DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini menetapkan tentang Perangkat Desa Kabupaten Kotabaru, melingkupi : Ketentuan Umum; Perangkat Desa; Pengangkatan Kepala Desa (Persyaratan Calon dan Mekanisme Pengangkatan); Larangan Perangkat Desa; Pemberhentian Perangkat Desa; Pakaian Dinas dan Atribut; Penghasilan Perangkat Desa; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Camat adalah Camat dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru.
5.Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pelaksanaan pengisian kekosongan jabatan Perangkat Desa Lainnya di Kabupaten Kotabaru yang berkedudukan ditingkat Kecamatan.
6.Desa adalah Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kotabaru.
7.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa Lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11.Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
12.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa .
14.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

BAB II

PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat desa terdiri atas :
1. a.Sekretariat Desa
2. b.Pelaksana kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana teknis
(2)Perangkat desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh staf sekretariat yang bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, meliputi :
1. a.Urusan Pemerintahan;
2. b.Urusan Pembangunan; dan
3. c.Urusan Umum.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

(1)Pelaksana kewilayahan merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Jumlah pelaksana kewilayahan atau kepala dusun ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yang disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya masyarakat setempat.
(3)Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 6

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
c.tidak pernah terlibat dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
d.berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat, atau tamat SLTP ditambah berpengalaman dibidang pemerintahan;
e.berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua ) tahun terhitung pada saat penutupan pendaftaran;
f.terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.berkelakuan baik, jujur dan adil;
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun; dan
j.memiliki pengetahuan dan kemampuan menjalankan administrasi sesuai formasi jabatan yang diisi.

Pasal 7

Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

a.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa;
b.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Desa;
c.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
d.rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(1)PNS yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2)Dalam hal PNS sebagaiman dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengangkatan perangkat desa diatur dengan Peraturan Bupati dengan mengacu pada Peraturan Menteri.

BAB IV

LARANGAN PERANGKAT DESA

Pasal 10

Perangkat Desa dilarang:

a.merugikan kepentingan umum;
b.membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c.menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d.menjadi pengedar/pengguna narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
e.melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
f.melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
g.melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
h.menjadi pengurus partai politik;
i.menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
j.merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
k.ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
l.melanggar sumpah/janji jabatan; dan
m.meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

(1)Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…