DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kegiatan Tahun Jamak, dengan ruang lingkup: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup Kegiatan; Jenis Belanja Kegiatan; Kriteria Kegiatan; Perencanaan Kegiatan; Pengusulan; Pengkajian; Pembahasan Kegiatan Tahun Jamak; Penganggaran; Penyusunan Paket Pekerja; Seleksi Penyedia; Kontrak Tahun Jamak; Uang Muka Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak; Penyesuaian Harga; Pembayaran Kontrak Tahun Jamak; Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pembangunan melalui pengadaan barang/jasa terdapat bentuk pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan sehingga diperlukan adanya kebijaksanaan untuk dapat dilaksanakan;
c.bahwa pelaksanaan pekerjaan yang melebihi 1 (satu) tahun anggaran dapat dilakukan dengan menggunakan kontrak tahun jamak setelah penganggarannya melalui persetujuan DPRD dan kontraknya atas persetujuan dari Bupati;
d.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Pasal 54A Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan pembangunan dapat dilakukan dengan kontrak tahun jamak;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Kegiatan Tahun Jamak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
16.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 25); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEGIATAN TAHUN JAMAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru.
7.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
8.Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
12.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan pengangggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
13.Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Pasal 2

(1)Pengaturan Kegiatan tahun jamak dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pelaksanaan pembangunan yang pekerjaan konstruksinya memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dan pengalokasian dananya dibebankan dalam lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
(2)Tujuan pengaturan kegiatan tahun jamak adalah untuk menjamin ketersediaan dan kepastian anggaran dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup pengaturan kegiatan tahun jamak berupa pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai melalui APBD.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah APBD Induk.

BAB III

JENIS BELANJA KEGIATAN

Pasal 4

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan dapat mengikat dana anggaran lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dalam bentuk kegiatan tahun jamak.

BAB IV

KRITERIA KEGIATAN

Pasal 5

Kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria :

a.pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (duabelas) bulan; dan
b.pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran meliputi :
1. 1.penyediaan makanan dan obat-obatan di bidang kesehatan;
2. 2.penanaman benih/bibit;
3. 3.penghijauan;
4. 4.pelayanan perintis laut/udara;
5. 5.pelayanan pembuangan sampah; dan
6. 6.pengadaan jasa cleaning service.

BAB V

PERENCANAAN KEGIATAN

Pasal 6

(1)Perencanaan kegiatan tahun jamak dilaksanakan oleh SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam penyusunan RKA-SKPD.

BAB VI

PENGUSULAN

Pasal 7

(1)SKPD mengusulkan kegiatan tahun jamak kepada Bupati dan ditembuskan kepada :
1. a.Ketua DPRD;
2. b.Sekretaris Daerah; dan
3. c.Kepala Bappeda.
(2)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Term of Reference (TOR)/Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang memuat :
1. a.latar belakang kegiatan;
2. b.maksud dan tujuan kegiatan;
3. c.ruang lingkup kegiatan;
4. d.spesifikasi teknis kegiatan;
5. e.rencana kerja dan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan;
6. f.besaran anggaran yang mesti dianggarkan dalam bentuk tahun jamak; dan
7. g.data-data pendukung lainnya.

BAB VII

PENGKAJIAN

Pasal 8

(1)Setiap usulan kegiatan tahun jamak wajib terlebih dahulu dilakukan pengkajian.
(2)Bupati menunjuk Kepala Bappeda melakukan pengkajian usulan dimaksud.
(3)Dalam melakukan pengkajian, Bappeda dapat membentuk kelompok kerja dengan melibatkan Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat, dan SKPD terkait selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah usulan diterima.
(4)Pembentukan kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Dalam pembentukan kelompok kerja, dapat melibatkan pakar independen yang bersertifikat sesuai dengan keahliannya dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga yang kompeten sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
(6)Kriteria pengkajian dan penelitian proposal kegiatan tahun jamak meliputi :
1. a.kesesuaian usulan dengan kriteria kegiatan tahun jamak;
2. b.kesesuaian antara kegiatan dengan acuan perencanaan yang telah ditetapkan baik Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)D, maupun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
3. c.relevansi dengan kondisi dan permasalahan yang ada;
4. d.besarnya manfaat yang akan dihasilkan;
5. e.urgensi dari pekerjaan yang diusulkan; dan
6. f.kemampuan keuangan daerah.
(7)Apabila pelaksanaan pengkajian sudah selesai dilakukan oleh kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya Kepala Bappeda menyampaikan hasil pengkajian atas proposal yang diusulkan tersebut kepada Bupati guna mendapat rekomendasi untuk proses lebih lanjut, dengan ditembuskan kepada Sekretaris Daerah.
(8)Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menyampaikan surat usulan kegiatan tahun jamak kepada Ketua DPRD.
(9)Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), disertai dengan lampiran berupa :
1. a.hasil pengkajian; dan
2. b.rencana, penganggaran dan pentahapan kegiatan.

BAB VIII

PEMBAHASAN KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 9

(1)Kegiatan tahun jamak yang bersifat baru pembahasan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Panitia khusus DPRD.
(2)Kegiatan tahun jamak yang bersifat rutin, pembahasan dilakukan bersamaan dengan pembahasan APBD pada setiap tahun.
(3)Untuk pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), SKPD wajib melampirkan :
1. a.Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM) dari Penggunan Anggaran yang menyatakan telah memenuhi kelayakan teknis dan ketersediaan dana bagi pelaksanaan kontrak tahun jamak yang bukan merupakan tambahan pagu (on top);
2. b.Surat pernyataan dari Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa :
  1. 1.Sisa dana yang tidak terserap dalam tahun bersangkutan tidak akan direvisi untuk digunakan pada tahun anggaran yang sama; dan
  2. 2.Pengadaan/pembebasan lahan/tanah yang diperlukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sudah dituntaskan.
3. c.Dokumen penjelasan tentang jenis dan tahapan kegiatan/pekerjaan secara keseluruhan, jangka waktu pekerjaan akan diselesaikan, dan ringkasan perkiraan kebutuhan anggaran pertahun.

BAB IX

PENGANGGARAN

Pasal 10

(1)Penganggaran kegiatan tahun jamak untuk kriteria kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
(2)Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak.
(3)Nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
1. a.nama kegiatan;
2. b.jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. c.jumlah anggaran; dan
4. d.alokasi anggaran per tahun.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (4)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 54 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2022