DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang Kabupaten Kotabaru, meliputi Ketentuan Umum, Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa nilai ekonomis air minum yang dijual pada depot air minum menjadikan pilihan bagi masyarakat dan jumlahnya terus bertambah sehingga perlu diarahkan kepada iklim persaingan usaha yang sehat agar mutunya tetap terjaga;
c.bahwa perizinan usaha skala mikro sesuai dengan ketentuan Lampiran huruf Q Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perijinan usaha mikro merupakan kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Depot Air Minum Isi Ulang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)
23.Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
24.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Syarat- syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
25.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 705/MPP/Kep/11/2003 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan dan Perdagangannya;
26.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 651/MPP/Kep/10/2004 tentang Persyaratan Teknis Depo Air Minum;
27.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Air Minum;
30.Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 28);
34.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 02 Tahun 2015 tentang Higiene dan Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA DEPOT AIR MINUM ISI ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
5.Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6.Depot Air Minum Isi Ulang yang selanjutnya disingkat DAMIU adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.
7.Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan dan atau usaha DAMIU wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 3

(1)Syarat untuk mendapatkan izin usaha, meliputi :
1. a.surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
2. b.kartu tanda penduduk;
3. c.kartu Keluarga;
4. d.pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
5. e.mengisi formulir yang memuat tentang:
  1. 1.nama;
  2. 2.nomor KTP;
  3. 3.nomor telepon;
  4. 4.alamat;
  5. 5.kegiatan usaha;
  6. 6.sarana usaha yang digunakan; dan
  7. 7.jumlah modal usaha.
6. f.memiliki Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.
(2)Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Permohonan izin tidak dikenakan biaya.

Pasal 4

(1)Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin kepada Camat.
(2)Setiap penerbitan izin atau pencabutan izin wajib ditembuskan kepada Bupati.
(3)Pedoman penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Izin DAMIU dinyatakan tidak berlaku dalam hal pemegang izin mengalihkan kepemilikan usahanya kepada pihak lain atau berpindah tempat lokasi usaha.
(2)Penarikan izin dapat dilakukan dalam hal pemegang izin tidak melakukan aktifitasnya selama 1 (satu) tahun.

Pasal 6

Izin berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan wajib diperbaharui setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1)Pemegang izin DAMIU dilarang melakukan penjualan air minum hasil produksinya sebelum memperoleh Sertifikat Higiene dan Sanitasi DAMIU.
(2)Pemegang izin DAMIU hanya boleh melakukan pengisian dan menjual air minum isi ulang secara langsung kepada konsumen ditempat produksinya. - 8 –

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, dilakukan pengawasan kualitas air minum secara eksternal yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) khusus untuk wilayah kerjanya.

BAB IV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9

(1)Sanksi administratif berupa pencabutan Izin.
(2)Pencabutan izin dilakukan apabila :
1. a.Dinas Kesehatan menarik kembali Sertifikat Higiene Sanitasi DAMIU dan telah memberitahukan kepada Bupati melalui Camat;
2. b.Pelaku usaha melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB V

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 10

(1)Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Dalam melakukan Tugas Penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
1. a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana pelanggaran;
2. b.melakukan Tindakan Pertama pada kejadian dan melakukan Pemeriksaan saat itu ditempat;
3. c.menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. d.melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
5. e.memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
6. f.mendatangkan orang ahli yang dipergunakan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
7. g.mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…