DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Juni 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang; Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila, Dengan Sistematika Sebagai Berikut; 1.Ketentuan Umum 2.Maksud Dan Tujuan 3.Larangan 4.Penanggulangan 5.Tindakan 6.Peran Serta Masyarakat 7.Identifikasi Tempat/Lokasi Tuna Susila 8.Sanksi Administratif 9.Pendanaan 10.Penyidikan 11.Ketentuan Pidana 12.Ketentuan Khusus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa gelandangan dan pengemis serta tuna susila tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat di daerah, karena itu perlu dilakukan usaha-usaha pelarangan dan penanggulangan dengan melibatkan seluruh masyarakat di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis serta Tuna Susila; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915: 734);
3.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
7.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
8.Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan Ilo Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi Ilo Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
9.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
13.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 15.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 23.Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis; 24.Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57); 25.Keputusan Menteri Sosial Nomor 28/HUK/1987 tentang Pekerja Sosial Masyarakat; 26.Keputusan Menteri Sosial Nomor 20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Susila; 27.Keputusan Menteri Sosial Nomor 42/HUK/2004 tentang Pelaksanaan Pemberdayaan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat; 28.Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha; 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 32.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19); 33.Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU dan BUPATI KOTABARU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS SERTA TUNA SUSILA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5.Dinas adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru.
6.Penyimpangan sosial adalah kegiatan/aktivitas oleh seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai dengan norma agama, kesusilaan dan tata perilaku kehidupan masyarakat yang dapat berpengaruh pada orang lain seperti gelandangan dan pengemis serta tuna susila.
7.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
8.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
9.Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
10.Tindakan preventif adalah tindakan secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan, sehingga akan tercegah terjadinya :

a.pergelandangan dan pengemisan oleh individu atau keluarga-keluarga terutama yang sedang berada dalam keadaan sulit penghidupannya;
b.meluasnya pengaruh dan akibat adanya pergelandangan dan pengemisan di dalam masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan pada umumnya;
c.pergelandangan dan pengemisan kembali oleh para gelandangan dan pengemis yang telah direhabilitir ataupun telah dikembalikan ke tengah masyarakat.
1. 11.Tindakan preventif terbatas adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, pengawasan dan pemberian bantuan skala terbatas untuk pembiayaan pengembalian ke daerah asal diluar wilayah Kabupaten Kotabaru.
2. 12.Tindakan represif adalah tindakan yang terorganisir, baik melalui lembaga maupun bukan dengan maksud menghilangkan pergelandangan dan pengemisan serta tuna susila dan mencegah meluasnya di dalam masyarakat.
3. 13.Tindakan rehabilitatif adalah tindakan yang terorganisir meliputi penyantunan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui alokasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut, sehingga dengan demikian para gelandangan dan pengemis, kembali memiliki kemampuan untuk hidup secara layak sesuai dengan martabat manusia sebagai Warganegara

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud dilaksanakannya usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila adalah memberikan perhatian yang serius dan bertanggungjawab oleh Pemerintah Daerah beserta seluruh elemen masyarakat di daerah.
(2)Tujuan dari usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib berdasarkan norma dan kaidah hidup yang benar sesuai dengan tuntunan agama dan keyakinan yang dianutnya.

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

(1)Dilarang mengemis di depan umum dan di tempat umum di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.
(2)Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis di jalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan atau di tempat-tempat umum.
(3)Dilarang menggelandang tanpa pencaharian ditempat umum dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyebarangan.

Pasal 4

(1)Setiap orang atau kelompok dilarang melakukan usaha penampungan, membentuk dan/atau mengorganisir gelandangan dan pengemis serta mengeksploitasi mereka yang bertujuan mencari keuntungan materi semata dengan memanfaatkan mereka.
(2)Setiap orang atau kelompok dilarang menggunakan, menyediakan tempat/bangunan rumah/pertokoan/perkantoran untuk digunakan sebagai tempat penampungan gelandangan dan pengemis.

Pasal 5

(1)Dilarang setiap orang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan asusila oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai mata pencaharian.
(2)Dilarang setiap orang atau badan membentuk dan/ atau mengadakan perkumpulan yang mengarah kepada perbuatan asusila dan secara normatif tidak bisa diterima oleh budaya masyarakat.
(3)Dilarang bagi setiap orang untuk menyuruh, memberi kesempatan, menganjurkan atau dengan cara lain pada orang lain untuk melakukan perbuatan asusila/perzinahan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya.
(4)Dilarang setiap orang yang berupaya berbuat asusila/perzinahan di rumah-rumah gedung, hotel, wisma, penginapan dan tempat-tempat usaha.

BAB IV

PENANGGULANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila diwilayah daerah secara terarah, terpadu dan bertanggungjawab.
(2)Bupati menunjuk Dinas untuk melaksanakan usaha penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Dalam hal operasional penertiban dilapangan Dinas dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

Pasal 7

Usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila diwilayah daerah meliputi:

a.usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang berasal dari daerah; dan
b.usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang berasal dari luar daerah.

Pasal 8

(1)Usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang berasal dari daerah dilakukan dengan tindakan :
1. a.preventif;
2. b.represif; dan
3. c.rehabilitatif.
(2)Usaha penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila yang berasal dari luar daerah dilakukan dengan tindakan :
1. a.preventif terbatas;
2. b.represif; dan
3. c.pemulangan ke daerah asalnya.

Pasal 9

(1)Usaha Penanggulangan gelandangan dan pengemis serta tuna susila oleh Dinas dengan melibatkan :
1. a.Camat;
2. b.Lurah/Kepala Desa;
3. c.RT/RW;
4. c.Tokoh/Pemuka Agama di masyarakat;
5. d.Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial; dan
6. e.Dunia Usaha di daerah.
(2)Keterlibatan Camat, Lurah/Kepala Desa, RT/RW berdasarkan lokasi yang menjadi tempat gelandangan dan pengemis melakukan aktivitasnya atau daerah yang dijadikan lokasi kegiatan/aktivitas para tuna susila.

Pasal 10

Dinas melakukan koordinasi dengan Kepolisian di Wilayah Daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…