DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Perlindungan Perempuan dan Anak, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Asas Dan Tujuan 3.Ruang Lingkup 4.Hak-Hak Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan 5.Kewajiban Dan Tanggung Jawab 6.Kelembagaan 7.Pencegahan, Pelayanan Dan Pemberdayaan 8.Kerjasama Dan Kemitraan 9.Peran Serta Masyarakat 10.Rencana Aksi Daerah 11.Pembinaan Dan Pengawasan 12.Penyidikan 13.Ketentuan Sanksi 14.Ketentuan Khusus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perilaku dan budaya negatif serta tindakan yang dapat mengakibatkan perempuan dan anak berada dalam posisi tekanan atau ketidakberdayaan pada lingkup sosial kemasyarakatan, ataupun lingkup proses hukum semestinya diberikan perlakuan khusus yang menjaga stabilitas jiwa dan rohaninya untuk tetap mampu menjalankan kehidupannya dalam pergaulan sosial;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan dan anak;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Repubilk Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 1991 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Dati II Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Dati II Kotabaru Tahun 1991 Nomor 02 Seri C);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012 Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Derah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelengara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
8.Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
9.Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
10.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
11.Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian.
12.Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak peraya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
13.Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disuka dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
14.Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan.
15.Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.
16.Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
17.Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
18.Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
19.Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
20.Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
21.Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
22.Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
23.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan.
24.Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disingkat RAD adalah merupakan landaan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
25.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
26.Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
28.Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
29.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, dilaksanakan berdasarkan asas :
1. a.penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan anak;
2. b.keadilan dan kesetaraan gender;
3. c.non diskriminasi dalam pemberdayaan perempuan dan anak;
4. d.kepentingan yang terbaik bagi perempuan dan anak; dan
5. e.pemulihan hak sosial dan ekonomi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan atau penelantaran.
(2)Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak, meliputi :
1. a.mencegah tindak kekerasan atau penelantaran terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
2. b.menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak:
3. c.melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
4. d.memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi;
5. e.memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera; dan
6. f.mengupayakan perolehan ganti rugi/kompensasi atas kerugian yang diderita korban dari pelaku kekerasan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

(1)Perlindungan perempuan dan anak di daerah meliputi pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan terhadap korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, perdagangan orang, dan penelantaran rumah tangga termasuk perilaku penyimpangan anak.
(2)Penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan kewajiban dan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
(3)Di daerah dapat terbentuk P2TP2A yang merupakan hasil dari prakarsa bersama antara Pemerintah Daerah dan pihak non pemerintah.

BAB IV

HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 4

(1)Setiap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik, eksploitasi atau perdagangan orang berhak mendapatkan perlindungan dan pelayanan.
(2)Perlindungan dan pelayanan pada korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.pengaduan atau permohonan perlindungan dari yang bersangkutan;
2. b.penanganan secara rahasia atau penempatan korban pada lokasi dan rumah yang aman dan dirahasiakan keberadaannya untuk menghindari intimidasi dan ancaman;
3. c.pelayanan medis/penanganan kesehatan berupa perawatan dan pemulihan luka atau kondisi fisik korban oleh tenaga medis dan paramedis;
4. d.pelayanan medikolegal untuk pembuktian dibidang hukum;
5. e.perlindungan oleh aparat penegak hukum;
6. f.pemberian informasi seputar hak dan kewajiban hukum pada korban atau wali korban serta identifikasi kejadian;
7. g.penanganan berkelanjutan sampai tahap Rehabilitasi;
8. h.pendampingan secara psikologis untuk memulihkan kondisi traumatis korban dan mengembalikan kepercayaan diri korban;
9. i.bantuan pendampingan untuk proses hukum dan perolehan hak ganti rugi atau kompensasi;
10. j.jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat (reintegrasi sosial); dan
11. k.pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.
(3)Dalam hal korban adalah seorang anak, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga mendapatkan hak-hak khusus meliputi:
1. a.hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
2. b.hak pelayanan dasar;
3. c.hak perlindungan yang sama;
4. d.hak bebas dari berbagai stigma;
5. e.hak mendapatkan kebebasan; dan
6. f.hak mendapatkan ganti kerugian dari pelaku.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggung jawab bersama:

a.pemerintah daerah;
b.masyarakat;
c.keluarga; dan
d.orang tua.

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.melaksanakan kewajiban perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
b.menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
c.melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
d.memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
e.menyediakan rumah singgah untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
f.mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
g.membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 7

(1)kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
(2)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
2. b.memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
3. c.turut serta dalam penanganan korban tindak kekerasan.
(3)Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Kewajiban keluarga dan/atau orangtua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB VI

KELEMBAGAAN

Pasal 9

Pemerintah Daerah wajib membentuk P2TP2A.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi terbentuknya P2TP2A di daerah.
(2)P2TP2A dibentuk atas prakarsa bersama antara Pemerintah Daerah, LSM, Perguruan Tinggi, organisasi profesi, organisasi dan masyarakat.
(3)P2TP2A di daerah diberi nama P2TP2A Kabupaten Kotabaru.
(4)Pembentukan dan Tata Kerja P2TP2A di daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…