DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan di Daerah,Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Hak, Kewajiban Dan Kewenangan 3.Pembentukan, Penyelenggaraan Dan Jenis Perpustakaan 4.Tenaga Perpustakaan 5.Kerjasama Dan Peran Serta Masyarakat 6.Pembiayaan 7.Pembinaan Dan Pengawasan 8.Larangan 9.Sanksi Administratif 10.Ketentuan Penyidikan 11.Ketentuan Pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pemanfaatan media komunikasi hiburan kurang mendukung tumbuhnya minat dan kegemaran membaca masyarakat, sehingga perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan pengelola perpustakaan/pustakawan, maka penyelenggaraan, pengelolaan dan pembinaan perpustakaan di daerah perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan, Pengelolaan dan Pembinaan Perpustakaan di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 4 Pnps Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Menggangu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang- undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
19.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 132/KEP/M/PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN, PENGELOLAAN, DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah DPRD Kabupaten Kotabaru.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru;
6.Lembaga Teknis daerah adalah unsur Pendukung tugas Bupati dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit.
7.Kepala Kantor perpustakaan Umum adalah Kepala kantor perpustakaan Umum Kabupaten Kotabaru.
8.Perpustakaan adalah institusi pengelola Koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
9.Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
10.Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
11.Koleksi Nasional adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar Negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak tercetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam Negeri maupun di Luar Negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, Sejarah dan ilmu Pengetahuan.
13.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi diatas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka atau sekitar 2000 (dua ribu) eksemplar.
14.Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka atau paling banyak 1000 (seribu) eksemplar.
15.Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
16.Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
17.Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
18.Perpustakaan Desa/Kecamatan dalam penyelenggaraan berdasarkan kepemilikan adalah perpustakaan milik Desa/Kecamatan yang diperuntukan bagi masyarakat Desa/Kecamatan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
19.Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
20.Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi mahasiswa, dosen, karyawan dan civitas akademika yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
21.Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
22.Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengolahan dan pelayanan perpustakaan.
23.Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
24.Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
25.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
1. a.memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
2. b.mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
3. c.berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
(2)Setiap orang yang berkebutuhan khusus berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
(3)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan sarana perpustakaan.

Pasal 3

Masyarakat berkewajiban:

a.menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
b.menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan;
c.menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
d.mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
e.mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
f.menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 4

(1)Setiap penerbit atau pengarang di daerah yang menghasilkan karya cetak wajib menyerahkan karya cetaknya sebanyak 1 (satu) buku setiap judul kepada Perpustakaan Daerah.
(2)Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban :

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
c.menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang budaya daerah;
g.menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
h.menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan;
i.melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah; dan
j.melakukan pengawasan atas penyelenggaran perpustakaan di daerah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang :
1. a.menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan Daerah;
2. b.mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
3. c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
4. d.mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di daerah; dan
5. e.membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 7

(1)Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(2)Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
(3)Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib di daftarkan pada Kantor perpustakaan Umum.
(4)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipungut biaya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan dan sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan ;
2. b.tenaga perpustakaan;
3. c.sarana dan prasarana perpustakaan; dan
4. d.sumber pendanaan.
(2)Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi taman bacaan; dan
2. b.sarana dan prasarana taman bacaan.
(3)Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit memiliki :
1. a.koleksi sudut baca; dan
2. b.sarana dan prasarana sudut baca.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
1. a.Perpustakaan Daerah yang meliputi :
  1. 1.Perpustakaan Kabupaten;
  2. 2.Perpustakaan Kecamatan; dan
  3. 3.Perpustakaan Desa/Kelurahan.
2. b.Perpustakaan Masyarakat.
(2)Setiap penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai standar Nasional perpustakaan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
(3)Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
(4)Khusus pemustaka yang berasal dari luar Kecamatan Pulau laut Utara, apabila meminjam bahan pustaka yang dimiliki Perpustakaan Daerah wajib menitipkan uang jaminan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

Pasal 10

Jenis Perpustakaan terdiri atas :

a.Perpustakaan Umum;
b.Perpustakaan sekolah/madrasah;
c.Perpustakaan Perguruan tinggi; dan
d.Perpustakaan Khusus.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…