya manusia yang dapat diberdayakan bagi pengembangan pariwisata baik saat ini maupun masa yang akan datang;
c.bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 18 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pemerintah Daerah mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataan dan Izin Penyelenggaraan Kepariwisataan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
15.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
16.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
17.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
18.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
19.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
20.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
21.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
22.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
23.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
24.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
25.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
26.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28.Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 8);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TENTANG KEPARIWISATAAN DAN IZIN PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kotabaru.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD dalam pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
5.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
7.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
8.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat, sesama wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12.Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
13.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
14.Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut dengan RIPKD adalah sebuah perencanaan di bidang pariwisata daerah untuk pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan daerah.

BAB II

AZAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan; dan
k.kesatuan.

Pasal 3

Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Tujuan diselenggarakannya Kepariwisataan daerah adalah:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.menghapus kemiskinan;
d.mengatasi pengangguran;
e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f.memajukan kebudayaan;
g.mengangkat citra daerah dan bangsa;
h.memupuk rasa cinta daerah dan tanah air;
i.memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
j.mempererat persahabatan antarbangsa dalam skala kepariwisataan nasional.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;
d.memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e.memberdayakan masyarakat daerah;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antarpemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
h.memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 6

(1)Bupati menunjuk Dinas yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang kepariwisataan daerah untuk membuat Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPKD).
(2)RIPKD dikoordinasikan secara lintas sektoral kepada :
1. a.Pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya yang berdekatan secara geografis.
2. b.Pemerintah Daerah Provinsi.
3. c.Pemerintah Pusat.
(3)RIPKD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 7

Pembangunan kepariwisataan daerah meliputi:

a.industri pariwisata;
b.destinasi pariwisata;
c.pemasaran; dan
d.kelembagaan kepariwisataan.

BAB VI

INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 8

(1)Industri Pariwisata Daerah dilaksanakan dalam bentuk usaha pariwisata.
(2)Usaha pariwisata daerah berwujud produk barang atau jasa yang dikembangkan dengan berbasis pada :
1. a.pemberdayaan masyarakat;
2. b.pengembangan fasilitas dan utilitas dengan menggunakan pola dan sistem yang menunjang pertumbuhan industri kecil;
3. c.atraksi yang berbasis pada alam, seni dan budaya, sistem sosial serta kehidupan masyarakat (living culture);
4. d.keindahan atau bentuk/keunikan alam yang ditunjang dengan letak geografis dan keanekaragaman hayati flora dan fauna darat dan perairan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah membuka ruang bagi setiap orang atau badan untuk berinvestasi pada industri pariwisata di daerah.
(2)Ruang investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.Pembangunan dan pengembangan kawasan pariwisata.
2. b.jasa transportasi wisata;
3. c.jasa perjalanan wisata;
4. d.jasa penyajian makanan dan minuman;
5. e.penyediaan akomodasi;
6. f.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
7. g.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
8. h.jasa informasi pariwisata;
9. i.jasa konsultan pariwisata;
10. j.jasa pramuwisata;
11. k.jenis lainnya yang tidak melanggar ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap investor kepariwisataan berkewajiban melakukan kemitraan dengan pelau usaha mikro, kecil menengah dan atau koperasi.

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…