DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dan Kelurahan, dengan sistematika sebagai berikut: Ketentuan Umum; Penataan Desa; Pembentukan; Penghapusan; Perubahan Status; Penetapan Desa; Sanksi Administratif; Ketentuan Lainnya; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa dan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 26);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 05);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 06);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2015 Nomor 07); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, PENGGABUNGAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA DAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
5.Desa adalah desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
10.Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
11.Penggabungan Desa adalah penyatuan dua Desa atau lebih menjadi Desa baru.
12.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENATAAN DESA

Pasal 2

(1)Desa terdiri atas Desa dan Desa Adat.
(2)Dalam satu wilayah hanya terdapat Desa atau Desa Adat.
(3)Dalam wilayah Desa dibentuk Dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

Pasal 3

Tujuan penataan Desa, meliputi :

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan
e.meningkatkan daya saing Desa.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan Desa.
(2)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
(3)Penataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
1. a.pembentukan;
2. b.penggabungan;
3. c.penghapusan;
4. d.perubahan status; dan
5. e.penetapan desa.

Pasal 5

(1)Pembentukan, penggabungan, penghapusan, dan perubahan status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
(2)Penetapan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui evaluasi dan persetujuan dari Gubernur.
(3)Bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dan persetujuan Gubernur.

Pasal 6

(1)Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan, Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan Gubernur.
(2)Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak menyatakan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut dan Sekretaris Daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
(3)Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Gubernur, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 7

(1)Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat nomor register dari Gubernur dan Kode Desa dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.
(2)Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 8

(1)Pembentukan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada, melalui proses :
1. a.pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih; dan
2. b.penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa atau penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

Pasal 9

Syarat pembentukan Desa, meliputi :

a.batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b.jumlah penduduk paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;
c.wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Rencana pemekaran Desa wajib disosialisasikan kepada Pemerintah Desa induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)BPD berhak menyampaikan masukan atas rencana pemekaran Desa kepada Bupati.
(2)Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil/kesepakatan dalam musyawarah Desa dalam bentuk tertulis dengan disertakan Berita Acara Musyawarah Desa.
(3)Bupati berkewajiban memperhatikan/ mempertimbangkan hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…