DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 6 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Badan Permusyawaratan Desa, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Persyaratan Menjadi Anggota 3.Mekanisme Pemilihan Langsung Dan Musyawarah Perwakilan 4.Pengesahan Penetapan Anggota 5.Kedudukan, Fungsi Dan Wewenang BPD 6.Hak, Kewajiban Dan Larangan Anggota BPD 7.Pemberhentian 8.Penggantian Anggota Dan Pimpinan 9.Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji 10.Pengaturan Tata Tertib Dan Mekanisme Kerja 11.Tata Cara Menggali, Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat 12.HubunganKerja Dengan Kepala Desa Dan Lembaga Kemasyarakatan 13.Keuangan Dan Administratif 14.Pembinaan Dan Pengawasan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11.Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 12, Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah kabupaten Kotabaru 2011 Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
5.Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Kotabaru.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masayarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11.Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13.Perangkat Desa adalah pelaksana Pemerintah Desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
14.Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dalam Kabupaten Kotabaru.
15.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
16.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah beberapa Rukun Tetangga dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
17.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT/RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18.Pemuka masyarakat adalah orang yang ditokohkan dan atau kelompok masyarakat yang profesional.
19.Musyawarah mufakat adalah musyawarah masyarakat yang merupakan keterwakilan RT/Dusun.
20.Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan kebijaksanaan Kepala Desa menyangkut pemerintahan dan pembangunan di Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah maupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi tingkatannya.
21.Keputusan BPD adalah semua produk hukum atau semua ketentuan yang mengikat yang dibuat oleh BPD berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan tugas-tugas BPD.
22.Pelaksana musyawarah mufakat adalah kepengurusan yang terdiri dari unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Perangkat Desa dan atau tokoh masyarakat lainnya yang merupakan keterwakilan per RT/RW/Dusun.
23.Bakal calon anggota BPD adalah warga masyarakat desa yang berasal dari keterwakilan wilayah RT/RW/Dusun.
24.Calon anggota BPD adalah calon yang ditetapkan oleh pelaksana musyawarah mufakat yang memenuhi persyaratan.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA

Pasal 2

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.

Pasal 3

Persyaratan calon anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang bersangkutan dengan syarat-syarat :

a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
c.tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
d.berijazah sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
e.berumur sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah pada saat pendaftaran;
f.bukan sebagai perangkat pemerintah desa;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.berkelakuan baik, jujur, dan adil;
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
j.tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
k.mengenal daerahnya serta dikenal oleh masyarakat setempat;
l.wakil dari penduduk desa yang dipilih secara demokratis; dan
m.bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD.

Pasal 4

(1)Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai anggota BPD disamping memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang.
(2)Karyawan swasta dapat mencalonkan diri dan dipilih sebagai anggota BPD disamping memenuhi syarat- syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku diperusahaannya.

BAB III

MEKANISME PEMILIHAN LANGSUNG DAN MUSYAWARAH PERWAKILAN

Pasal 5

(1)Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
(2)Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
(4)Susunan Panitia Pengisian Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.Ketua, merangkap anggota;
2. b.Wakil Ketua, merangkap anggota;
3. c.Sekretaris merangkap anggota;
4. d.Bendahara, merangkap anggota;
5. e.Anggota jumlahnya sesuai kebutuhan.

Pasal 6

(1)Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(2)Panitia Pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
(3)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pasal 7

(1)Tugas Panitia Pengisian Keanggotaan BPD melalui musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) adalah sebagai berikut :
1. a.menerima pendaftaran bakal calon;
2. b.melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
3. c.melakukan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
4. d.menginventarisir bakal calon yang memenuhi persyaratan;
5. e.menetapkan bakal calon yang memenuhi persyaratan;
6. f.mengadakan rapat musyawarah mufakat penunjukan Bakal Calon anggota BPD;
7. g.membuat dan menandatangi berita acara rapat dalam setiap tahap proses penentuan bakal calon;
8. h.membuat, menandatangi berita acara dan malaporkan hasil rapat musyawarah mufakat pemilihan anggota BPD kepada Kepala Desa.
(2)Penentuan kedudukan dalam pelaksana musyawarah mufakat ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah atau pemilihan dari anggota-anggota yang terpilih.
(3)Apabila diantara anggota panitia musyawarah perwakilan ada yang berhalangan atau ditetapkan sebagai bakal calon anggota BPD, keanggotaannya digantikan dari unsur/keterwakilan RT, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3).
(4)Perubahan susunan keanggotaan panitia musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(4)ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.

Pasal 8

(1)Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, keterlibatan perempuan, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.
(2)Komposisi jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas berdasarkan perbandingan jumlah penduduk, dengan ketentuan :
1. a.sampai dengan 2.000 jiwa, 5 orang anggota;
2. b.2.001 s/d 3.500 jiwa, 7 orang anggota;
3. c.Lebih dari 3501 jiwa, 9 orang anggota.

Pasal 9

(1)Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh atau Pemuka masyarakat lainnya.
(2)Bakal Calon Anggota BPD diajukan oleh masing-masing RT/RW/Dusun kepada Pelaksana Musyawarah Mufakat melalui hasil rapat musyawarah mufakat RT/RW/Dusun masing-masing.
(3)Jumlah bakal calon anggota BPD yang dibutuhkan oleh masing-masing RT/RW/Dusun ditentukan oleh Pelaksana Musyawarah mufakat berdasarkan perbandingan jumlah penduduk.
(4)Jumlah bakal calon anggota BPD yang diusulkan oleh masing-masing RT/RW/Dusun paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dari yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Apabila ada dari wilayah keterwakilan RT/RW/Dusun yang telah ditetapkan tidak mengirimkan usul bakal calon anggota BPD atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sampai batas waktu yang ditentukan maka dapat diisi dari bakal calon anggota keterwakilan RT/RW/Dusun yang lain.
(6)Hasil pendaftaran dan seleksi bakal calon anggota BPD yang memenuhi syarat dibuat dalam daftar dan diumumkan kepada masyarakat dalam waktu yang cukup.
(7)Penentuan bakal calon anggota BPD dari bakal calon anggota yang memenuhi syarat dilakukan melalui musyawarah mufakat oleh pelaksana musyawarah mufakat yang dibentuk Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
(8)Penetapan calon anggota BPD terpilih hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan dalam waktu yang cukup.
(9)Penetapan calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dapat dibatalkan, kecuali pelaksana musyawarah mufakat terbukti secara sah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan telah mendapatkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

BAB IV

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 10

(1)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat
(4)disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan yang dilampiri berita acara rapat.
(2)Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 11

(1)Peresmian Calon Anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan sebagai anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala desa.
(2)Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga Puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
(3)Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…