DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Ruang Lingkup 3.Pembangunan Perumahan 4.Pembangunan Rumah 5.Penyediaan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum 6.Perumahan Hunian Berimbang 7.Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah Bagi Mbr 8.Pemeliharaan Dan Perbaikan 9.Kawasan Permukiman 10.Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh 11.Penyediaan Tanah 12.Pendanaan Dan Sistem Pembiayaan 13.Jual Beli Dan Kredit Kepemilikan Rumah 14.Hak Dan Kewajiban 15.Peran Masyarakat 16.Larangan 17.Sanksi Administratif 18.Ketentuan Penyidikan 19.Ketentuan Pidana 20.Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh pemerintah daerah dan/atau setiap orang atau badan hukum adalah untuk menjamin hak setiap warga negara untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyusun dan menyempurnakan Peraturan Perundang-Undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat kabupaten/kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15.Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156);
16.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1991 tentang Konsolidasi Tanah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 1991 Nomor 05 Seri C);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 06 Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2013 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan wilayah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
5.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6.Penyelenggaraan perumahan adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8.Rumah Umum adalah kriteria rumah yang diperuntukkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan tipe sederhana atau sangat sederhana dengan tetap mengutamakan kelayakan dan kesehatan lingkungannya.
9.Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
10.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
11.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
12.Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
13.Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
14.Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
15.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
16.Setiap orang adalah orang Perseorangan atau Badan Hukum.
17.Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Setiap Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah daerah harus menjamin kepada setiap orang untuk dapat menempati, menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Pasal 3

(1)Bupati melakukan pembinaan atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB III

PEMBANGUNAN PERUMAHAN

Pasal 4

(1)Pembangunan perumahan meliputi:
1. a.pembangunan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum; dan/atau
2. b.peningkatan kualitas perumahan.
(2)Pembangunan perumahan dilakukan dengan mengembangkan teknologi dan rancang bangun yang ramah lingkungan serta mengembangkan industri bahan bangunan yang mengutamakan pemanfaatan sumber daya dalam negeri dan kearifan lokal yang aman bagi kesehatan.

BAB IV

PEMBANGUNAN RUMAH

Pasal 5

(1)Selain oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, pembangunan rumah diwilayah daerah dapat dilakukan oleh setiap orang berdasarkan izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 6

(1)Pembangunan rumah dikembangkan berdasarkan tipologi, ekologi, budaya, dinamika ekonomi daerah, serta mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan.
(2)Pembangunan rumah dan perumahan harus dilakukan sesuai dengan RTRWK.

Pasal 7

Bahan bangunan rumah wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia.

BAB V

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM

Pasal 8

(1)Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang.
(2)Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.
(3)Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan harus mengutamakan:
1. a.kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah rumah;
2. b.keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
3. c.ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Pasal 9

Setiap orang yang mengembangkan perumahan diwilayah daerah menyediakan paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk lahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum termasuk jalan dengan lebar paling sedikit 8 meter dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan 60% (enam puluh persen) untuk bangunan perumahan dari 100% (seratus persen) luasan areal perumahan.

Pasal 10

(1)Setiap orang yang mengembangkan perumahan dengan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dalam hal :
1. a.telah terjual atau telah dibangun dengan jumlah 40% (empat puluh persen) dari 100% (seratus persen) jumlah rumah yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dalam perizinannya untuk jalan sudah wajib terbangun secara permanen dalam bentuk pengaspalan, pengecoran atau paving block;
2. b.telah terjual atau telah dibangun dengan jumlah 50% (lima puluh persen) dari 100% (seratus persen) jumlah rumah yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dalam perizinannya untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah wajib terbangun secara permanen dalam bentuk penanaman pohon penghijauan yang dianjurkan oleh Pemerintah dengan jumlah perbandingan untuk persatuan rumah minimal 1 (satu) buah pohon serta penataan taman dan rumput sesuai dengan fungsinya;
3. c.telah terjual atau telah dibangun dengan jumlah 60% (enam puluh persen) dari 100% (seratus persen) jumlah rumah yang telah ditetapkan sesuai perencanaan dalam perizinannya untuk tempat peribadatan sudah wajib terbangun secara permanen sesuai dengan kelayakan fungsi banguna peribadatan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang Bangunan Gedung.
(2)Untuk tempat pemakaman umum diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah tentang Pemakaman Umum.
(3)Dalam hal jumlah rumah telah terjual 100% (seratus persen) wajib memenuhi semua Prasarana, Sarana dan Utilitas yang telah dipersyaratkan sewaktu memperoleh izin selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…